Breaking News

MEGAPOLITAN Temuan Ombudsman DKI, Sopir Angkot: Kebijakan Gubernur DKI Sudah Salah 28 Mar 2018 14:23

Article image
Suasana baru di Tanah Abang setelah kebijakan Gubernur DKI Anies Baswedan. (Foto:Ist)
Menurut Ocid, ia bersama teman-temannya pun mengharapkan agar Anies dapat mengubah kebijakannya. Bersama teman-teman sopir angkot, ia berdemonstrasi di depan Balai Kota DKI.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co --Temuan Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya tentang maladministrasi oleh jajaran Gubernur Anies Baswedan dalam penutupan Jalan Jatibaru Raya dan penataan pedagang kaki lima (PKL) turut menuai komentar dari sopir angkot di Tanah Abang.

Menurut Rosyid, yang mencari uang di trayek 08 jurusan Tanah Abang-Jakarta Kota, sudah seharusnya Ombudsman memberikan laporan tentang maladministrasi. Temuan itu sesuai dengan keluhan banyak pihak. Dia meyakini Ombudsman lebih dahulu menerima laporan dari masyarakat sebelum melakukan penyelidikan.

"Kebijakan Gubernur DKI kan sudah salah. Kalau salah, ya (Gubernur) harus mendukung (pembukaan jalan), dong," kata Ocid, sebagaimana dihubungi Tempo di Jakarta, Selasa, 27 Maret 2018.

Menurut Ocid, ia bersama teman-temannya pun mengharapkan agar Anies dapat mengubah kebijakannya.  Bersama teman-teman sopir angkot, ia berdemonstrasi di depan Balai Kota DKI. Bahkan, Ocid melayangkan somasi atas penutupan jalan tersebut. Para sopir lantas menggugat Gubernur DKI Jakarta.

"Kalau ditutupnya dalam waktu 1x24 sih atau hari tertentu sih tidak apa-apa. Ini sampai tiga bulan lebih," ungkap Ocid.

Sebagaimana diberitakan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terancam dibebastugaskan atau dipecat jika tidak mengindahkan usulan Ombudsman terkait penataan PKL di Jalan Jati Baru, Tanah Abang. Hal ini terkait dengan Laporan Hasil Akhir Pemeriksaan (LHAP) Ombudsman terhadap konsep penataan PKL Tanah Abang yang diselesaikan di Jakarta, Senin, (26/3/2018).

Plt Ketua Ombudsman perwakilan DKI, Dominikus Dalu, menjelaskan jika dalam 30 hari tidak ditanggapi Pemprov DKI, maka laporan tersebut bisa ditingkatkan menjadi rekomendasi. Hal itu setelah melalui mekanisme pleno pimpinan Ombudsman RI.

"Bilamana dalam 30 hari ke depan belum ada perkembangan atau informasi yang disampaikan kepada Ombudsman terkait tindakan korektif Pemprov DKI Jakarta, maka laporan ini kita tingkatkan menjadi rekomendasi," kata Dominikus saat konferensi pers di kantor Ombudsman RI, Senin (26/3/2018).

Dominikus menyebutkan sanksi administatif bisa diberikan kepada terlapor dalam hal ini Gubernur DKI  jika tidak melaksanakan rekomendasi Ombudsman RI. Kewenangannya sebagai kepala daerah bisa dicabut.

Hal tersebut tertuang dalam Pasal 351 UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam ayat 5, disebutkan kepala daerah yang tidak mengikuti rekomendasi Ombudsman, diberikan sanksi berupa pembinaan khusus oleh Kementerian, dan kewenangannya diberikan kepada wakilnya atau pejabat yang ditunjuk.

"Sanksi administratif itu bisa dinon-jobkan, bisa, dibebastugaskan," tegasnya.

--- Redem Kono

Komentar