Breaking News

HUKUM Terbukti Korupsi Proyek NTT Fair, Hadmen Puri Divonis Empat Tahun Penjara 22 Jan 2020 19:42

Article image
Direktur PT. Cipta Eka Puri, Hadmen Puri divonis empat tahun penjara dalam kasus korupsi proyek NTT Fair. (Foto: victorynews.com)
Hakim pun menyebut perbuatan terdakwa Hadmen turut menguntungkan mantan Gubernur NTT, Frans Lebu Raya sebesar Rp 568 juta, Sekda NTT Benediktus Polo Maing sebesar Rp 100 juta dan Syamsul Rizal sebanyak Rp 25 juta.

KUPANG, IndonesiaSatu.co-- Direktur PT. Cipta Eka Puri, Hadmen Puri yang tersangkut kasus korupsi pembangunan gedung NTT Fair di kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) akhirnya divonis empat tahun penjara oleh majelis hakim pengadilan Tipikor Kupang, Rabu, (22/1/20).

Majelis hakim pun meminta terdakwa Hadmen Puri untuk membayar denda sebesar Rp 200 juta subsider enam bulan kurungan badan.

Melansir Victorynews.com, dalam surat putusan majelis hakim terhadap terdakwa Hadmen Puri yang dibacakan hakim Ari Prabowo, menjelaskan bahwa sesuai pertimbangan hakim, terdakwa Hadmen Puri terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang memperkaya diri sendiri maupun koorporasi.

Terdakwa Hadmen juga terbukti bersama terdakwa Yulia Afra, Linda Liudianto, Dona Fabiola Tho, Barter Yusuf dan Fery Johns Pandie, telah melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 11.954.911.113,00.

Hakim pun menyebut perbuatan terdakwa Hadmen turut menguntungkan mantan Gubernur NTT, Frans Lebu Raya sebesar Rp 568 juta, Sekda NTT Benediktus Polo Maing sebesar Rp 100 juta dan Syamsul Rizal sebanyak Rp 25 juta.

“Berdasarkan keterangan dari para saksi, tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan pertimbangan majelis hakim, maka majelis hakim telah menimbang dan memutuskan terdakwa Hadmen Puri divonis  penjara empat tahun penjara dan denda 200 juta subsider enam bulan kurungan badan,” lata Hakim Dju Johnson Mira Mangngi.

Majelis hakim menyebut, terdakwa diringankan karena terdakwa dalam keadaan sakit, sudah mengembalikan kerugian negara dan belum pernah terjerat kasus hukum sebelumnya.

Sedangkan hal yang memberatkan terdakwa yakni tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas tindak pidana korupsi dan melakukan perbuatan korupsi yang secara bersama-sama dan merugikan keuangan negara sebesar Rp 11 miliar lebih.

Menanggapi putusan majelis hakim, terdakwa Hadmen Puri melalui penasehat hukumnya, Samuel Haning dan JPU Emersiana Jemahat mengaku masih mempertimbangkan putusan majelis hakim untuk proses selanjutnya (banding, red).

“Waktu untuk pikir-pikir, kami memberikan kesempatan selama tujuh hari. Jika lewat dari tujuh hari tidak ada tanggapan, maka putusan dianggap sudah inkrah. Silahkan kepada terdakwa dan JPU untuk pikir-pikir, apakah menerima putusan atau banding,” tegas hakim Dju.

--- Guche Montero

Komentar