Breaking News

PARIWISATA Soal Wacana 'Wisata Halal', TPDI Desak Copot Kepala BOP Mabar 05 May 2019 12:44

Article image
Salah satu panorama wisata di Labuan Bajo, Manggarai Barat-NTT (Foto: Ist)
"Regulasi dan kebijakan Wisata Halal sangat kontraproduktif dengan aspek sosial dan kultur masyarakat setempat yang tengah mendorong nilai-nilai kearifan lokal," nilai Petrus.

 

JAKARTA, IndonesiaSatu.co-- "Masyarakat Manggarai Barat, Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT) sangat tahu bagaimana menghormati dan memberi tempat yang layak bagi saudara-saudaranya atau tamu-tamunya yang Muslim. Demikian pula sebaliknya, saudara-saudara yang Muslim di Manggarai Barat sangat tahu bagaimana menghormati kultur saudara-saudaranya orang Manggarai Barat. Kondisi demikian sudah menjadi kultur bersama yaitu saling menghargai perbedaan tanpa harus diatur dengan berbagai regulasi dan kebijakan yang hanya mengejar keuntungan materi semata-mata tanpa memperhatikan persoalan keberagaman kebudayaan daerah yang saat ini sangat diperlukan untuk memajukan kebudayaan nasional Indonesia sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa demi terwujudnya tujuan nasional."

Demikian hal itu diungkapkan Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus, Sabtu (4/5/19).

Hal tersebut diutarakan sebagai tanggapan terhadap wacana Wisata Halal yang digagas Badan Otoritas Pariwisata (BOP) Kabupaten Manggarai Barat.

TPDI, kata Petrus, mendesak pencopotan
Kepala Badan Otoritas Pariwisata (BOP) Kabupaten Manggarai Barat, Shana Fatina.

"Kepala BOP harus dicopot dari jabatannya, dan sebelumnya harus mencabut konsep Wisata Halal dimaksud disertai permintaan maaf kepada masyarakat Manggarai Barat dan Pemerintah Provinsi NTT. Sebab, konsep Wisata Halal ini tidak ada pijakan hukumnya, bahkan berbasis pada hukum Syariah yang sulit diterapkan di Manggarai Barat dan Provinsi NTT pada umumnya dengan kultur dan agama yang heterogen," desak Petrus.

Petrus menilai, wacana Wisata Halal tersebut bahkan tidak sinkron dengan agenda Pemerintah Provinsi NTT yang sedang membangun Kepariwisataan NTT berbasis ekowisata yang mengedepankan aspek kearifan lokal, konservasi alam dan pemberdayaan sosial budaya ekonomi masyarakat lokal.

"Regulasi dan kebijakan Wisata Halal sangat kontraproduktif dengan aspek sosial dan kultur masyarakat setempat yang tengah mendorong nilai-nilai kearifan lokal seperti bangunan hotel bergaya rumah adat, reseptions dan duta wisata harus berpakaian sarung tenun khas NTT, sapaan pembuka disesuaikan dengan tradisi setempat, tamu disuguhi sirih pinang dan tembakau, dan lain-lain. Pariwisata tidak semata soal aspek ekonomis (pendapatan), melainkan terutama tidak merusak tatanan budaya dan relasi sosial masyarakat," tandas Petrus selaku pemerhati sosial-budaya NTT ini.

--- Guche Montero

Komentar