Breaking News

HUKUM Suap Wahyu Setiawan, Ahli: PDIP Harus Ikut Bertanggung Jawab 13 Jan 2020 11:47

Article image
Ahli hukum administrasi negara Universitas Nusa Cendana (Undana), Dr. Johanes Tuba Helan, SH, M Hum. (Foto: Ahli hukum administrasi negara Universitas Nusa Cendana (Undana), Dr. Johanes Tuba Helan, SH, M Hum. (Foto: Antara News))
PDI Perjuangan harus ikut bertanggung jawab karena memaksakan kehendak untuk melakukan pergantian antar waktu (PAW).

KUPANG, IndonesiaSatu.co -- Ahli hukum administrasi negara Universitas Nusa Cendana (Undana), Dr. Johanes Tuba Helan, SH, M Hum mengatakan, PDI Perjuangan harus ikut bertanggung jawab dalam kasus suap pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR RI terpilih 2019-2024, yang dilakukan calegnya Harun Masiku kepada Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Alasannya karena PDI Perjuangan yang memulai, dan memaksakan kehendak untuk mengusulkan adanya pergantian antar waktu (PAW), walaupun bertentangan dengan aturan, kata Johanes Tuba Helan, di Kupang, Senin.

Dia mengemukakan hal itu, berkaitan dengan kasus suap pergantian antar waktu yang dilakukan caleg PDI Perjuangan Harun Masiku kepada Komisioner KPU Wahyu Setiawan, dan tanggung jawab PDI Perjuangan.

"Demi keadilan, PDIP harus ikut bertanggung jawab. Tanggung jawab hukum tidak boleh hanya dibebankan pada Komisioner KPU yang terkena operasi tangkap tangan (OTT), karena PDIP yang memulai dan memaksakan kehendak untuk melakukan PAW," katanya.

Pemaksaan kehendak dari PDI Perjuangan ini bisa dibuktikan dari pernyataan Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang menyebutkan bahwa sudah tiga kali PDIP mengajukan permohonan PAW, namun tetap ditolak oleh KPU.

Mantan Kepala Ombudsman Perwakilan NTB-NTT ini menambahkan, sesungguhnya masalah pergantian antar waktu sudah ada aturan yang sangat jelas.

"Aturan PAW kan sudah jelas yakni jika anggota DPR yang meninggal dunia digantikan oleh calon yang memperoleh suara terbanyak berikutnya," katanya seperti dilansir Antara News.

Namun, komisioner KPU yang terkena OTT kemungkinan menjamin bahwa tidak harus demikian, tapi digantikan oleh calon urutannya jauh di bawah dengan ketentuan harus membayar sejumlah uang, sehingga ini termasuk suap," katanya.

"Sebenarnya apa yang diperjanjikan ini mustahil terjadi, dan elit partai paham aturan ini, tapi dengan sadar mau melanggar," katanya
.
Dan PDI Perjuangan harus ikut bertanggung jawab, karena tanpa PDI Perjuangan memaksakan kehendak untuk melakukan pergantian antar waktu (PAW), maka kasus suap ini tidak mungkin terjadi, katanya menjelaskan.

Dalam perkara ini, KPK menetapkan Komisioner KPU Wahyu Setiawan sebagai tersangka karena diduga menerima suap Rp 600 juta dari kader PDI Perjuangan Harun Masiku agar menetapkan Harun menjadi anggota DPR daerah pemilihan Sumatera Selatan I, menggantikan caleg terpilih Fraksi PDI Perjuangan dari dapil Sumsel I yaitu Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia.

Untuk memenuhi permintaan Harun tersebut, Wahyu meminta dana operasional sebesar Rp 900 juta. Namun dari jumlah tersebut, Wahyu hanya menerima Rp 600 juta.

KPK telah mengumumkan empat tersangka dalam kasus suap terkait dengan penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024. Sebagai penerima, yakni Wahyu dan mantan anggota Badan Pengawas Pemilu atau orang kepercayaan Wahyu, Agustiani Tio Fridelina (ATF). Sedangkan sebagai pemberi, yakni Harun dan Saeful (SAE) dari unsur swasta.

--- Simon Leya

Komentar