Breaking News
  • BI Sudah Habiskan Rp 11 T untuk Kuatkan Rupiah
  • Gempa 7,8 SR Guncang Fiji
  • Kemensos: Bansos Saja Tak Cukup Tangani Kemiskinan
  • Resmi! Pendaftaran CPNS 2018 Dibuka 19 September
  • Wadahi Mahasiswa yang Suka Piknik, Kemenpar Resmikan GenPI UBM

PENDIDIKAN Tegas! UGM Nonaktifkan Dua Dosen Pendukung HTI 09 Jun 2018 15:24

Article image
Kepala Bagian Humas dan Protokol dan juru bicara UGM, Iva Aryani. (Foto: Ist)
Demi kelancaran proses di DKU, kedua dosen UGM itu akan segera dinonaktifkan sementara dari jabatan struktural yang mereka emban saat ini.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co -- Universitas Gadjah Mada (UGM) menindak tegas dua dosen Fakultas Teknik yang diduga menolak Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia, juga terindikasi mendukung  Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Keputusan nonaktif tersebut dilakukan setelah keduanya dipanggil pemimpin universitas, Senat Akademik, dan Dewan Guru Besar. Mereka direkomendasikan dinonaktifkan dari jabatan struktural.

“Pimpinan universitas, Senat Akademik, dan Dewan Guru Besar mengadakan pertemuan dengan dua dosen, yang diduga menolak Pancasila sebagai ideologi negara pada Jumat, 8 Juni 208, di Gedung Pusat UGM,” kata juru bicara UGM, Iva Aryani, Jumat, (8/6/2018).

Pertemuan itu menghasilkan empat poin, antara lain pimpinan universitas telah berdialog dan mendengarkan penjelasan kedua dosen itu berkaitan dengan pandangan mereka terhadap Pancasila. Hasil dialog segera diserahkan kepada Dewan Kehormatan Universitas (DKU) untuk diproses lebih lanjut.

Selain itu, demi kelancaran proses di DKU, kedua dosen UGM itu akan segera dinonaktifkan sementara dari jabatan struktural yang mereka emban saat ini.

 “Rekomendasi yang diberikan oleh DKU akan menjadi pertimbangan utama bagi pimpinan universitas untuk mengambil langkah selanjutnya,” ujar Iva.

Kasus dosen yang dinonaktifkan karena dianggap tak mendukung Pancasila juga terjadi di Universitas Diponegoro. Profesor Suteki dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana. Suteki, yang pernah menjadi saksi ahli untuk Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), dianggap tak mendukung Pancasila karena unggahannya di akun media sosial.

Suteki sebelumnya menjadi saksi ahli dalam sidang gugatan pencabutan badan hukum HTI di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Sebelumnya, Suteki juga menjadi saksi ahli yang diajukan HTI saat menggugat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan di Mahkamah Konstitusi.

--- Redem Kono

Komentar