Breaking News

AGAMA Tanggapi Pelarangan Ibadah Natal, FAPP: Kebebasan Beragama Tidak Boleh jadi Objek Perjanjian 24 Dec 2019 11:16

Article image
Ketua Tim Task Force Forum Advokat Pengawal Pancasila (FAPP), Petrus Selestinus. (Foto: Ist)
FAPP menegaskan bahwa kebebasan beragama dan pelaksanaan ibadah Agama tidak boleh diperjanjikan atau menjadi objek perjanjian.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co-- Pemberitaan tentang pelarangan penyelenggaraan ibadah dan perayaan Natal umat Kristiani oleh masyarakat dan aparatur Pemda Kabupaten Sijunjung dan Jorongan Kampung Baru serta Kabupaten Darmarsraya, Provinsi Sumatera Barat, mendapat tanggapan dan kecaman dari Forum Advokat Pengawal Pancasila (FAPP).

Ketua Tim Task Force FAPP, Petrus Selestinus sesuai rilis yang diterima media ini, Senin (23/12/19) menegaskan bahwa kebebasan beragama dan pelaksanaan ibadah Agama tidak boleh diperjanjikan atau menjadi objek perjanjian.

"Adanya kesepakatan antar-umat (warga) setempat, membuktikan bahwa belum semua aparatur negara dan warga masyarakat menerima dan mengakui konstitusionalitas jaminan kebebasan melaksanakan ibadah Agama," sorot Petrus.

Petrus mengatakan bahwa guna menegakkan konstitusi yang menjamin kebebasan setial pemeluk agama, FAPP sangat menyesalkan pelarangan tersebut dan mendesak pemerintah untuk menghentikan pelarangan ibadah Natal bagi umat Kristiani di beberapa tempat di Sumatera Barat.

"Bukan saja karena pelarangan ini bersifat diskriminatif, tetapi pelarangan ini sudah mengarah kepada tindakan persekusi atas dasar SARA oleh sekelompok masyarakat dan aparat pemerintah daerah terhadap sekelompok (minoritas) warga (umat Kristiani, red) yang hendak melaksanakan ibadah Natal 25 Desember 2019," demikian FAPP.

Advokat Peradi ini beralasan, peristiwa pelarangan ini jelas mengusik kenyamanan Umat Kristiani di manapun di Indonesia terutama karena peristiwa ini terjadi menjelang perayaan Natal 25 Desember 2019.

"Pemerintah seharusnya tidak membiarkan warganya melakukan kesepakatan bersama dengan objeknya adalah soal pelaksanaan ibadah agama bagi warganya. Negara (pemerintah) harus menjamin tegaknya konstitusi yang mengayomi kebebasan beragama bagi setiap warga negara," desak Pentrus.

FAPP mebilai, momentum Natal 25 Desember bagi umat Kristiani tidak semata-mata sebagai peristiwa spiritual, melainkan juga momentum untuk membangun dan memperkuat relasi sosial antar sesama warga tanpa membeda-bedakan Suku, Agama, Ras dan Antar golongan (SARA), mempertebal toleransi terhadap sesama umat beragama serta hidup berdampingam secara damai.

"Kebebasan beragama dan pelaksanaan ibadah agama tidak boleh dijadikan "objek perjanjian" baik antar umat berbeda agama, antar umat seagama, maupun antar umat beragama dengan pemerintah. Sebab kebebasan beragama dan pelaksanaan ibadah agama, meskipun merupakan persoalan yang sangat privat, namun hanya negara yang memiliki kewewenangan konstitusional yang secara ekslusif mengaturnya," imbuhnya.

"Karena itu, atas alasan apapun, tidak boleh ada kesepakatan atau perjanjian di antara warga masyarakat mengenai tata cara atau syarat-syarat pelaksanaan ibadah bagi setiap pemeluk agama yang bersifat membatasi, mengekang, melarang atau meniadakan kebebasan beragama dan pelaksanaan ibdah agama yang sangat privat, karena hanya negara yang berwenang mengatur atau menjadi domain negara," kecamnya. 

--- Guche Montero

Komentar