Breaking News
  • Defisit Lebih Rendah Dari Proyeksi APBN-P 2017
  • Menkeu: investasi tumbuh karena kepercayaan pelaku usaha
  • Penerimaan Bea Cukai hingga November Rp130,1 triliun
  • Presiden Jokowi setuju pendiri HMI jadi Pahlawan Nasional

KEUANGAN Tak Diawasi OJK, Waspadai Money Laundering di Tubuh Koperasi 15 Oct 2016 08:16

Article image
Ilustrasi pencucian uang. (Foto: Ist)
“Koperasi simpan pinjam tidak diawasi Otoritas Jasa Keuangam (OJK) makanya kita meminta PPATK yang mengawasinya. Ini demi kebaikan koperasi itu sendiri…”

JAKARTA, IndonesiaSatu.co – Pemerintah melalui Kementrian Koperasi dan UKM akan terus mengawasi aktivitas koperasi secara simultan guna mencegah timbulnya koperasi simpan pinjam yang digunakan sebagai tempat money laundering atau kegiatan pembiayaan lain yang bertentangan dengan hukum.

Rencananya, Kementerian koperasi dan UKM akan melakukan penandatanganan kerjasama (MoU) dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Agus Muharram, Sekretaris Kementrian Koperasi dan UKM mengatakan, dengan kerja sama ini diharapkan koperasi simpan pinjam yang selama ini masih melakukan praktek yang diduga menyimpang dari aturan kelembagaan, harus segera menghentikan kegiatannya.

“Kita ingin secepatnya kerjasama itu diwujudkan. Kalau bisa bulan depan harus sudah selesai. Koperasi simpan pinjam tidak diawasi Otoritas Jasa Keuangam (OJK) makanya kita meminta PPATK yang mengawasinya. Ini demi kebaikan koperasi itu sendiri,” tegasnya saat jumpa pers di Kementrian Koperasi dan UKM, Jakarta, Jumat (14/10/2016).

Data Kementerian Koperasi dan UKM mencatat total koperasi di Indonesia saat ini sebanyak 212.135. Dari  jumlah tersebut koperasi yang aktif tercatat 150.223 unit, tidak aktif 61.92 unit,  dan sebanyak 58.107 unit tercatat tidak melakukan RAT.

Seiring proses reformasi total koperasi yang berjalan hampir dua tahun, Kementerian Koperasi dan UKM berencana membubarkan 32.427 koperasi di seluruh Indonesia yang tidak menjalankan aktivitas sebagai koperasi pada umumnya.

Meliadi Sembiring, Deputi Bidang Kelembagaan Kementrian Koperasi dan UKM mengatakan, pembubaran koperasi tersebut pada umumnya karena koperasi-koeprasi tersebut tidak melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT) selama dua tahun berturut-turut, dan manajeman koperasi tersebut tidak aktif melakukan kegiatan koperasi.

“Yang sudah resmi dibubarkan ada 6.213 koperasi yang memang sama sekali sudah tidak melakukan aktifitas apapun sebagai sebuah koperasi. Itu semua merupakan bagian dari 62.000 koperasi yang sudah dinyatakan tidak aktif dan sudah dikeluarkan dari database kita. ?Nah, sisanya, kita terus melakukan koordinasi dengan dinas koperasi di daerah untuk menuju pembubaran juga," katanya di kesempatan yang sama.

Dia menjelaskan, pembubaran koperasi merupakan tindakan yang tidak mudah dilakukan oleh pemerintah. Ada beberapa proses yang dimulai dengan usulan dari pemerintah daerah atau dinas koperasi di daerah, dan dilanjutkan pembentukan tim penyelesaian menyangkut soal utang piutang para anggota. Proses-proses ini dilakukan agar pembubaran koperasi tidak berpotensi menghilangkan kewajiban koperasi tersebut kepada anggota.

Menurut Meliadi, program reformasi koperasi dilakukan untuk mengubah paradigma koperasi dari kuantitas menjadi kualitas. Koperasi harus dikembangkan itu tidak melulu berbasis simpan pinjam, melainkan juga koperasi produksi di sektor riil.

“Lebih mudah membangun koperasi ketimbang membubarkan koperasi. Koperasi berkurang itu lebih bagus karena kita mau pentingkan kualitas ketimbang kuantitas. Untuk sektor riil sendiri kita mau lebih banyak terbentuk koperasi untuk pertanian dan perkebunan,” ujarnya.

 

---Ernie Elu Wea

Komentar