Breaking News

HUKUM Petrus Selestinus: Tuntutan Pemilu Ulang Melanggar UUD 1945 dan UU Pemilu 2017 07 Jun 2019 00:24

Article image
Advokat Senior Peradi dan Anggota Forum Advokat Pengawal Pancasila, Petrus Selestinus. (Foto: Dokpri PS)
Artinya, konstitusi dasar kita mengatur bahwa tidak ada Pemungutan Suara Ulang seluruh Indonesia," tandas Petrus.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co-- "Konstitusi tidak pernah memberikan keistimewaan kepada satu pun Lembaga Negara, baik Eksekutif, Legislatif maupun Yudikatif dengan kekuasaan yang “tidak tak terbatas". Ini sesuai dengan prinsip negara hukum yang kita anut. Semua Lembaga Negara telah dibatasi wewenang dan kekuasaannya oleh UUD 1945, Undang-Undang dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik."

Demikian hal itu diungkapkan Petrus Selestinus, anggota Forum Advokat Pengawal Pancasila (FAPP) dalam rilis yang diterima media ini, Rabu (6/6/19).

Pernyataan tersebut sebagai tanggapan kritis Petrus atas beberapa poin tuntutan oleh Tim kuasa hukum pasangan calon Presiden-calon Wakil Presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang telah secara resmi mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilu 2019 ke lembaga Mahkamah Konstitusi (MK).

Advokat senior Peradi ini mengkritisi tujuh poin tuntutan yang diajukan yakni mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya; menyatakan batal dan tidak sah keputusan KPU Nomor: 987/Pl.01.08-KPT/06/KPU/V/2019 tentang penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presidwn, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilu tahun 2019 melalui Berita Acara KPU RI Nomor: 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Pergitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional dan penetapan hasil Pemilu 2019.

Petrus juga menanggapi tuntutan lain yakni, menyatakan Paslon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01 terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran dan kecurangan Pemilu 2019 secara Terstruktur, Sistimatis dan Masif; mendiskualifikasi Paslon Nomor 01 sebagai peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2019; Menetapkan Paslon 02: Prabowo Subianto dan H. Sandiaga Uno sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2019-2024; memerintahkan kepada Termohon untuk seketika mengeluarkan Surat Keputusan tentang Penetapan H. Prabowo Subianto dan H. Sandiaga Salahuddin Uno sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024; atau Memerintahkan KPU melakukan Pemungutan Suara Ulang secara jujur dan adil di seluruh wilayah Indonesia.”

Petrus menilai, tuntutan untuk memenangkan hasil Pemilu di MK sebetulnya sangat sederhana, yakni dengan menyatakan keberatan terhadap hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh KPU, lalu membuktikan kebenaran (valid) hasil perhitungan perolehan suara menurut pemohon yang dapat mempengaruhi penentuan terpilihnya paslon disertai dengan bukti-bukti kecurangan dalam penghitungan suara.

"Dikatakan sederhana, karena masa persidangan di MK hanya 14 hari. Sementara, penggugat justru mengajukan tuntutan yang tumpang tindih yang bukan merupakan wewenang MK. Penggugat sama sekali tidak mencantumkan poin-poin berupa bukti-bukti Real Count internal tentang klaim selisih perolehan suara sebesar 62% atau 54% sehingga dengan demikian dapat mengubah penetapan KPU," nilai Petrus. 

Logika Pembuktian Hukum

Petrus beralasan, apapun manuver gugatan oleh Tim kuasa hukum jika hanya merujuk pada klaim kemenangan dengan angka perolehan suara sebayak 62% atau 54%, tanpa didukung dengan data dan fakta-fakta hukum yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum dan ilmiah, maka upaya gugatan di MK hanyak bentuk “pengesahan” yang melegitimasi kekalahan Paslon nomor urut 02.

Menurutnya, atas dasar apa kubu Paslon 02 membawa persoalan kekalahannya ke MK, jika hanya sekedar membangun semangat untuk mengubah posisi MK menjadi Lembaga Peradilan "superbody" yang boleh memutuskan apa saja terkait Pemilu. Tentu pintu masuknya adalah Uji Materil UU Pemilu ke MK, sehingga model MK yang dicita-citakan oleh Bambang Widjojanto dan kubu Paslon 02 adalah MK yang dalam memeriksa dan memutus perkara Pemilu tidak hanya sebatas Perselisihan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2019, tetapi juga memeriksa soal Pelanggaran Pidana, Pelanggaran Administratif, Etik dan lain-lain dengan kekuasaan MK yang tanpa batas, boleh mencaplok kewenangan Badan lain seperti Bawaslu, DKPP, GAKUMDU, dan lain-lain guna memutus sengketa Pelanggaran Pemilu, Proses Pemilu dan Hasi Pemilu.

"Karena itu, tuntutan kubu Paslon 02 untuk mendiskualifikasi Paslon Presiden dan Wakil Presiden 01 Jokowi-Ma’ruf Amin sebagai peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 dan menuntut dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh wilayah Indonesia, jelas merupakan mimpi di siang bolong. Sebab, hal itu bukan saja di luar wewenang MK tetapi juga tidak sesuai dengan amanat pasal 22E ayat (1) UUD 1945, yang mengamanatkan bahwa Pemilu hanya satu kali dalam lima tahun. Artinya, konstitusi dasar kita mengatur bahwa tidak ada Pemungutan Suara Ulang seluruh Indonesia," tandas Petrus.

 

--- Guche Montero

Komentar