Breaking News

HUKUM Soroti Tugas Penegakan Hukum, TPDI: Pers dan LSM Harus Awasi Perilaku Pimpinan Daerah dalam Lingkup Forkopimda NTT 25 Mar 2020 17:59

Article image
Koordinator TPDI dan Advokat PERADI, Petrus Selestinus. (Foto: Ist)
"Ini adalah arogansi kekuasaan di daerah, sehingga 'raja-raja' kecil di daerah jauh dari akses kontrol pusat dan dapat berbuat apa saja. Ini potret miris terkait wajah penegak hukum di Sikka," sorot Petrus.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co-- "Lemahnya pengawasan hukum terhadap perilaku serakah dan congkak yang berlebihan, membuat beberapa oknum Pimpinan Daerah, oknum Jaksa, oknum Polisi, dan lain-lain di NTT sering berperilaku tidak terpuji ketika berhadapan dengan rakyat kecil pencari keadilan, baik pelaku kejahatan maupun korban kejahatan."

Demikian sorotan itu diutarakan Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus dalam keterangan rilis yang diterima media ini, Rabu (25/3/20).

Petrus menilai, masyarakat (publik) sering mempergunjingkan perilaku tidak terpuji para oknum tersebut, mulai dari mempersulit urusan hingga sering diperas oleh oknum-oknum petugas dalam melaksanakan tugas profesinya sebagai pelayan keadilan.

Advokat Peradi ini menyinggung kasus Tertangkap Tangan dua orang wanita berinisial A dan T sebagai pelaku pembawa enam karung pupuk untuk bahan peledak di Nangahure, Maumere, Kabupaten Sikka pada 13 Maret 2020 lalu.

"Ini bukanlah perkara biasa, juga bukan karena tergolong Tindak Pidana Berat dengan ancaman hukuman mati, melainkan karena di balik itu ada kejadian memalukan yakni 6 dari 30 karung bahan peledak sebagai Barang Bukti (BB) perkara Senjata Api di Kejari Maumere, diduga digelapkan oleh oknum Jaksa berinisial AB, seorang Kasi Pidum pada Kejari Maumere," sebut Petrus.

Dugaan Penggelapan itu, terang Petrus, terungkap lewat Tertangkap Tangannya dua wanita berinitial A dan T oleh Patroli Satlantas Polres Sikka di Nangahure, yang kedapatan sedang membawa mobil merk Honda Brio Nomor Polisi: EB 1339 BH, bermuatan 6 karung Pupuk Cap Matahari, yang identik dengan Barang Bukti 30 karung Pupuk Cap Matahari hasil OTT Dirpolairud Polda NTT di Wuring tanggal 13 Januari 2020, yang saat ini dalam status BB Sitaan di Kejaksaan Negeri Maumere dengan jumlah yang sudah tidak utuh lagi. 

Kajari Azman Tanjung Harus Lapor ke Polres Sikka 

Pernyataan Kajari Maumere, Azman Tanjung, bahwa dirinya tidak bisa tidur tiga malam akibat perilaku stafnya beriniaial AB selaku Kasi Pidum, yang telah menjual enam karung pupuk bahan peledak sebagai BB, sebagai sikap yang sportif.

"Namun bukan itu yang ditunggu publik Sikka, melainkan tindakan konkrit berupa Laporan Polisi oleh Kajari kepada Kapolres Sikka, agar oknum Jaksa AB diproses hukum, karena diduga melanggar pasal 417 KUHP," kata Petrus. 

Petrus beralasan, jika itu yang dilakukan oleh Kajari Maumere, yaitu sebuah Laporan Polisi terhadap perilaku stafnya AB sebagai Kasi Pidum, sebelum Azman Tanjung meninggalkan Sikka (akan mengakhiri jabatan Kajari Maumere, red), maka meskipun pahit rasanya akibat perbuatan tidak terpuji yang mencoreng wajah Kejaksaan Negeri Maumere hingga Kejaksaan Agung RI, namun langkah tersebut sebagai sebuah 'legacy' oleh seorang Pimpinan Daerah untuk Forkopimda Sikka.

Sikap 'Diam' Kapolres Sikka

Sementara itu, lanjut dia, Kapolres Sikka harus segera memerintahkan agar Penyidik segera memberi status Tersangka dan menahanan A dan T yang Tertangkap Tangan, serta memanggil Kasi Pidum AB untuk didengar keterangannya sebagai Saksi.

"Pasalnya, Kajari Azman Tanjung sudah mengklarifikasi bahwa anak buahnya (Kasi Pidum AB) telah menjual BB enam karung bahan peledak dimaksud," ujarnya.

Pesan Moral Presiden Jokowi Diabaikan oleh Forkopimda 

Petrus berdalil bahwa antara Kapolres dan Kajari tidak perlu 'saling menyandera untuk saling melindungi' terhadal hal-hal tercela, karena itu bukan sinergi antar-Forkopimda sesuai pesan Presiden Jokowi dalam forum Rakornas Indonesia Maju Pemerintah Pusat dan Forkopimda seluruh Indonesia pada tanggal 13 November 2019  lalu di Sentul, Bogor.

"Pesan moral Presiden Jokowi sangat jelas, yakni agar Pimpinan Daerah dalam Forkopimda saling bersinergi dalam membangun komunikasi yang baik agar tidak timbul masalah. Jangan saling menggigit, apalagi saling menyandera untuk saling melindungi, itu bukan sinergi," imbuh Petrus menegaskan pernyataan Presiden.

Petrus menegaskan bahwa masyarakat Sikka sudah lama tahu dan mempergunjingkan apa yang dilakukan para oknum tersebut, terutama tentang modus 'saling menyandera untuk saling melindungi' sebagai gurita KKN di kalangan Pejabat Daerah, termasuk kolusi jual-beli Barang Bukti yang dilakukan oleh oknum Jaksa maupun oknum Polisi dalam banyak perkara.

"Namun suara Masyarakat bahkan Pers tidak pernah didengar termasuk oleh Pimpinan Kejaksaan maupun Polri di Kabupaten. Ini adalah arogansi kekuasaan di daerah, sehingga 'raja-raja' kecil di daerah yang merasa memiliki kekuasaan besar, jauh dari akses kontrol pusat dan dapat berbuat apa saja. Ini potret miris terkait wajah penegak hukum di Sikka," pungkasnya.

--- Guche Montero

Komentar