Breaking News

HUKUM Tanggapi Sengketa Lahan Besipae, TPDI: Tindakan Represif Aparat sebagai Penyalahgunaan Kekuasaan 28 Aug 2020 13:12

Article image
Seorang warga Besipae sedang melakukan sumpah makan tanah sebagai bentuk penolakan terhadap aksi pembongkaran pagar dan rumah darurat di kawasan Besipae. (Foto: kupang-tribunnews.com)
Pemprov NTT harus menunjukkan sikap dan tindakan dengan tetap menjujung tinggi hukum, HAM dan asas-asas umum pemerintahan yang baik," sorot Petrus.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co-- Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) turut angkat bicata terkait persoalan hak kepemilikan Hutan Adat Pubabu atau yang lebih populer disebut Lahan Besipae, Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), antara masyarakat pemegang Hak Ulayat dengan Pemerintah Provinsi NTT.

"Secara hukum, persoalan tersebut berada dalam ruang lingkup hubungan hukum keperdataan antara dua subyek hukum yaitu Pemprov NTT dan Masyarakat Adat Besipae," kata Koordinator TPDI, Petrus Selestinus, dalam keterangan kepada media ini, Kamis (27/8/2020).

Oleh karena itu, kata Petrus, meskipun Pemprov NTT sebagai Badan Hukum Publik, tidak boleh menggunakan wewenang itu ketika hendak bertindak dalam ruang lingkup keperdataan yaitu soal klaim pemilikan atas tanah Hak Ulayat Besipae, dengan mencampuradukan wewenang Badan Hukum Publik dalam ruang lingkup keperdataan, yaitu sebagai para pihak yang sedang bersengketa.

"Penggunaan Badan Hukum Publik (Satpol PP, aparat TNI dan Polri) dengan pendekatan berdasarkan wewenang untuk mengusir, mengintimidasi, mengosongkan secara paksa dengan bunyi-bunyi tembakan senjata di hadapan warga, tidak dibenarkan oleh hukum bahkan sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan, bukan saja oleh Pemprov NTT akan tetapi juga oleh TNI-Polri," sorot Petrus. 

Pemprov NTT sebagai Subjek Hukum Perdata

Menurut Advokat Peradi ini, Pemprov NTT seharusnya menyadari bahwa ketika pihaknya hendak bertindak dalam mempertahankan hak-haknya atas tanah, maka seketika itu ia menjadi 'Subyek' Hukum Perdata yang tunduk kepada Hukum Perdata.

Pasalnya, klaim 'Hak' atas tanah Besipae oleh Pemprov NTT diperoleh berdasarkan mekanisme Perdata, karenanya klaim untuk mendapatkan kembali haknya pun harus tunduk kepada mekanisme Hukum Acara Perdata.

"Dalam bertindak mempertahankan hak-haknya atas tanah Besipae, Pemprov NTT tidak punya pilihan lain selain harus tunduk pada mekanisme Hukum Keperdataan. Sebab, kedudukan Pemprov NTT sebagai Subyek Hukum Perdata, yang prosedur dan syarat-syarat mempertahankan hak-hak keperdataannya, berlaku sama dengan hak-hak keperdataan warga Besipae, yaitu melakukan Gugatan Perdata ke Pengadilan Negeri atau melaporkan kepada Polisi, bukan sebaliknya mengerahkan Polri-TNI untuk mengusir warga," ujar Petrus.

Nyatanya, kata dia, Pemprov NTT sekonyong-konyong menggunakan cara-cara menyimpang dari hukum, mengabaikan hak-hak hukum warga Besipae, menggunakan kekerasan untuk menggusur warga dari penguasaan, pemilikan, pengelolaan lahan, yang sejak awal sudah melahirkan sengketa pemilikan, di mana warga Besipae secara terbuka menolak upaya Pemprov NTT mengambil paksa lahan Besipae yang melekat dengan Hak Ulayat warga.

"Dalam ruang lingkup hukum keperdataan, mekanisme penggunaan Badan Hukum Publik disertai sejumlah tindakan represif, intimidasi, pemaksaan hingga pengusiran kepada warga, merupakan tontonan sebuah rezim yang otoriter dan arogan," kata Petrus.

Peran Akomodasi Forkompinda

Petrus menilai, meski akhirnya Pemprov NTT dan Warga Besipae, berdamai secara musyawarah, namun langkah Pemprov NTT menggunakan upaya paksa dengan menggunakan kekuatan pendukung aparat TNI-Polri, tidak dapat dibenarkan bahkan merupakan tindakan penyalahgunaan kekuasan, memporak-porandakan bangunan milik warga dan harta benda yang seadanya.

"Pemprov NTT harus membudayakan pendekatan secara Adat dalam sengketa perdata antara warga masyarakat dengan Pemprov NTT. Hal itu sebagai wujud sikap hormat terhadap kesatuan Hukum Adat setempat. Karena dalam pandangan konstitusi pun ditegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan hukum masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya, yaitu identitas budaya dan hak masyarakat tradisional," imbuhnya.

Petrus menegaskan bahwa tragedi Besipae harus menjadi peristiwa pertama dan terakhir di NTT, karena pada dasarnya posisi pemerintah adalah melindungi, mengakui, menghormati hak-hak tradisional seluruh warga.

"Sebagai representasi negara dan bagian dari pendidikan politik yang baik, Pemprov NTT harus menunjukkan sikap dan tindakan dengan tetap menjujung tinggi hukum, HAM dan asas-asas umum pemerintahan yang baik," pungkasnya.

--- Guche Montero

Komentar