Breaking News

INFRASTRUKTUR Tahun Ini Pemerintah Bangun 60 Jembatan Gantung 19 Jun 2017 16:06

Article image
Jembatan di Manado. (Foto: Ist)
Presiden pun memerintahkan jajaran terkait untuk mengutamakan pembangunan jembatan serupa dimana jembatan ini dapat dilalui oleh orang, sepeda, dan juga sepeda motor, namun tidak dapat dilalui oleh mobil.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co -- Presiden Joko Widodo pada Sabtu (17/06) meresmikan Jembatan Gantung Kali Galeh yang berada di Kecamatan Bulu, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah. Hal ini menunjukkan tekad pemerintah yang tidak tebang pilih dalam membangun infrastruktur di Tanah Air.

Presiden pun memerintahkan jajaran terkait untuk mengutamakan pembangunan jembatan serupa dimana jembatan ini dapat dilalui oleh orang, sepeda, dan juga sepeda motor, namun tidak dapat dilalui oleh mobil.

“Saya tadi sudah sampaikan ke Menteri PU agar jembatan-jembatan seperti ini diberikan prioritas. Apalagi permintaan masyarakat akan keberadaan jembatan gantung tersebut sangat banyak sekali. Tahun ini diperkirakan kita bisa bangun 60-an, karena penting sekali,” kata Presiden.

Dikutip dari situs Sekretariat Negara, disebutkan bahwa jembatan gantung memang terlihat kecil dari segi infrastruktur, namun jembatan gantung memberikan manfaat besar untuk memudahkan pergerakan orang, barang, dan komoditas sehingga menghasilkan efisiensi biaya dan waktu.

“Jembatan besar saya resmikan tapi yang kecil juga penting untuk infrastruktur. Dengan jembatan gantung ini ada percepatan untuk logistik, mobilitas orang dan barang menjadi cepat,” ucap Presiden.

Kondisi topografi Tanah Air juga mendorong pemerintah untuk membangun lebih banyak jembatan gantung. Sejak tahun 2015, pemerintah telah mulai membangun 10 jembatan gantung di Banten dan 4 jembatan gantung di Magelang. Namun, yang paling banyak membutuhkan jembatan gantung adalah Papua dan Sulawesi. Jembatan seperti yang diresmikan Presiden menelan biaya sekitar Rp3 miliar hingga Rp6 miliar.

Turut mendampingi Presiden di antaranya Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Heru Sudjatmoko.

--- Sandy Javia

Komentar