Breaking News

BERITA Terima Aduan korban PHK, DPD PSI Kota Bogor Perjuangkan Hak Warga 26 Jan 2021 20:09

Article image
DPD PSI Kota Bogor saat menerima aduan dari korban PHK. (Foto: Dok. PSI Kota Bogor)
"Saat mereka diputus kontrak oleh perusahaan yang mempekerjakan mereka dengan status kontrak (PKWT), mereka justru tidak mendapat pesangon dan kebingungan bagaimana dengan status sebagai pekerja Kebon Raya Bogor," terang Sugeng.

KOTA BOGOR, IndonesiaSatu.co-- Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia (DPD PSI) Kota Bogor kembali memperjuangkan hak dua warga Kota Bogor yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan pengelabuan alasan pindah status kerja (outsourcing).

Ketua DPD PSI Kota Bogor, Sugeng Teguh Santoso, dalam keterangan tertulis kepada media ini, Senin (25/1/2021) menerangkan bahwa pada Sabtu (23/1/21), pihaknya menerima pengaduan dua warga Kota Bogor yang bekerja sebagai Satpam Kebon Raya Bogor, masing-masing  kang A (13 tahun bekerja) dan kang U (12  tahun bekerja).

"Mereka adalah bagian dari 143 tenaga kerja yang dialih status sebagai tenaga kontrak outsourcing sejak Januari 2020 dan diputus kontraknya oleh penyedia outsorcing secara bertahap, sejak Juli 2020 lalu, dengan tidak mendapat pesangon. Lalu bagaimana dengan status mereka (dua korban, red) sebagai pekerja dari Kebon Raya Bogor yang sudah belasan tahun bekerja?" ujar Sugeng.

Ketua Badan Advokasi Hukum DPD PSI Kota Bogor ini mengaku, terdapat ketidakpahaman dari para tenaga kerja tersebut ketika mereka dialihkan status sebagai outsourcing, dan karena tidak paham mereka lalu menerima begitu saja pengalihan status tanpa memahami bahwa mereka berhak menerima pesangon sesuai masa kerja berdasarkan Undang-Undang Tenaga Kerja.

"Saat mereka diputus kontrak oleh perusahaan yang mempekerjakan mereka dengan status kontrak (PKWT), mereka justru tidak mendapat pesangon dan kebingungan bagaimana dengan status sebagai pekerja Kebon Raya Bogor," terang Sugeng.

Bantuan Hukum

Sugeng menegaskan bahwa usai mendapat pengaduan tersebut, PSI Kota Bogor berkomitmen memberikan konsultasi hukum terkait hak-hak pekerja berdasarkan UU Tenaga Kerja.

"Prinsipnya, 143 pekerja yang dialihkan status, masih berhak menuntut pesangon sesuai masa kerja sebagaimana dijamin oleh UU, dan waktu untuk menuntut pesangon tersebut belum daluarsa. Kami siap melayani mereka secara gratis alias probono jika meminta bantuan hukum guna mendapatkan hak mereka," komit Sugeng.

Sugeng menerangkan bahwa terdapat fakta menyedihkan dari cerita dua mantan Satpam tersebut yakni hanya 25 orang dari 143 orang yang sedang memperjuangkan nasibnya, bahkan sebagian dari 25 orang itu sudah apatis.

"Inilah potret sebagian masyarakat kita, yang tidak paham akan hak-hak mereka yang justru dilindungi oleh UU, lalu bersikap apatis dalam memperjuangkan hak mereka. Padahal, hak tersebut bisa dan wajib diperjuangkan. Ini fenomena yang sama dengan karyawan-karyawan PDJT Kota Bogor. PSI terpanggil untuk berjuang bersama mereka," tandas Advokat yang dikenal dengan 'Sang Pembela' ini.

--- Guche Montero

Komentar