Breaking News

HUKUM Soroti Insiden Intoleran di Solo, FAPP Sesalkan Sikap Polri  14 Aug 2020 16:49

Article image
Ketua Tim Task Force FAPP dan Koordinator TPDI, Petrus Selestinus. (Foto: Ist)
"UU Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Ormas, dalam kasus intoleran, radikal, persekusi dan SARA, merupakan keharusan di tengah menguatnya kejahatan intoleransi dan radikal yang mengancam disintegrasi bangsa," tandas Petrus.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co-- Forum Advokat Pengawal Pancasila (FAPP) kembali menyoroti insiden intoleran di Solo yang berbuntut pada tidak diterapkannya Pasal Pidana berat menurut UU Ormas 2017 oleh pihak kepolisian RI (Polri).

Ketua Tim Task Force FAAPP, Petrus Selestinus, menilai lara pelaku kejahatan intoleran yang mempersekusi keluarga Habib Assegaf Al Jufri di Solo pada tanggal 8 Agustus 2020 lalu, tidak cukup hanya dijerat dengan pasal 160, 170, 335 jo. pasal 55 KUHP.

"Para pelaku harus dijerat dengan pasal 59 dan 82A UU Nomot 16 Tahun 2017 Tentang Ormas, yang sanksi pidananya lebih berat yaitu pidana penjara 5 hingga 20 tahun atau penjara seumur hidup," sorot Petrus dalam keterangan rilis kepada media ini, Jumat (13/8/20).

Petrus beranggapan, para Pelaku berasal dari Laskar Solo, artinya pelaku adalah anggota dan/atau Pengurus Ormas, yang diduga telah melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh ketentuan pasal 59 dan 82A UU Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Ormas yaitu melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras atau golongan dan melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang Penegak Hukum.

"Larangan dan ancaman pidana bagi Anggota dan/atau Pengurus Ormas sesuai UU dimaksud, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau paling singkat 5 tahun dan paling tinggi 20 tahun, sesuai ketentuan Pasal 59 dan 82A UU Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Ormas," ujarnya.

Polri Tidak Konsisten

Menurut Petrus, penjelasan Kapolda Jawa Tengah, Irjen Pol Ahmad Lhutfi, bahwa pihaknya telah berhasil meringkus lima orang pelaku intoleran di Solo; masing-masing berinisial DD, MM, MS, ML, dan RN, sedangkan pelaku lainnya yang masih melarikan diri, tetapi tengah dilakukan pengejaran dan diminta untuk menyerahkan diri, patut kita apresiasi.

Namun demikian, kata dia, jika para pelaku hanya dijerat dengan pasal-pasal pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 160, 170, 335 KUHP jo. pasal 55 KUHP, dengan menegasikan atau mengesampingkan ketentuan pasal 59 dan 82A UU Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Ormas, yang memastikan bahwa intoleransi merupakan kejahatan berat dengan ancaman pidana penjara seumur hidup, maka hal itu patut dipertanyakan.

"Publik menuntut konsistensi sikap Polri dalam kasus intoleransi di Solo dan di tempat-tempat lain di Indonesia. Pasalnya, penindakan kejahatan intoleransi tidak linear dengan semangat dan cita-cita Presiden Jokowi dengan dukungan penuh seluruh rakyat, ketika merevisi UU Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Ormas melalui Perppu Nomor 2 Tahun 2017, yang disahkan menjadi UU Nomor 16 Tahun 2017, Tentang Ormas," bebernya.

Koordinator TPDI ini menilai, Polri akan gagal mewujudkan komitmen nasional dan internasional sesuai UU Nomor 16 Tahun 2017, khususnya dalam kasus intoleransi di Solo dan di tempat-tempat lain di Indonesia, jika para pelaku hanya dijerat dengan pasal-pasal pidana ringan sebagaimana dimaksud dalam pasal 160, 170, 335 KUHP jo. pasal 55 KUHP atau antara Pelaku dan Korban didamaikan sebagaimana selama ini terjadi.

"Sementara itu, ketentuan pasal 59 dan 82A UU Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Ormas, yang seharusnya menjadi landasan utama dalam menjerat pelaku intoleran, justru dikesampingkan atau kasusnya dihentikan Polisi karena Pelaku dan korban berdamai," sentilnya.

Ia menyoroti bahwa Polri harus memahami semangat pembentukan UU Nomor 16 Tahun 2017 sebagai wujud komitmen nasional dan internasional; negara dan rakyat Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteran umum dan ikut menciptakan ketetiban dan perdamaian dunia.

"Dengan demikian, maka konsistensi Polri dalam menegakkan hukum dengan menerapkan pasal-pasal pidana di dalam UU Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Ormas, dalam kasus intoleran, radikal, persekusi dan SARA, merupakan keharusan di tengah menguatnya kejahatan intoleransi dan radikal yang mengancam disintegrasi bangsa," tandasnya.

--- Guche Montero

Komentar