Breaking News

HUKUM Soroti Kinerja Buruk Kejati NTT, KOMPAK Indonesia Desak KPK Segera Ambil Alih 03 Jun 2019 15:03

Article image
Proyek Monumen Pancasila di Jalur 40, Kota Kupang yang mangkrak. (Foto: Ronis/Vox NTT)
"Terkesan, komitmen penegakan hukum di wilayah Kejati NTT hanya slogan dan retorika belaka. Apalagi jika dugaan pelaku (koruptor) yakni pejabat atau mantan pejabat," nilai Gabriel.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co-- Koalisi Masyarakat peduli Pemberantasan Korupsi (Kompak) Indonesia mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI agar mengambil alih kasus dugaan korupsi proyek pembangunan NTT Fair dan Monumen Pancasila.

Koordinator KOMPAK Indonesia, Gabriek Goa kepada media ini menerangkan bahwa saat ini proses hukum atas dugaan korupsi dua proyek besar di NTT sedang ditangani pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTT.

“KPK segera ambil alih penanganan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan NTT Fair dan Monumen Pancasila jika Kejati NTT masih tarik ulur terkait penetapan tersangka,” desak Gabriel dalam rilis yang diterima media ini, Minggu (02/06/19).

Gabriel menegaskan bahwa jika masih terus menggantung kasusnya, maka KPK RI harus memeriksa Kejati NTT.

"Kami prihatin dengan kinerja Kejati NTT terkait penegakan hukum tindak pidana korupsi di Provinsi NTT yang terkesan tumpul ke atas jika koruptornya adalah pejabat atau mantan pejabat. Bahkan, penanganannya diberhentikan melalui Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

Gabriel menuturkan bahwa pihaknya sudah melaporkan pembiaran penanganan perkara tindak pidana korupsi oleh Kejati NTT ke pihak Komnas HAM dan Ombudsman RI, serta meminta supervisi KPK RI mengambil-alih penanganan perkara ini.

Gabriel menyayangkan bahwa setiap kali ada pergantian Kejati, saat serah terima jabatan berjanji dan bertekad akan menuntaskan perkara-perkara tindak pidana korupsi.

Gabriel menyebut, jika kasus tindak pidana yang dipetieskan, maka lama-lama tidak ada lagi pihak yang mengawalnya.

"Terkesan, komitmen penegakan hukum di wilayah Kejati NTT hanya slogan dan retorika belaka. Apalagi jika dugaan pelaku (koruptor) yakni pejabat atau mantan pejabat, banyak yang dibiarkan berlarut-larut," nilai Gabriel.

Seperti diberitakan beberapa media sebelumnya, mantan Gubernur NTT, Frans Lebu Raya diperiksa selama kurang lebih dua jam oleh Kejati NTT terkait dugaan korupsi proyek pembangunan NTT Fair pada awal Mei lalu.

Pembangunan gedung NTT Fair dianggarkan melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi NTT tahun anggaran 2018 senilai Rp 29.919.130.500,00. Proyek itu dikerjakan oleh PT Cipta Eka Puri.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati NTT, Abdul Hakim menerangkan, pemeriksaan Lebu Raya terkait dengan statusnya sebagai kepala administratif saat itu.

Selain Lebu Raya, sudah 25 saksi yang telah diperiksa. Salah satunya mantan ajudan Gubernur Lebu Raya, Aryanto Rondak.

Namun hingga kini belum ada yang ditetapkan tersangka. Menurut Abdul, semua saksi berpotensi menjadi tersangka.

Sebelumnya, penyidik Kejati NTT menyita uang senilai Rp 686.140.900,00 sebagai barang bukti dugaan korupsi pembangunan proyek tersebut.

Sikap KOMPAK Indonesia

Dalam rilis yang sama, Gabriel juga merespon wacana “NTT bersih” yang didengungkan oleh Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat dan Wagub Josef A Nae Soi sejak 20 Desember 2018 lalu.

Menurutnya, merespon wacana itu, KOMPAK Indonesia menyatakan sikap yakni; mendesak KPK RI mengambil-alih penanganan perkara dugaan korupsi proyek pembangunan NTT Fair dan Monumen Pancasila, Bansos, Alkes, dan proyek infrastruktur lainnya di provinsi NTT.

KOMPAK juga mengajak solidaritas dan kerja sama Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berintegritas dengan lembaga-lembaga agama, lembaga pendidikan, pegiat anti-korupsi seperti Pusat Anti Korupsi Undana serta pers guna memantau dan mengawal pemberantasan korupsi di NTT.

Menurutnya, pemantauan dan pengawalan ini juga bisa bekerja sama dengan KPK RI, terutama untuk melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di NTT hingga di Jakarta.

 

 

 

--- Guche Montero

Komentar