Breaking News

REGIONAL Soroti Kasus Prostitusi Online di NTT, JPA-P NTT: Hentikan Kejahatan Moral 22 Jun 2020 15:21

Article image
Ilustrasi prostitusi online (Foto: Dok. linggaupost.co.id)
"Nilai-nilai luhur yang tertanam dalam adat istiadat di NTT yang menjunjung tinggi kehormatan perempuan dan melindungi anak-anak, secara perlahan tapi pasti, mulai terkikis," demikian respon JPA-P NTT.

ENDE, IndonesiaSatu.co-- Jaringan Peduli Anak dan Perempuan (JPA-P) Nusa Tenggara Timur (NTT) merespon serius dan menyoroti kasus prostitusi yang terjadi di kabupatrn Ende, NTT, sebagaimana diberitakan Pos Kupang pada tanggal 6 Juni 2020 tentang "Prostitusi Online di Ende, Transaksi di Depan Pasar Potulando Modus Nongkrong."

Dalam rilis kepada media ini, Minggu (21/6/20), JPA-P NTT yang terdiri dari berbagai elemen, mendesak keseriusan semua pihak untuk menghapus segala bentuk praktek prostitusi dan mengembalikan nilai luhur budaya NTT yang menghormati martabat perempuan dan melindungi hak dan masa depan anak-anak.

"Prostitusi yang melibatkan anak dan perempuan merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), terutama hak perempuan dan hak anak. Penyelesaian masalah, tidak terlepas dari proses penegakan hukum yang baik untuk mengakhiri praktik tersebut. Namun yang menjadi masalah saat ini adalah proses penegakan hukum yang tidak berjalan dengan maksimal serta apatisme masyarakat. Masyarakat tahu bahwa hal tersebut adalah persoalan sosial, namun tidak tahu harus berbuat apa, serta tidak mau direpotkan untuk urusan orang lain," demikian sorotan JPA-P NTT.

Menurut JPA-P, jika kondisi ini tidak segera ditanggulangi dan diantisipasi,  maka praktek-praktek prostitusi akan merebak dengan subur, apalagi mengingat NTT sedang dipromosikan sebagai destinasi pariwisata andalan Indonesia. 

"Sebagaimana pada kasus prostitusi yang terjadi di Kabupaten Ende pada 6 Juni lalu, kasus serupa (prostitusi online) yang melibatkan anak dan perempuan serta dimuat di media yakni kasus di Sumba Timur (10 Maret 2019, di mana kejadian di Kupang menyusul tertangkapnya beberapa Mucikari prostitusi online yang melibatkan anak (Kompas.com, 14 Maret 2019), dan bukan tidak mungkin terjadi juga di wilayah lainnya di NTT," papar JPA-P.

Dijelaskan bahwa dalam beberapa kasus prostitusi, terbukti telah melibatkan perempuan, anak perempuan dan bahkan anak laki-laki. Kebanyakan korban adalah bagian dari perdagangan manusia untuk dieskploitasi secara seksual dan kebanyakan korban tidak mengetahui risiko dari pekerjaan yang mereka lakukan.

Menyoroti masalah prostitusi yang terjadi di Ende, beberapa pemerhati perempuan dan anak dari NTT yang tergabung dalam Jaringan Peduli Anak dan Perempuan NTT, baik yang berada di luar NTT maupun yang tinggal dan bergerak di NTT, bersama-sama menyadari bahwa praktek prostitusi berhubungan erat dengan kemiskinan, perubahan orientasi,  pola dan gaya hidup generasi muda, yang ingin tampil mewah secara instan, serta berpusat pada diri sendiri.

"Nilai-nilai luhur yang tertanam dalam adat istiadat di NTT yang menjunjung tinggi kehormatan perempuan dan melindungi anak-anak, secara perlahan tapi pasti, mulai terkikis," demikian respon JPA-P NTT. 

Oleh Karena itu, sebagai bentuk tanggung jawab moral (kemanusiaan) dan keprihatinan terhadap degradasi moral oleh sindikat prostitusi online, maka kami menyerukan agar:

Pertama, Pemerintah Daerah dan Aparat Penegak Hukum untuk segera mengambil sikap tegas dan adil guna menghapus praktek prostitusi di NTT.  Perlindungan anak dan perempuan harus menjadi prioritas dalam program pembangunan, dan masuk dalam pertimbangan dan perencanaan program pembangunan di segala bidang. Peningkatan program pariwisata daerah NTT harus selalu seiring dengan penguatan perlindungan anak dan perempuan. 

Kedua, segala bentuk pelecehan dan kekerasan terhadap perempuan dan anak, khususnya kekerasan dan eksploitasi seksual, harus diselesaikan dengan tuntas dalam keberpihakan terhadap korban. Prostitusi harus dihapuskan dan diwaspadai dalam praktek dan keseharian hidup masyarakat NTT. 

Ketiga, masyarakat NTT kembali menghidupkan nilai luhur yang terkandung dalam adat dan budaya NTT yang peduli satu sama lain, menghormati martabat perempuan dan melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan, khususnya kekerasan dan eksploitasi seksual. 

Keempat, semua pihak yang terkait dengan persoalan perlindungan anak dan perempuan, agar dapat bekerja sama untuk mendorong percepatan program Kabupaten/Kota Layak Anak, sehingga kerja perlindungan anak dapat dilakukan secara sistematis, masif dan terstruktur, hingga ke tingkat Desa/Kelurahan. Pelibatan masyarakat melalui penguatan  Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) menjadi sangat krusial. 

 Demikian pernyataan kami: 

1. Yohana Afra Baboraki: Koordinator Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Peduli Kasih, Ende.

2. Richard Radja Ray: Jaringan Diaspora NTT.

3. Veronika Ata: Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA)Propinsi NTT.

4. Maria Lenjte Pelapadi: Koordinator Proyek  Konsorsium Lembaga Pemberdayaan Anak dan Perempuan Flores.

5. Gabriel Sola: Lembaga Hukum dan HAM,  Pelayanan  Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian (PADMA) Indonesia.

6. Pater Sandro Bataona, SVD: Koordinator Solidaritas Perempuan Flores Lembata dan      Alor.

7. Dr. Laurentius D. Gadi Djou, Akt: Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Flores (YAPERTIF).

8. Chandra Dethan:  Manager Child Fund NTT.

9. Maria Yohanista Djou: Ketua Yayasan Jendela Orang Muda dan Disabilitas.

10. Ansy Damaris Rihi: Direktur LBH APIK NTT dan Koordinator Konsorsium Timor Adil dan Sehat

11. Vinsen Bureni: Direktur Bengkel Apek NTT.

12. Andi Ardian: ECPAT Indonesia

13. Haris Oematan: Direktur CIS Timor.

14. Redempta Bato: Ketua Yayasan Sumba Hospitality.

15. Elisabet Wismuditha:  Dike Nomia Institute

16. Sovianto Kila: Ketua LPA Kabupaten Sumba Timur.

17. Stefanus Segu: Ketua Yayasan Harapan Sumba. 

18. Ermelina Singereta: Ketua Bidang Hukum dan Advokasi JarNas Anti TPPO.

19. Alfes Lopo: Koordinator Komunitas Laki-Laki Baru NTT.

20. Erles Ray Rego Raja Laka, SH, MH: Direktur  Eksekutif Kantor Hukum"PASOPATI & ASSOCIATES" Jakarta. 

21. Thobias Djadji: Pengusaha & Praktisi SDM di Jakarta.

22. Ignasius Iryanto Djou: Aktivis Kemanusiaan. 

23. Hans Boleng Lamatokan: Musisi di Jakarta.

24. Joseph S Jatareda: Aktivis Kemanusiaan.

25.  Ir. Bernadus Raldy Doy, Msc: Praktisi Media.

Dengan dukungan penuh dari Uskup Keuskupan Agung Ende sebagai pengawal moral umat. 

--- Guche Montero

Komentar