Breaking News

BERITA Soal Penutupan BUMN tak Beroperasi, PB PMII Sebut Sikap Ketua DPR RI Tepat 22 Oct 2021 11:50

Article image
Kantor PB PMII. (Foto: Ist)
Hasnu mengatakan, pihaknya mendukung sikap Ketua DPR RI Puan Maharani agar menutup sejumlah perusahaan plat merah yang dinilai membebankan negara.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co-- Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) Bidang Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia, ikut menyoroti pernyataan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir untuk menutup tujuh perusahaan plat merah.

Menteri Erick dalam beberapa kesempatan menyebutkan bahwa terdapat tujuh perusahaan plat merah yang akan dibubarkan. Pasalnya, ketujuh perusahaan tersebut sudah tak beroperasi saat ini.

Kali ini, PB PMII setuju dengan Ketua DPR RI, Puan Maharani terkait penutupan BUMN yang tak beroperasi.

"Faktanya, nasib para pegawai dati ketujuh BUMN itu sudah terkatung-katung. Menteri Erick tidak bijak dalam membawa perahu BUMN jika tidak memberikan kepastian terhadap nasib tujuh BUMN tersebut," kata Wakil Sekretaris Jendral (Wasekjen) PB PMII Bidang POLHUKAM, Hasnu dalam keterangan pers yang diterima media ini, Kamis (21/10/2021).

Hasnu mengatakan, pihaknya mendukung sikap Ketua DPR RI Puan Maharani agar menutup sejumlah perusahaan plat merah yang dinilai membebankan negara.

Menurut Hasnu, selain membebankan negara melalui skema Penyertaan Modal Negara (PMN), beberapa perusahaan plat merah itu dinilai tidak memberikan deviden (laba) kepada negara.

"Uang negara dialokasikan terus, namun kinerja BUMN sangat buruk. Mestinya ini menjadi atensi sejumlah pihak agar secepatnya perusahaan-perusahaan negara itu ditutup," desak Hasnu.

Ia mengatakan, selama ini wacana penutupan ini sering digaungkan oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Tapi, tindak lanjutnya tidak terlihat.

Hasnu menegaskan, pihaknya sepakat dengan pendapat Ketua DPR RI Puan Maharani untuk segera menertibkan sejumlah BUMN itu, agar beban negara segera dikurangi.

Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani mendukung agar BUMN yang 'sakit' ditutup saja. Sebab meski banyak mendapat dukungan modal dari APBN dalam bentuk PMN, perusahan plat merah yang 'sakit' itu tetap sulit ‘sembuh’ dan sulit memberikan manfaat bagi masyarakat.

Sorotan tertuju pada banyaknya perusahaan BUMN yang mendapat suntikan PMN, namun tak kunjung berbenah memperbaiki kondisi perusahaan.

“Harus ada langkah tegas untuk menghentikan Penyertaan Modal Negara (PMN) terhadap BUMN yang tak bisa lagi berkembang. Percuma bertahan, tapi tak bisa maju akibat buruknya tata kelola perusahaan dan rendahnya profesionalisme para pengurusnya,” tutur Puan.

--- Guche Montero

Komentar