Breaking News

HUKUM Tanggapi Putusan Bebas Terdakwa Tipikor, Egi Sadipun: Tamparan Keras untuk Kejati NTT 18 Mar 2021 20:05

Article image
Advokat TPDI, Egidius Sadipun, SH. (Foto: Dokpri ES)
"Jabatan Kejati NTT harus dicopot guna memulihkan martabat penegakan hukum di NTT serta tetap menjaga profesionalisme penyidikan dan penuntutan terhadap perkara Tipikor di bumi NTT," pungkas Egi.

KUPANG, IndonesiaSatu.co-- "Putusan bebas secara beruntun oleh Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang terhadap beberapa terdakwa kasus korupsi (Jonas Salean, Ali Antonius, Frans Harun dan Zulkarnain Djudje), sebenarnya kasus kecil dibuat besar atau dibesar-besarkan oleh Kajati NTT Yulianto, meski tanda-tanda kegagalan sudah nampak di depan mata."

Demikian sorotan itu diutarakan Advokat Egidius Sadipun, SH dalam keterangan tertulis kepada media ini, Kamis (18/3/2021).

Menurut Egidius, kekalahan mendakwa Terdakwa melakukan korupsi meskipun belum final, namun hal itu merupakan tamparan keras terhadap wajah Kejaksaan Tinggi NTT sekaligus wajah Kepala Kejati NTT, Dr. Yulianto selaku Kajati NTT.

"Putusan ini memperlihatkan betapa Kepala Kejati NTT, Yulianto tampak gegabah, ambisius tanpa perhitungan yang cermat karena hanya ingin mencitrakan diri sebagai Jaksa yang hebat, berani menabrak nama-nama besar ternyata semuanya nihil tidak terbukti," ujar Advokat TPDI ini.

Karena itu, kata Egi, Kajati Yulianto harus bertanggung jawab, baik dalam jabatannya maupun selaku pribadi untuk memulihkan harkat, martabat dan kerugian Advokat: Ali Antonius, Saksi Frans Harun, Zulkarnain Djudje dan Terdakwa Jonas Salean, dalam perkara berbeda.

"Bahkan, jika nanti putusan akhir Majelis Hakim Agung menguatkan putusan Hakim Tipikor, di mana tuduhan JPU tidak terbukti, maka Dr. Yulianto dapat dituntut korupsi karena gagal mengembalikan kerugian negara, apalagi negara sudah keluar biaya besar untuk mengusut perkara korupsi ini," tegasnya.

Egidius beralasan, putusan bebas terhadap Terdakwa Jonas Salean, menjadi pelajaran penting bagi Jaksa-Jaksa muda di NTT untuk tidak mengikuti pola penyidikan model Kajati Yulianto.

"Pasalnya, Kajati Yulianto diduga hanya mengejar citra diri dan memanipulasi diri sebagai Jaksa hebat demi mengejar jabatan dan mabuk pujian lalu mengabaikan profesionalisme dan adat ketimuran dalam bertindak," sorot Egi.

Karena itu, tandas Egi, Jaksa Agung sebaiknya memberikan sanksi administratif berupa pencopotan Yulianto dari jabatan sebagai Kepala Kejati NTT.

"Jabatan Kejati NTT harus dicopot guna memulihkan martabat penegakan hukum di NTT serta tetap menjaga profesionalisme penyidikan dan penuntutan terhadap perkara Tipikor di bumi NTT," pungkas Egi.

--- Guche Montero

Komentar