Breaking News
  • BI Sudah Habiskan Rp 11 T untuk Kuatkan Rupiah
  • Gempa 7,8 SR Guncang Fiji
  • Kemensos: Bansos Saja Tak Cukup Tangani Kemiskinan
  • Resmi! Pendaftaran CPNS 2018 Dibuka 19 September
  • Wadahi Mahasiswa yang Suka Piknik, Kemenpar Resmikan GenPI UBM

INVESTASI Terbaru! Kabupaten Kupang Jadi Tempat Tujuan Investasi Tambak Garam 1,7 Triliun 10 Apr 2018 06:57

Article image
Tambak garam di NTT. (Foto: Ist)
Garam industri yang akan diproduksi oleh PT PKGD adalah garam sesuai standar mutu garam SNI 4434:2017.

KUPANG, IndonesiaSatu.co -- PT Puncak Keemasan Garam Dunia (PKGD) memastikan komitmennya untuk mengembangkan usaha tambak garam seluas 3.720 hektare di empat desa, yakni Nunkurus, Kelurahan Babau, Kelurahan Merdeka dan Desa Oebelo. Keempat desa tersebut berada di Kabupaten Kupang.

Tak tanggung-tanggung, nilai investasinya mencapai Rp 1,8 triliun. Awalnya potensi garam di wilayah ini hendak dikembangkan PT Panggung Guna Gandasemesta (PGGS). Namun karena perusahaan ini terkendala modal, maka kini diambil alih PT Puncak Keemasan Garam Dunia (PKGD).

Pengalihan ini terjadi setelah PT PKGD mengakusisi seluruh saham PT PGGS. Informasi ini disampaikan Direktur PT PKGD, Ziwan Hardiawan dalam jumpa pers yang digelar di Aula Kolbano Hotel Neo Kupang, Jumat (6/4/2018).

Ziwan menyebutkan, dengan telah diakuisisi seluruh saham PGGS oleh PKGD, maka seluruh pemegang saham dan manajemen yang lama berganti dengan manajemen baru yang lebih profesional serta berpengalaman dalam mengelola dan mengembangkan industri garam. Dan dengan manajemen baru, dia berharap, permodalan PT PGGS dalam merealisasikan kegiatan usaha garam di Kabupaten Kupang semakin kuat.

“Ke depannya, pengelolaan lahan HGU akan disinergikan dan dikembangkan oleh PT PKGD dengan nama proyek industri garam dan pengelolaan garam industri untuk percepatan pembangunan dan pengembangan komoditas pergaraman nasional,” ujar Ziwan didampingi Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang, Slameto Dwi Martono.

Menurut Ziwan, garam industri yang akan diproduksi oleh PT PKGD adalah garam sesuai standar mutu garam SNI 4434:2017, bahan baku untuk garam konsumsi beriodium, SNI 3556:2016, garam konsumsi beriodium, SNI 8207:2016, garam industri pangan (garam industri). Dan sesuai dengan rencana bisnis PT PKGD, target kapasitas produksi garam perusahaan bisa mencapai 310.900 ton per tahun. Bahkan dengan iklim seperti di Kabupaten Kupang, kapasitas produksi garam bisa ditingkatkan sampai dengan 400.000 ton per tahun.

“Dalam pelaksanaannya, produksi garam oleh PT PKGD nantinya akan menunjang dan menyerap produksi garam dari masyarakat secara langsung,” katanya.

Ziwan menyebutkan, ada beberapa manfaat dari investasi PT PKGD terkait dengan industri garam di Kabupaten Kupang. Diantaranya, menunjang program pemerintah menuju swasembada garam nasional. Membantu meningkatkan pendapatan negara berupa pajak dan meningkatkan PAD Kabupaten Kupang guna percepatan pertumbuhan perekonomian masyarakat. Menjadikan NTT sebagai sentra garam nasional. Menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat Kupang, serta menciptakan sinergi industri garam rakyat dengan pabrik pengolahan garam PT PKGD.

“Izin dari bupati masih kita proses. Kalau kondisinya memungkinkan, bulan depan kita sudah jalan,” terangnya.

Menjawab pertanyaan Tomas Polin selaku tokoh masyrakat Nunkurus mengenai keberadaan sawah-sawah masyarakat di lokasi yang akan dijadikan pabrik garam oleh PT PKGD dan hak-hak adat masyarakat setempat, Ziwan mengaku saat ini pihaknya sudah melakukan foto udara. Hal itu dimaksudkan agar pekerjaan tidak dilakukan serampangan. Selain itu, ada tim khusus dari perusahaan yang bertugas menyerap aspirasi dari masyarakat serta melakukan perundingan dengan tokoh adat setempat.

“Jadi jangan khawatir karena kami ingin jadikan masyarakat sebagai mitra. Kami akan bicarakan hal itu dengan bupati,” katanya.

Selanjutnya menanggapi pertanyaan wartawan mengenai adanya perusahaan lain yang juga beroperasi di lokasi yang sama, Ziwan katakan, PT PKGD sejak tahun 2017 lalu sudah mengantongi SK Menteri ATR BPN untuk mengoptimalisasi lahan dimaksud.

“Kalau PT lain ikut beroperasi, maka ada konsekuensi hukum. Mudah-mudahan sesama bis kota jangan saling menyalib,” tandasnya.

Sementara Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kupang, Slameto Dwi Martono mengatakan PT PKGD berdasarkan SK Menteri ATR BPN diberikan kesempatan untuk mengoptimalisasikan lahan seluas 3.720 tersebut agar tidak sia-sia dan pemberdayaan masyarakat bisa berjalan.

“HGU-nya baru berakhir sembilan tahun lagi. Kalau memang di situ dikerjakan sesuai peruntukannya, HGU bisa diperpanjang kalau sudah berakhir. Nanti kewenangannya ada di kementerian lagi. Kami di tingkat daerah hanya memantau dan melaporkan apa yang ada di daerah,” jelasnya.

Selama beroperasi di Kabupaten Kupang, lanjut Slameto, PT PKGD akan terus berada dalam pemantauan Kementerian ATR BPN. Pemantauan itu dilakukan agar jangan sampai ketika perusahaan beroperasi, masyarakat setempat telantar. Sebab keberadaan perusahaan harus membuat masyarakat semakin sejahtera.

“Jangan sampai sudah diberikan kesempatan untuk melakukan optimalisasi, tanahnya tidak dioptimalkan sesuai peruntukan. Kalaupun beroperasi, jangan sampai masyarakatnya ditelantarkan. Ini yang nantinya akan terus dipantau,” pungkasnya.  

--- Redem Kono

Komentar