Breaking News

KEAMANAN Soroti Manuver "KAMI", FAPP: Tidak Perlu Mempolitisasi Kinerja Polri 16 Oct 2020 07:49

Article image
Ketua Tim Task Force FAPP, Petrus Selestinus (tengah) saat bersilaturahmi dengan Panglima TNI dalam Forum Kebangsaan menjaga Kedaulatan NKRI. (Foto: Dok.FAPP)
Menurut FAPP, ratusan juta rakyat mendukung kerja Polri terutama untuk tidak membiarkan negeri ini diganggu oleh kelompok-kelompok kecil yang bertindak atas nama gerakan moral tetapi salah memilih jalan.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co-- Forum Advovat Pengawal Pancasila (FAPP) mengapresiasi kinerja Polri dan TNI dalam mengawal dan mengamankan aksi demo masyarakat Buruh dan Mahasiswa di seluruh Indonesia yang menolak RUU Omnibus Law, dan berhasil menangkap orang-orang yang diduga sebagai pelaku anarkis, merusak fasilitas umum, membawa sajam, melukai aparat maupun pelaku pembakaran.

Alhasil, aksi anarkis tidak meluas ke pemukiman, pusat-pusat perbelanjaan hingga kantor Pemerintahan.

Dalam keterangan pers kepada media ini, Kamis (15/10/2020), FAPP juga mendukung langkah tegas Polri karena telah berhasil manangkap dan menahan sejumlah orang yang diduga sebagai provokator dan otak penyebar berita bohong yang memprovokasi massa, sehingga menimbulkan keonaran dan suasana mencekam yang meluas di kalangan masyarakat di Jakarta dan di kota-kota besar lain di seluruh Indonesia.

Ketua Tim Force Task FAPP, Petrus Selestinus menyoroti bahwa Tmtindakan sejumlah orang yang diduga sebagai otak dan pelaku penyebar berita bohong secara langsung atau tidak langsung telah menggerakan massa untuk bertindak brutal dan merusak fasilitas umum, merupakan tindak kriminal.

"Jelas perilaku mereka yang dianggap sebagai 'penumpang gelap' merupakan tindakan kriminal yang melanggar hukum hukum dan menodai aksi konstitusional Buruh dan Mahasiswa yang menyampaikan protes terhadap DPR RI dan Pemerintah, karena disahkannya RUU Omnibus Law Cipta Kerja," sorot Petrus.

FAPP Menolak Sikap "KAMI"

Selain mengapresiasi kinerja Polri dan TNI, FAPP dengan tegas menolak sikap dan pandangan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) sebagaimana telah direlease ke sejumlah media, bahwa penangkapan beberapa oknum yang diklaim sebagai anggota KAMI antara lain: Anton Permana, Syahganda Nainggolan, Jumhur Hidayat, dkk, sebagai tindakan yang menyalahi prosedur hukum dan seolah-olah tindakan Kepolisian itu dilakukan karena Syahganda Naionggolan, dkk. adalah anggota atau petinggi di KAMI.

"Pandangan KAMI yang demikian, jelas tidak memiliki landasan hukum dan tidak memiliki alasan logis, di lihat dari tugas, fungsi dan tanggung jawab besar di pundak Polri selaku Penegak Hukum dan ketertiban yang sudah sering menghadapi aksi demo besar demi menyelematkan negara dan masyarakat dari aksi-aksi anarkis," kata Petrus.

Advokat Peradi ini menilai, Polri tidak membuat target apapun terhadap KAMI, tetapi sejumlah orang yang ditangkap dan dijadikan tersangka diklaim sebagai KAMI, itu bukanlah urusan Polri.

"Itu bukan urusan Polri melainkan hal internal KAMI dan KAMI tidak perlu mempolitisasi kerja Polri dalam menegakan hukum," timpal Petrus.

Dalam rilis yang sama, FAPP menyatakan menolak 7 butir sikap KAMI yang memprotes dan menyesalkan tindakan Kepolisian berupa penangkapan terhadap Syahganda Nainggolan, dkk, dengan dasar alasan FAPP sebagai berikut;

Pertama, penangkapan terhadap Syahganda Nainggolan, dkk, bukan karena mereka berasal dari anggota atau pimpinan KAMI, tetapi karena di tangan Polisi sudah terdapat bukti yang beralasan untuk menyangka Syahganda Nainggolan, dkk, telah menyebarkan berita bohong dan dapat menimbulkan keonaran di tengah masyarakat.

Kedua, tindakan Polisi tidak dapat dikualifikasi sebagai tindakan represif dan tidak mencerminkan fungsi Polri sebagai pengayom, pelindung dan pelayan Masyarakat, melainkan sebagai tindakan Kepolisian yang sah dan bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan kemanan demi menjamin rasa aman bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ketiga, tindakan Kepolisian oleh Bareskrim Mabes Polri terhadap Syahganda Nainggolan, dkk, sebagai upaya untuk melindungi masyarakat banyak, memenuhi tuntutan publik agar Polri segera menangkap dan mengadili otak dan provokator aksi demo yang anarkis dan merusak fasilitas publik yang dibangun dengan uang rakyat.

Keempat, tindakan kepolisian terhadap sejumlah aktivis yang kebetulan dari KAMI atau karena berada di KAMI berdasarkan kriteria 'barang siapa' atau 'setiap orang'; bukan berdasarkan dari KAMI atau KITA atau MEREKA, semuanya diberlakukan sama di hadapan hukum.

Bagi Polri, tidak ada priviledge dari Polri untuk siapapun pelaku anarkis yang mengganggu ketertiban umum, termasuk apakah Syahganda Nainggolan, dkk, merupakan aktor utama atau hanya operator pelaku lapangan, karena telah terdapat bukti menyebarkan berita bohong dan memimbulkan keonaran, sehingga prosesnya harus dibuktikan di Pengadilan yang memeriksa dan memutus perkaranya.

FAPP juga menilai bahwa Polri berpijak pada landasan hukum positif negara, yaitu KUHAP, UU Kepolisian, KUHP, dan lain-lain untuk menciptakan ketertiban, keamanan dan memberi rasa aman kepada ratusan juta rakyat di seluruh Indonesia.

Politik Polri: Mengakkan Hukum

Meskipun Polri dituduh berpolitik, namun FAPP justru beranggapan bahwa Politik Kepolisian Republik Indonesia yakni Politik Penegakan Hukum yang dianut oleh dan dilakukan Polri selama ini; yakni berdiri di atas kepentingan rakyat banyak.

"Dalam setiap tindakan kepolisian terhadap aksi demo selama ini, Polri bertindak sebagai alat negara untuk menegakan hukum, bukan kepanjangan tangan Partai Politik," demikian FAPP.

Oleh karena itu, FAPP menolak 7 butir sikap KAMI sebagaimana telah direlease ke media tanggal 14 Oktober 2020, karena apabila sikap  KAMI ditolerir, maka ancaman terhadap ketertiban dan kemanan serta jaminan terhadap rasa aman dan damai di ruang publik sebagai bagian dari "Bonum Commune" semakin jauh dari harapan dan bertentangan dengan jati diri Polri yaitu POLRI yang PROMOTER dan bertanggung jawab.

"Mendahulukan kepentingan umum, sudah menjadi jati diri Polri. Karena itu, beralasan untuk mengabaikan saja ratapan KAMI dengan dalih gerakan moral. Polri telah bertindak tepat, karena mengedepankan keselamatan bangsa dan negara, ketimbang suara dan pandangan KAMI yang belum terbukti sebagai gerakan moral dan tidak untuk kepentingan umum dan demi tujuan politik praktis dalam selimut gerakan moral yang semu," sentil FAPP.

Dukung Tindakan Polri

Sebagai alat negara dan panglima utama menegakkan hukum, FAPP mendukung tindakan Polri dalam menegakan hukum dan proses hukum terhadap Syahganda Nainggolan,dkk.

"Penegakan hukum tidak boleh buntu dan berhenti di tengah jalan, tetapi harus diproses hingga Pengadilan, sebagai konsekuensi dari prinsip negara hukum. Polri telah bertindak mengedepankan hukum dan prinsip "Bonum Commune" dalam setiap tindakan, demi menyelamatkan kepentingan umum yang lebih besar," dukung FAPP.

Menurut FAPP, ratusan juta rakyat mendukung kerja Polri terutama untuk tidak membiarkan negeri ini diganggu oleh kelompok-kelompok kecil yang bertindak atas nama gerakan moral tetapi salah memilih jalan.

Partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan pembangunan termasuk merumuskan kebijakan pembangunan melalui Omnibus Law, semuanya sudah diatur sesuai NSKP antara lain UU termasuk koreksi UU melalui uji materil UU ke MK.

"Dalam kasus penanganan aksi unjuk rasa, 'KAMI jangan mengajari ikan berenang', karena yang namanya 'ikan berenang' dalam bidang menjaga dan memelihara ketertiban masyarakat, mengayomi hingga menindak pelaku yang melanggar hukum, itu sudah menjadi tugas Polri sebagai Polisi PROMOTER, Polisi yang ahli dan di bidangnya," demikian FAPP.

--- Guche Montero

Komentar