Breaking News
  • BI Sudah Habiskan Rp 11 T untuk Kuatkan Rupiah
  • Gempa 7,8 SR Guncang Fiji
  • Kemensos: Bansos Saja Tak Cukup Tangani Kemiskinan
  • Resmi! Pendaftaran CPNS 2018 Dibuka 19 September
  • Wadahi Mahasiswa yang Suka Piknik, Kemenpar Resmikan GenPI UBM

ENERGI Target 23% Pengembangan EBT di Indonesia Sulit Terealisasi 04 Apr 2018 15:22

Article image
Richard Bridle, Penasehat Senior Kebijakan GSI mengungkapkan laporan terkait perkembangan energi terbarukan di Indonesia, akhir Maret lalu. (Foto: ist)
Secara fundamental, terdapat ketidakjelasan siapa pejuang utama untuk energi terbarukan di Indonesia. Tanpa dorongan yang luas terhadap kebijakan pro energi terbarukan di dalam pemerintahan, pertumbuhan energi terbarukan diperkirakan masih akan berjalan

JAKARTA, IndonesiaSatu.co -- Laporan terbaru oleh Global Subsidies Initiative (GSI), bagian dari International Institute for Sustainable Development (IISD), yang diukungan oleh Kedutaan Denmark dan Swedish Energy Agency mengungkapkan bahwa Indonesia tidak akan mencapai target 23 persen energi baru dan terbarukan dalam total bauran energi nasional pada tahun 2025, kecuali ada perubahan signifikan dalam kebijakan dan peraturan.

Target ini ditetapkan sebagai bagian dari serangkaian kebijakan yang dituangkan di dalam Nationally Determined Contributions (NDC) Indonesia di bawah Perjanjian Iklim Paris (Paris Climate Agreement) pada tahun 2015, dan merupakan target yang sangat penting untuk mencapai tujuan pengurangan emisi gas rumah kaca. Energi terbarukan juga merupakan elemen penting untuk meraih target ketersediaan energi, serta untuk mendukung ambisi pemerintah Indonesia dalam meraih tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).

Dalam jangka panjang, energi terbarukan diharapkan lebih terjangkau, ramah lingkungan, tidak membahayakan kesehatan, dan lebih mudah diakses bagi masyarakat di pedalaman dibandingkan proyek energi berskala besar dan terpusat yang berbahan bakar fosil.

Laporan ini diluncurkan pada 28 Maret 2018 di Jakarta ini mengungkapkan, saat ini, kontribusi energi terbarukan di Indonesia baru kurang dari 10 persen dari total bauran energi primer dan relatif tidak meningkatsejak target tersebut pertama kali ditetapkan.

Untuk mengetahui alasan mengapa energi terbarukan di Indonesia belum tumbuh secepat di negara-negara lain, GSI mewawancarai 26 pemangku kepentinganterkait yang mewakilipara pembuat kebijakan, pelaku usaha, LSM, dan pakar-pakar energi.

Laporan GSI mengungkap bahwa beberapa hambatan terbesar untuk pengembangan energi terbarukan. Dimuai dari harga pembelian untuk energi terbarukan dibatasi di angka yang terlalu rendah sehingga tidak menarik bagi pengembang pembangkit baru, bahkan di beberapa daerah lebih rendah dari harga pembangkit batubara.

Hambatan lain yakni perubahan kebijakan dan peraturan yang cukup sering dilakukan berujung pada ketidakpastian dan penundaan, serta meningkatkan resiko bagi para investor. Kemudian subsidi dan dukungan finansial untuk bahan bakar fosil khususnya batubara bertentangan dengan keinginan untuk melakukan transisi ke energi terbarukan.

Selain itu, PLN sebagai pemilik utama aset pembangkit berbahan bakar fosil saat ini masih memiliki pengalaman yang sedikit di bidang energi terbarukan dan kemauan yang terbatas untuk melakukan transisi ke pembangkitan berbasis energi terbarukan.

Secara fundamental, terdapat ketidakjelasan siapa pejuang utama untuk energi terbarukan di Indonesia. Tanpa dorongan yang luas terhadap kebijakan pro energi terbarukan di dalam pemerintahan, pertumbuhan energi terbarukan diperkirakan masih akan berjalan lambat.

“Kami melihat kemungkinan Indonesia untuk mencapai target 23 persensebelum 2025 akan sangat kecil, kecuali dibuat kebijakan baru yang menciptakan kemauan yang lebih besar untuk menumbuhkan energi terbarukan,” kata Richard Bridle, Penasehat Senior Kebijakan GSI.

Dia menambahkana, banyak pihak berkepentingan yang diwawancara GSI melihat hal ini dan mereka mengemukakan kekhawatiran bahwa kebijakan saat ini tidak menyediakan insentif yang cukup untuk menumbuhkan energi terbarukan. “Jika regulasi investasi dipermudah, ini akan menjadi langkah pertama yang penting untuk melesatkan pembangunan energi terbarukan di Indonesia serta mendatangkaninvestasi,” katanya.

Rasmus Abildgaard Kristensen, Duta Besar Denmark untuk Indonesia menambahkan dalam beberapa tahun terakhir, biaya pembangkitan berbasis energi terbarukan turun dengan laju yang sangat cepat. Di Denmark, misalnya, energi angin sudah menjadi sumber energi yang paling murah.

“Indonesia yang memiliki sumber daya dari angin, surya, biomasa, air, dan panas bumi yang melimpah berpeluang sangat besar untuk mengambil keuntungan dari inovasi teknologi dan penurunan harga energi terbarukan untukmerubahbauran energi secara keseluruhan,” katanya.

Tetapi, lanjut Rasnus, seperti terlihat dalam laporan dari GSI ini, para pembuat kebijakan dan investor perlu menghadapi peluang-peluang ekonomi maupun tantangan-tantangan yang akan timbul dari keinginan untuk menumbuhkanenergi terbarukan di Indonesia.

Sementaa Paul Westin, Embassy of Sweden & Swedish Energy Agency menambahkan, diperlukan optimisme dari para pengambil keputusan penting dalam mengembangkan energi terbarukan di Indonesia.

“Energi terbarukan semakin lebih kompetitif secara global, sementara sumber energi baru seperti energi nuklir, menjadi lebih mahal. Indonesia sebetulnya bisa menghindari penggunaan energi nuklir, yang pernah diusulkan oleh beberapa pihak untuk mencapai target baru dan terbarukan,” katanya.

--- Sandy Romualdus

Komentar