Breaking News

NASIONAL Tempati Pimpinan BAP DPD RI, Angelo Dorong Pencegahan Dini Penyelewengan Kekuasaan di Daerah 09 Oct 2019 19:39

Article image
Wakil Ketua BAP DPD RI, Angelo Wake Kako. (Dok. Tim)
“Jadi, yang penting adalah bagaimana menghindari kepala daerah agar tidak terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK. Itu bisa dilakukan oleh BAP DPD dalam kerangka pencegahan,” tandas Angelo.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co-- Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Publik (BAP) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Angelius Wake Kako mengatakan bahwa Pimpinan Badan BAP DPD RI memprioritaskan upaya pencegahan dini dari berbagai praktik penyelewengan yang dilakukan penyelenggara negara di daerah.

“Spirit yang dibangun pimpinan dan anggota BAP DPD RI 2019-2020 adalah mendorong upaya pencegahan dini untuk penyelenggara negara di daerah agar berjalan efektif,” kata Angelo, Rabu (9/10/19) seperti dilansir jpnn.com.

Senator muda dari Nusa Tenggara Timur (NTT) ini menilai perkembangan bangsa setelah reformasi, memang muncul persoalan-persoalan di tingkat lokal atau daerah. Di antaranya muncul 'raja-raja baru' di tingkat daerah, praktik penyelewengan administrasi dan kekuasaan, sehingga penangkapan kepala daerah juga masif terjadi.

"Oleh karena itu, BAP DPD RI berencana untuk mendorong kerja sama atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan dan Ombudsman RI. Tujuannya, agar sama-sama berperan melakukan pencegahan terhadap praktik maladministrasi di daerah," terang Angelo.

Angelo menegaskan, DPD mendorong daerah maju dan berkembang. Karena menurutnya, jika daerah maju dan berkembang, maka niscaya negara juga maju.

"Bagaimana daerah maju, jika pada tataran kepala daerah masih begitu banyak masalah, di antaranya praktik korupsi, maladministrasi. Di situlah, peran daripada akuntabilitas publik DPD RI sangat penting untuk menelaah dan menindaklanjuti temuan-temuan maladministrasi maupun penyalahgunaan keuangan di tingkat lokal," ujar Senator muda yang gigih berjuang ini.

Meminimalisir Penyelewengan

Mantan Ketua Presidium Pengurus Pusat PMKRI ini mengimbau agar seluruh penyelengara negara dapat memanfaatkan ruang perbaikan oleh BPK apabila terjadi kesalahan-kesalahan dalam hal administrasi dan laporan-laporan.

“Di situlah BAP DPD harus bekerja maksimal. Ada perwakilan BAP dari seluruh provinsi, sehingga pemda dan penyelenggara di tingkat bawah dapat mengantisipasi dan bekerja sama untuk meminimalisir penyelewengan-penyelewengan kekuasan di tingkat daerah,” katanya.

“Jadi, yang penting adalah bagaimana menghindari kepala daerah agar tidak terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK. Itu bisa dilakukan oleh BAP DPD dalam kerangka pencegahan,” tandasnya.

--- Guche Montero

Komentar