Breaking News

REGIONAL Tanggapi Penyebaran Ajaran Khilafah,
MUI dan GP Ansor MTT Minta Aparat Keamanan Tindak Tegas hingga Proses Hukum 01 Jun 2020 08:12

Article image
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Abdul Kadir Makarim. (Foto: VN)
"Aparat keamanan harus segera bertindak dan jangan dibiarkan berlarut-larut, karena bisa meresahkan dan mengganggu keamanan dan ketertiban di daerah ini,” ungkap Makarim.

KUPANG, IndonesiaSatu.co-- Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Abdul Kadir Makarim meminta aparat keamanan  segera bertindak mengamankan dan memproses hukum oknum penyebar paham Khilafah di Kota Kupang yang meresahkan masyarakat.

“Sebaiknya kalau sudah meresahkan masyarakat, aparat keamanan harus segera bertindak dan jangan dibiarkan berlarut-larut, karena bisa meresahkan dan mengganggu keamanan dan ketertiban di daerah ini,” ungkap Makarim seperti dilansir victorynews.com, Sabtu (30/5/20).

Sementara GP Ansor Kota Kupang, Abdul Syukur mengatakan bahwa Surat Buletin Dakwah yang disebarkan di Kota Kupang merupakan tindakan yang salah dan melanggar konstitusi negara.

“Ini adalah sesuatu yang salah. Walaupun tidak mengatasnamakan organisasi HTI yang sudah dibubarkan, namun membawa nama lembaga yang lain yang secara organisasi tidak disahkan,” kata Abdul.

Ia mengatakan bahwa hal tersebut perlu ditelusuri dan mencari tahu oknum di balik penyebaran surat tersebut.

“Apakah ini dari oknum-oknum eks HTI atau oknum yang lain, ini harus dicari tahu dan diungkap tuntas,” tegasnya.

Pihaknya berharap agar pihak krpolisian dapat mencari tahu sindikat jaringan tersebut sehingga tidak ada pihak ketiga yang dapat memperuncing situasi.

“Ini kan kita tidak tahu, takutnya ada pihak ketiga yang memanfaatkan situasi ini. Selebaran sudah jadi alat bukti bagi Polisi untuk proses,” ujarnya.

Menanggapi hal ini, Kesbang Pol Kota Kupang, Noce Nus Loa mengaku pihaknya sudah mendiskusikan masalah tersebut bersama BIN dan Kesbang Pol Provinsi NTT.

“Kita sudah bahas ini secara terpadu, karena oknum pelaku ini sudah melakukan upaya dalam rangka Hari Pancasila. Yang kedua juga pelaku sempat live streaming di depan kantor Gubernur, padahal HTI kan sudah dilarang. Jadi hari ini kita sedang upayakan diskusi bersama dengan pihak keamanan karena identitasnya kan sudah jelas,” terang Noce.

Ia berharap agar masyarakat tidak boleh tergoda ataupun tertipu dengan berbagai ideologi lain karena Pancasila merupakan satu-satunya ideologi bangsa Indonesia.

Sebelumnya, seperti diberitakan media ini, sepasang suami-isteri ditangkap oleh pihak Kepolisian dalam kerjasama dengan Brigade Meo.

Diduga, oknum pelaku (Suryadi Koda) bersama isteri adalah pentolan organisasi terlarang, HTI yang menggunakan modus menyebarkan ideologi Khilafah melalui selebaran di Kota Kupang. Pasangan suami-isteri tersebut berhasil diamankan oleh aparat kepolisian beserta sejumlah barang bukti yang disita untuk diproses lebih lanjut.

--- Guche Montero

Komentar