Breaking News

HUKUM Penegakan Hukum Kasus Penistaan Agama dan Intoleransi, TPDI: Negara Jangan Permisif 29 Aug 2019 10:26

Article image
Koordinator TPDI, Petrus Selestinus (tengah) dalam suatu konferensi pers di depan gedung MK. (Foto: Ist)
Karena esensi dalam bernegara sesungguhnya adalah menghormati dan melindungi hak setiap warga negara tanpa kecuali.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co-- Negara tidak boleh permisif dan menjadi 'ayam sayur' dalam menghadapi kasus penistaan agama dan kelompok intoleran yang kian mengoyak rasa keadilan publik.

Demikian hal itu diutarakan Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus dalam rilis kepada media ini, Rabu (28/8/19).

Tanggapan dan sorotan tersebut disampaikan Petrus terkait langkah penegakan hukum oleh Polri dalam menyikapi laporan masyarakat terhadap Ustadz Abdul Somad (UAS) sehubungan dengan beredarnya video rekaman tausiyah dalam suatu forum tausiyah yang kontennya dinilai melecehkan simbol keyakinan agama Kristen dengan menyebut Salib Yesus dan jin kafir.

"Negara (Polri, red) tidak boleh bersikap diskriminatif dan permisif dalam menegakkan hukum (penindakan) terhadap siapa pun warga negara yang diduga melakukan kejahatan sehingga menimbulkan korban bagi warga negara lainnya. Dalam menyikapi laporan terhadap Ustadz Abdul Somad (UAS), Polri nampak kurang merespons secara cepat," nilai Petrus.

Menurut Advokat Peradi ini, sebagai alat negara dalam penegakan hukum, segala tindakan kepolisian oleh Polri terhadap warga negaranya, merupakan bentuk pengakuan, penghormatan dan perlindungan dari negara terhadap hukum dan hak-hak warga negara lainnya dalam sebuah negara hukum.

"Karena esensi dalam bernegara sesungguhnya adalah menghormati dan melindungi hak setiap warga negara tanpa kecuali. Apalagi hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan sesungguhnya merupakan esensi dari negara hukum," kata Petrus.

Legal Standing

Dalam kasus laporan masyarakat terhadap UAS, anggota Forum Advokat Pengawal Pancasila (FAPP) ini menilai, Polri memiliki legal standing yang jauh lebih kuat, karena Polri bertindak sebagai alat negara; untuk dan atas nama negara demi melindungi segenap warga negaranya.

"Oleh karena itu, penjelasan Kepala Bagian Penerangan Umum Mabes Polri, Komisaris Besar Asep Adi Saputra yang mengatakan bahwa pihaknya tidak serta-merta menerapkan pendekatan hukum dalam kasus UAS, perlu diluruskan. Sebab Polri dalam kasus UAS tersebut, tidak hanya bertindak pada landasan yuridis, tetapi bagaimana pertimbangan sosiologisnya," imbuhnya.

Padahal, terang Petrus, jika berlandaskan pada pertimbangan sosiologis (rasa keadilan publik), maka mengharuskan Polri menindak siapapun yang melanggar hukum. Karena terhadap pelaku, negara sudah memayungi setiap warga negaranya dengan asas praduga tak bersalah.

"Jika dalam proses hukum terhadap UAS, tindakan kepolisian lantas membahayakan kepentingan bangsa dan negara, maka hukum positif kita sudah memberikan payung hukum kepada Jaksa Agung untuk memberikan dopenering terhadap seorang tersangk atau terdakwa," terangnya.

Petrus menduga, pernyataan Kombes Pol. Asep Adi Saputra, memberi signyal kuat bahwa Polri akan 'mempeti-eskan' laporan masyarakat guna proses hukum terhadap UAS yang saat ini menjadi obyek Laporan di sejumlah Polda dan juga Bareskrim.

"Sikap Polri terhadap laporan masyarakat dalam kasus ini mengingatkan publik pada laporan terhadap kasus Rizieq Shihab, baik untuk kasus dugaan penistaan agama maupun kasus-kasus lainnya yang tidak pernah diketahui lagi perkembangan proses hukumnya, di samping beberapa kasus sudah sampai tahap penyidikan justru di SP3-kan oleh Polri," sentil Petrus.

Petrus menilai, sikap Polri dalam kasus-kasus intoleran, justru membingungkan masyarakat. Dua kasus Rizieq Shihab telah di-SP3 oleh Polri, sementara terhadap kasus UAS, Polri justru berdalil dengan pertimbangan sosiologis sebagai dalil utama untuk mengesampingkan proses hukum.

"Padahal Negara (Polri) seharusnya menunjukkan eksistensinya sebagai institusi yang memiliki kekuatan digdaya, yaitu menegakan wibawa hukum dan wibawa negara, bukan malah sebaliknya membuat negara sebagai organisasi 'ayam sayur' ketika menghadapi sekelompok kecil masyarakat yang bersikap intoleran terhadap kelompok yang lain," kecam Petrus.

 

--- Guche Montero

Komentar