Breaking News

HUKUM Tanggapi Putusan Pengadilan Tipikor Kupang, TPDI Sebut Majelis Hakim Membuat Framing yang Berpotensi Kriminalisasi 25 Jan 2020 09:07

Article image
Putusan sidang pengadilan Tipikor Kupang terhadap terdakwa Yulia Afra dalam karus korupsi proyek NTT Fair. (Foto: victorynews.com)
"Framing dan pemberitaan media telah membuahkan apa yang disebut Trial By The Press dan dikhawatirkan pada narasi dalam framing itulah, FLR hendak dikriminalisasi sebagai target berikut."

KUPANG, IndonesiaSatu.co -- Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kupang yang dipimpin Dju Jhonson Mira Menggi sebagai Ketua Majelis, Ali Muhtarom dan Ari Prabowo sebagai Anggota Majelis Hakim, pada Selasa (21/1/20), telah menggelar sidang perkara Korupsi Pembangunan Gedung NTT Fair terhadap terdakwa Yulia Afra, dengan agenda Pembacaan Putusan yang memvonis pidana penjara lima tahun penjara dan denda Rp. 200 juta subsidair enam bulan kurungan.

Menurut Koordinator TPDI, Petrus Selestinus, Majelis Hakim Tipikor dalam pertimbangan hukum putusannya menyatakan bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa Yulia Afra dilakukan secara bersama-sama dengan lima terdakwa lainnya itu telah mengakibatkan negara dirugikan. 

Artinya, di mata Majelis Hakim Dju Johnson Mira Manggi, kerugian negara yang ditimbulkan dari proyek pembangunan NTT Fair adalah akibat dari perbuatan terdakwa Yulia Afra dan lima terdakwa lainnya, tanpa Frans Lebu Raya (FLR).

"Lalu, dari mana korelasinya sehingga Majelis Hakim membuat lompatan yang terlalu jauh menyasar hingga FLR. Pengadilan Tipikor Kupang tidak sedang mengadili mantan Gubernur NTT, Frans Lebu Raya (FLR), namun membuat framing dalam vonis FLR terlibat," nilai Petrus dalam rilis, Jumat (24/1/20).

Hakim Membuat Framing

Petrus menyoroti bahwa Majelis Hakim dalam putusan perkara terdakwa Yulia Afra telah mendramatisir fakta persidangan atau temuan bukti "petunjuk" berupa aliran dana proyek NTT Fair yang disebut-sebut diberikan kepada  FLR lalu menyimpulkan bahwa FLR mendapat keuntungan hanya dari keterangan yang sangat sumir. Menurutnya, ini lebih tepat disebut 'framing' untuk menjerat FLR.

Advokat Peradi ini mengatakan bahwa 'framing' dalam putusan ini yakni sebuah pengkondisian terhadap keterangan terdakwa Yulia Afra dan saksi bahwa uang itu diserahkan kepada FLR melalui ajudannya, Aryanto Rondak.

"Masih sangat sumir, sehingga tidak memiliki nilai pembuktian sebagai "petunjuk" karena tidak didukung dengan alat bukti lain, terutama telah dibantah oleh saksi FLR dalam keterangannya di bawah sumpah," katanya. 

Kenyataannya, kata dia, 'framing' Majelis Hakim itu sudah terjadi dan menjadi konsumsi media dengan kesimpulan yang dipaksakan, seolah-olah Majelis Hakim sedang memeriksa FLR sebagai terdakwa dengan narasi bahwa perbuatan terdakwa Yulia Afra turut menguntungkan Frans Lebu Raya sebesar Rp. 568 juta, tanpa mempertimbangan fakta lain terutama tidak adanya bukti pendukung yang menguatkan keterangan tentang pemberian atau penerimaan uang itu.

Bukti Petunjuk yang Sumir

Sebagai pendasaran hukum, Petrus menerangkan bahwa di dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP, dikatakan bahwa alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Selanjutnya, dalam pasal 188 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP didefinisikan bahwa petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaian, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk dimaksud hanya dapat diperolah dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa.

"Hakim memiliki kekuasaan untuk menilai kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu. Namun Hakim harus melakukan itu dengan bijaksana setelah melakukan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksian berdasarkan hati nuraninya sesuai pedoman pasal 188 ayat (3) KUHAP). Penilaian Hakim atas alat bukti yang disebut petunjuk, sebenarnya diarahkan untuk membuktikan kesalahan terdakwa dan bukan untuk menjustifikasi saksi Frans Lebu Raya sebagai telah turut melakukan tindak pidana korupsi," sebutnya.

Untuk mendapatkan petunjuk, dalilnya, maka hakim harus mendasarkan temuan adanya petunjuk itu dari perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaian baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. 

"Dalam perkara ini, pelakunya adalah terdakwa Yulia Afra da lima terdakwa lainnya tanpa Frans Lebu Raya," imbuhnya.

Modus Baru Kriminalisasi

Petrus justru menyayangkan konstruksi hukum yang dibangun oleh Majelis Hakim dalam putusan perkara terdakwa Yulia Afra, di mana memperlihatkan dengan jelas betapa Majelis Hakim tidak fokus pada pengungkapan kebenaran materiil sehingga terjebak pada skenario untuk menghukum terdakwa Yulia Afra sebagai 'sasaran antara' demi target akhir yaitu Frans Lebu Raya.

"Patut diduga, Majelis Hakim memiliki kecenderungan yang kuat mengkapitalisasi keterangan terdakwa (Yulia Afra) dan beberapa saksi lain demi melahirkan kesimpulan bahwa FLR terbukti menikmati uang hasil korupsi, sehingga beralasan untuk dikriminalisasi, meski tanpa bukti materil apapun yang memperkuat keterangan Yulia Afra," katanya.

Ia beralasan, pada persidangan pemeriksaan saksi, tampak gestur Hakim menggiring dengan pertanyaan, seakan-akan yang menjadi terdakwa FLR sedangkan Yulia Afra adalah saksinya. Frans Lebu Raya bahkan dihujani dengan pertanyaan yang menjebak, menjerat bahkan menyudutkan sebagai telah menerima sebuah amplop dan disimpulkan sebagai menerima sesuatu (uang) dari terdakwa Yulia Afra.

"Gestur Majelis Hakim yang menggiring, menjerat dan menyudutkan saksi FLR sekedar mendapatkan kesan bahwa FLR ikut serta menerima gratifikasi. Padahal, dilihat dari segi Hukum Acara Persidangan, bahwa hakim, jaksa bahkan penasihat hukum dilarang mengajukan pertanyaan yang bersifat menjebak, menjerat sekaligus menyimpulkan apa yang diterangkan oleh saksi atau terdakwa," lanjutnya.

Ia menegaskan bahwa substansi putusan Majelis Hakim dalam perkara Yulia Afra telah diframing sedemikian rupa sehingga menyudutkan FLR. 

"Framing dan pemberitaan media telah membuahkan apa yang disebut Trial By The Press dan dikhawatirkan pada narasi dalam framing itulah, Frans Lebu Raya hendak dikriminalisasi sebagai target berikut. Ini pola penegakan hukum tidak sehat dan harus dihentikan," tandasnya.

--- Guche Montero

Komentar