Breaking News

REGIONAL Tanggapi Polemik Honorer GTT, Komisi III DPRD Ende: Pemerintah Jangan Sandera Hak Para Guru 15 Dec 2019 13:56

Article image
Anggota Komisi III DPRD Ende, Mahmud Bento Djegha. (Foto: Ian)
"Apabila pemerintah (Bupati, red) tidak mampu dan setengah hati menyikapi ini, maka para GTT juga punya hak politik untuk menuntut Bupati mundur," desaknya lantang.

ENDE, IndonesiaSatu.co-- Komisi III DPRD Kabupaten Ende, Jumat (13/12/19) kembali menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Inspektorat Kabupaten Ende dengan agenda tunggal yakni kepastian penanganan Honorer Guru Tidak Tetap (GTT) bertempat di Ruang Rapat Gabungan Komisi DPRD Ende.

Pihak Inspektorat melaporkan bahwa verifikasi dan validasi administrasi data Honorer GTT 2019 telah selesai dan siap diajukan kepada Bupati Ende dengan ketersediaan anggaran daerah yang disiapkan tahun ini sebesar Rp 8 milyar.

Terhadap polemik GTT tersebut, Anggota Komisi lll DPRD Kabupaten Ende, Mahmud Bento Jegha, dengan tegas menyoroti bahwa polemik verifikasi data Honorer GTT sesuai data acuan 2018 yang diserahkan oleh Dinas P dan K ke pihak inspektorat untuk direview.

"Apapun alasannya, Pemerintah Kabupaten Ende harus tetap menuntaskan pembayaran honor bagi GTT pada tahun anggaran ini juga," desak Bento.

Bento beralasan, anggaran tersebut telah dianggarkan dan dialokasikan oleh Legislatif dan itu menjadi hak para GTT sesuai dengan Peraturan Bupati (Perbup) nomor 13 tahun 2018.

"Sebab, dengan memberikan intensif ini, hal itu merupakan bentuk tanggung jawab Pemerintah kepada GTT yang sudah mengabdi dan menjalankan tugasnya sebagai pendidik generasi bangsa di bidang pendidikan,” ujarnya.

Politisi Partai Demokrat ini berkomitmen bahwa DPRD khususnya Komisi lll akan tetap mengawal proses pelaksanaan pembayaran insentif honorer GTT dan tetap mendesak pemerintah untuk segera membayar pada tahun anggaran yang sedang berjalan yakni, Desember 2019 ini.

“Apabila Pemkab Ende tidak mampu menyelesaikan hingga akhir tahun anggaran 2019 ini, maka akan dilakukan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Dewan untuk penyelidikan guna mengetahui akar permasalahan, karena ini menjadi kewajiban politik Lembaga DPRD Kabupaten Ende,” tegasnya.

Ketua Fraksi Demokrat ini menegaskan bahwa pihaknya tetap pada komitmen awal sesuai Pandangan Umum Fraksi untuk memimpin GTT boikot mengajar jika hak mereka terus disandera.

Selain itu, Fraksi Demokrat akan mencari solusi lain berupa bantuan advokasi dan bantuan hukum jika ke depan ada honorer GTT yang melakukan gugatan terhadap hak-hak mereka.

Revisi Perbup Nomor 13 Tahun 2018

Berdasarkan fakta yang ditemukan, Bento mengatakan bahwa pihaknya menemukan sejumlah kejanggalan dalam Surat Keputusan (SK) Bupati terkait daftar nama penerima dana Biaya Operasional Sekolah Daerah (Bosda).

"Kejanggalan justru berbenturan dengan Peraturan Bupati (Perbup) nomor 13 tahun 2018 tentang kriteria penerima Bosda. Maka kami mendorong agar merevisi Perbup ini termasuk mengakomodir para GTT yang tidak terdata pada tahun 2019 ini untuk diakomodir pada tahun selanjutnya," imbuhnya.

Pemerintah, lanjutnya, harus mengeluarkan data guru honorer yang sudah tidak aktif karena sudah menjadi PNS, mengundurkan diri, pindah tugas maupun meninggal dunia, sehingga data yang akan diverifikasi bisa valid, akuntabel dan transparan.

Adapun data pada awal RDP tercatat sebanyak  1983 GTT, sementara pada RDP terakhir berjumlah 1065 GTT dan berpotensi akan berkurang 100-an GTT.

"Jika demikian yang terjadi, maka harus merevisi Perbup guna mengakomodir para GTT yang memang layak menerima Bosda namun tidak diakomodir pada tahun 2019. Jika tidak, maka ini sangat berpotensi pada polemik yang sama dengan banyak pengaduan dan keluhan dari para GTT. Apabila pemerintah (Bupati, red) tidak mampu dan setengah hati menyikapi persoalan GTT ini, maka Fraksi Demokrat menuntut Bupati mundur," desaknya lantang.

Politisi yang mengaku tanpa kompromi dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat ini, bahkan menantang para Anggota DPRD, pejabat di Dinas P dan K serta Inspektorat jika tidak menerima gaji dan tunjangan seperti yang dialami oleh para GTT.

"Bagaimana jika hal yang dialami oleh para GTT ini terjadi pada kita sebagai abdi negara yang telah menjalankan kewajiban namun disandera kepentingan saat menuntut hak?" tantangnya.

--- Guche Montero

Komentar