Breaking News

REGIONAL Suara PADMA Maluku: Pemerintah Harus Siapkan Tenaga Kerja di Blok Migas Masela 05 Mar 2020 10:05

Article image
Kepala Perwakilan PADMA Indonesia Provinsi Maluku, Freni Lutruntuhluy (kiri) saat mendampingi Komisioner Ombudsman RI, Dr. La Ode Ida dalam sebuah Dialog. (Foto: Dokpri. Freni)
"Ketika proyek Migas itu beroperasi, tentu semua sektor akan bergerak dengan sendirinya, dan itu akan membuka banyak lapangan kerja," nilai Freni.

MALUKU, IndonesiaSatu.co-- Perwakilan Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian (PADMA) Indonesia Provinsi Maluku meminta pemerintah pusat untuk menyiapkan tenaga kerja yang siap dipakai pada saat Blok Migas Masela dan Blok Moa Selatan beroperasi.

"Sebagai anak daerah Maluku, kami meminta agar pemerintah tidak hanya membangun wacana soal Migas, tetapi lupa menyiapkan skema tenaga kerja yang akan dipakai nanti," ungkap Freni Lutruntuhluy, saat mendapat mandat sebagai Kepala Perwakilan PADMA Indonesia Provinsi Maluku di Jakarta, Selasa (4/3/20) seperti dilansir Garda Indonsia.

Freni menegaskan bahwa sebagai putera daerah yang berasal dari Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), dirinya belum melihat tanda-tanda persiapan yang dilakukan pemerintah, baik pusat maupun daerah, sementara pekerja lain di luar Maluku justru sedang gencar mencari kesempatan untuk masuk dan bekerja pada proyek tersebut.

“Kami sudah menyampaikan hal itu kepada Kemenaker soal bagaimana langkah strategis menyiapkan tenaga kerja, baik untuk kelas manajemen maupun tenaga kerja lapangan. Juga diminta agar ada politeknik tenaga kerja Kemenaker di Maluku, khususnya di MBD dan Maluku Tenggara Barat (MTB) sebagai daerah penghasil," terangnya.

Tokoh muda yang juga siap berjuang membangun MBD ini menyinggung, jika pemerintah merasa secara formal sulit membangun Politeknik.

Namun menurutnya, yang dapat dilakukan yakni dengan membangun Balai Latihan Kerja (BLK) bertaraf internasional, membuka kelas Vokasi di salah satu Perguruan Tinggi terdekat guna menyiapkan anak-anak daerah yang tidak bergelar namun mampu dalam skill ikut berasaing dalam proyek besar tersebut.

"Ketika proyek Migas itu beroperasi, tentu semua sektor akan bergerak dengan sendirinya, dan itu akan membuka banyak lapangan kerja. Sebab itu, kami mengusulkan agar tidak sekadar mereka diperkerjakan pada proyek, tetapi juga sektor lain yang menunjang proses eksplorasi seperti kelas vokasi yang dapat meningkatkan sektor pertanian perkebunan, peternakan, perikanan pariwisata dan sektor lain. Semua ini akan terkoneksi secara langsung ketika Migas Masela akan begerak," nilai alumni Universitas Kristen Artha Wacana Kupang itu.

Ia menambahkan bahwa pulau-pulau yang dekat dengan Blok Masela sebagai penyangga aktivitas Migas, mestinya disiapkan oleh pemerintah, seperti tanah yang memungkinkan untuk digunakan dalam menunjang aktivitas Migas Masela.

“Kebijakan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) sudah sangat jelas, dengan lebih menonjolkan aktivitas di darat. Maka, daerah harus bisa menyiapkan segala sumber daya yang ada dan pemerintah pusat menyiapkan kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Jika pemerintah tidak memperhatikan hal ini, maka potensi pengangguran akan meningkat dan tingkat kesenjangan di tengah masyarakat justru semakin lebar," tandasnya.

Pelaku Pembangunan

Hal senada diutarakan Direktur PADMA Indonesia, Gabriel Goa, yang mengaku siap mendukung dan bekerjasama dengan Kemenaker dan Komisi IX  DPR  RI guna menyiapkan SDM di Maluku.

"Pada prinsipnya, penguatan SDM sebagaimana diprioritaskan oleh pemerintah Pusat harus didukung dengan optimalisasi sumber daya daerah, terutama anak-anak Maluku Barat Daya yang dekat dengan Blok Marsela dan Moa Selatan. Ini penting dan harus diprioritaskan guna pemberdayaan sumber daya ekonomi masyarakat dan menekan angka pengangguran. Masyarakat Maluku harus menjadi pelaku pembangunan dan tidak dijadikan sebagai 'anak tiri' di daerah sendiri," ungkap Gabriel.

Ia menilai, apa yang disuarakan oleh Perwakilan PADMA Maluku berangkat dari realita keprihatinan dan kegelisahan terhadap generasi kerja usia produktif yang cenderung kalah bersaing sehingga memilih menjadi tenaga kerja di luar negeri.

"Pemerintah melalui Kemenaker, juga Komisi IX DPR RI harus mengambil langkah solutif dan strategis terkait dampak pembangunan Blok Migas Marsela dan Moa Selatan. Artinya, sasaran pembangunan harus berorientasi pada kesejahteraan masyarakat," pungkasnya.

--- Guche Montero

Komentar