Breaking News

REGIONAL Tepis Dikotomi, Sugeng Santoso: Politisi Harus Tampil sebagai Aktivis Kemanusiaan 27 May 2020 18:55

Article image
"Apakah nurani politisi masih tersandera oleh dikotomi bahkan untuk alasan kemanusiaan? Ini sungguh miris," sentil Sugeng.

BOGOR, IndonesiaSatu.co-- "Ada pandangan yang berusaha memisahkan (dikotomi, red) antara politisi dan aktivis. Ada yang melihat bahwa menjadi politisi jangan bertindak sebagai aktivis. Saya memahami dengan sangat baik makna aktivis dan kerja aktivis. Namun, jika 'dipaksa' memaknai politisi dan kerja politisi, saya agak kabur (blur), apalgi dalam momentum pandemi seperti sekarang ini."

Demikian hal itu diutarakan Advokat Peradi, Sugeng Teguh Santoso (STS) dalam keterangannya kepada media ini, Rabu (27/5/20).

Menurut Ketua DPD Partai Solidaritas (PSI) Kota Bogor ini, politisi adalah personality dan representatif partai politik baik sebagai eksekutif yang melekat dengan tugas dan fungsi strategis dalam setiap tata kelola penyelenggaraan negara, maupun sebagai legislatif dalam tugas legislasi, anggaran dan pengawasan atas eksekutif.

"Bagaimana harus memaknai fungsi politisi baik sebagai eksekutif mauoun legislatif bagi masyarakat marjinal dan miskin, di luar moment politik lima tahunan? Normatifnya, hal itu sudah diperjuangkan melalui legislasi anggaran baik APBD maupun APBN. Namun kondisi praktisnya, tidak semua menyentuh nasib kaum marginal," ungkap Sugeng.

Kaum Marjinal Butuh Bantuan

Sugeng menyinggung soal dikotomi memposisikan diri sebagai politisi maupun aktivis dalam menyikapi kondisi riil kaum miskin dan marginal yang sungguh membutuhkan bantuan.

"Apa perlu dikotomi ketika politisi datang memberi bantuan dan mengurus rakyat miskin? Itu sudah sewajarnya, karena politisi digaji oleh negara dengan dana dari rakyat (pajak). Dikotomi justru terjadi ketika bantuan politisi cenderung menyasar konstituen politisi maupun partai politik (politis). Di luar itu (konstituen, red), menjadi urusan aktivis. Inilah dikotomi yang tendensius karena menempatkan kepentingan di balik bantuan," sorot Sugeng.

Padahal sejatinya, lanjut Sugeng, politik adalah penyelenggaraan kepentingan umum termasuk rakyat miskin dan marjinal yang harus diurus oleh partai politik dan politisi.

Sementara aktivis, sesuai sebutannya yakni orang-orang yang bekerja secara sukarela, baik perseorangan atau lembaga sesuai mandat organisasi.

"Mereka melakukan kerja pemberdayaan, pendampingan dan pembelaan atas nasib masyarakat miskin, marjinal, dan tidak mampu mendapatkan hak-hak dasarnya sesuai konsitusi dan prinsip-prinsip penghargaan atas kemanusiaan. Mereka melakukan advokasi sesuai mandat organisasi; mandat advokasi hukum, advokasi lingkungan, advokasi kesehatan hingga advokasi pendidikan. Dalam konteks ini, mereka tidak terafiliasi dengan partai politik," ujarnya.

Sugeng bahkan menampilkan potret masyarakat miskin dan kaum marjinal yang tampak kurus dan terbaring sakit di tempat tidur dengan beralaskan lantai seadanya dan kondisi rumah yang tak layak huni.

Advokat yang dikenal sebagai 'Sang Pembela' ini menerangkan bahwa dalam aksi kemanusiaan (sebagai aktivis), dijumpai dua perempuan miskin, warga di Katulampa, kelurahan Katulampa, Bogor Timur, Kota Bogor.

"Mereka sudah lama menderita sakit. Karena faktor ekonomi (kemiskinan), mereka tidak bisa berobat, tidak memiliki BPJS. Kepala Keluarga juga tidak bekerja. Kondisi penderitaan mereka hampir tak terjamah, bahkan oleh Politisi (DPRD) dari Dapil setempat. Apakah nurani politisi masih tersandera oleh dikotomi bahkan untuk alasan kemanusiaan? Ini sungguh miris," sentilnya.

Aksi Peduli Aktivis Kemanusiaan

Tergerak oleh rasa kemanusiaan, aktivis LSM Mitra Rakyat Bersatu (MRB) yang dipimpin Pak Jamal Nasir akhirnya peduli membantu ibu berinisial M dan anaknya guna mendapatkan hak dari negara (pemerintah) berupa hak atas kesejahteraan untul dirawat di Rumah Sakit.

"Sebagai politisi dan juga aktivis kemanusiaan dalam ranah advokasi keadilan sosial, urusan rakyat miskin dan kaum marjinal adalah kepentingan umum yang menjadi tanggung jawab moril politisi dan pemerintah melalui porsi masing-masing. Maka atas nama kemanusiaan, PSI Kota terlibat langsung mendukung aktivis MRB dalam mengadvokasi persoalan tersebut hingga memperoleh hak mereka untuk dilayani. Semoga mereka dilayani dengan baik oleh pihak Rumah Sakit," harap Sugeng.

--- Guche Montero

Komentar