Breaking News

POLITIK Soal UU KPK, PDI Perjuangan dan Koalisi Siap Pasang Badan Bela Jokowi 29 Sep 2019 04:51

Article image
Massa pendukung revisi UU KPK berunjuk rasa di depan Istana Negara, Jalan Merdeka Utara, Sabtu (14/9/2019). (Foto: Poskota News)
Survei Litbang Kompas yang menemukan 64,7 persen responden setuju dengan ide Dewan Pengawas KPK. Survei itu juga menemukan 44,9 persen rakyat mendukung revisi UU KPK dan 39,9 persen menolaknya.

CIREBON, IndonesiaSatu.co – Revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menuai polemik. Akhir-akhir ini Presiden Jokowi terus menuai serangan dari kubu yang tidak menghendaki adanya perubahan di KPK.

Merespon makin panasnya suhu politik sehubungan dengan revisi UU KPK, PDI Perjuangan bersama partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja siap pasang badan membela Presiden Joko Widodo menghadapi serangan isu terkait  Undang-Undang KPK.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto seperti dilansir jpnn.com menjelaskan pihaknya percaya terhadap komitmen Presiden Jokowi di dalam melakukan pemberantasan korupsi yang lebih berkeadilan dengan melakukan revisi UU KPK.

“Sebab revisi UU KPK sejalan dengan hasil survei di mana lebih dari 64 persen responden setuju terhadap pentingnya Dewan Pengawas KPK sehingga  penyalahgunaan kewenangan dapat dihindari," kata Hasto Kristiyanto, Sabtu (28/9) di Cirebon, Jawa Barat.

Hasto merujuk kepada hasil survei Litbang Kompas yang menemukan 64,7 persen responden setuju dengan ide Dewan Pengawas KPK. Survei itu juga menemukan 44,9 persen rakyat mendukung revisi UU KPK dan 39,9 persen menolaknya.

Lebih lanjut masih terkait isu Dewan Pengawas, Hasto mengatakan rakyat tidak bisa menutup mata ketika dua mantan komisioner KPK, Abraham Samad dan Bambang Widjajanto, memiliki posisi politik yang berbeda dengan presiden.

“Bahkan pernyataan Abraham Samad yang pernah akan menangkap presiden sebagai cermin hadirnya kekuasaan KPK tanpa batas, negara di dalam negara, ke depan tidak boleh terjadi lagi," kata Hasto.

Presiden sebagai kepala pemerintahan bertanggung jawab terhadap politik hukum dan memastikan agar keadilan ditegakkan di dalam program pemberantasan korupsi.

--- Simon Leya

Komentar