Breaking News

HUKUM Soal Revisi UU KPK Usulan DPR, Jokowi Panggil Yasonna 09 Sep 2019 16:42

Article image
Ilustrasi KPK. (Foto: dialeksis.com)
Yasonna menegaskan, Presiden Jokowi memiliki perhatian terhadap sejumlah isu RUU KPK yang jadi polemik.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co – Rencana revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) menuai protes berbagai kalangan.

Para dosen dari berbagai kampus menyatakan menolak revisi UU KPK beserta semua upaya yang dapat melemahkan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Menurut penolak, isi revisi UU KPK usulan partai-partai di DPR tersebut akan melemahkan KPK dalam melaksanakan tugasnya memberantas korupsi.

Karena itu, penolak meminta Presiden Joko Widodo menolak usulan revisi UU KPK sebagai sikap keberpihakan terhadap KPK dan upaya pemberantasan korupsi. 

Merespon hal tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly ke Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (9/9/2019).

Beberapa menteri yang turut dalam pertemuan tertutup dengan Presiden Jokowi di antaranya Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung Wibowo dan Kepala Staf Presiden Moeldoko.

Yasonna yang ditemui usai pertemuan tertutup itu mengaku telah menerima Rancangan Undang-Undang (RUU) KPK hasil inisiatif DPR. Namun, menteri asal PDI Perjuangan itu masih mempelajarinya.

"Saya diberikan draft revisi UU KPK untuk saya pelajari, itu saja dulu. Kami akan pelajari dulu. Kami lihat nanti seperti apa," kata Yasonna di kompleks Istana Negara, Jakarta Pusat.

Yasonna menegaskan, Presiden Jokowi memiliki perhatian terhadap sejumlah isu RUU KPK yang jadi polemik. Hanya saja, Yasonna enggan memerinci hal-hal dalam RUU KPK yang jadi perhatian Presiden Jokowi.

"Ya ada beberapa concern beliau ya. Kami harus baca dulu kan. Pokoknya ada concern ini harus dipelajari, hati-hati," kata Yasona.

Meski demikian Yasonna memastikan Jokowi belum menerbitkan surat presiden (surpres) tentang penugasan kepada menteri terkait untuk membahas RUU itu bersama DPR.

"Sampai sekarang belum," tandasnya.

--- Simon Leya

Komentar