Breaking News

HUKUM Terkait Dugaan Korupsi Proyek Awololong, KOMPAK Indonesia Desak KPK Supervisi 21 Dec 2020 21:47

Article image
Ketua KOMPAK Indonesia, Gabriel Goa (kanan) saat diwawancarai Pimpinan MEDIA TIMOR, Freni, usai bertemu Pihak KPK RI. (Foto: chanel Youtube Media Timor)
Gabriel mengaku siap mendampingi tersangka (PPK) untuk berani bersikap sebagai justice collaborator dalam mengungkap kebenaran fakta di balik kasus tersebut.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co-- Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi (KOMPAK) Indonesia turut menyoroti dugaan tindak pidana korupsi pekerjaan pembangunan jeti dan kolam renang apung beserta fasilitas lain di Pulau Awololong, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur (NTT) yang kini sedang ditangani Penyidik Tipidkor Polda NTT.

Ketua KOMPAK Indonesia, Gabriel Goa, dalam keterangan melalui Chanel Youtube MEDIA TIMOR, Senin (21/12/20) mengatakan bahwa terkait proyek Awololong, pihaknya sudah kawal sejak awal pembangunan.

Gabriel mengaku, selama dua pekan terakhir pihaknya berada di Lembata, selain sebagai Relawan Kemanusiaan Forum Lembata Memanggil (FLM) guna membantu para korban erupsi gunung Ile Lewotolok, juga melakukan investigasi khusus terkait proyek Awololong tersebut.

"Terkait proyek Awololong, kita sudah kawal sejak awal; baik upaya investigasi di lapangan maupun inventaris data-data valid terkait proyek senilai kurang lebih Rp 7 miliar tersebut," kata Gabriel.

Gabriel menyentil, wacana pembangunan di Awololong karena pulau siput tersebut memiliki potensi kultural, pariwisata, dan destinasi wisata bahari yang sarat nilai, sehingga sangat disayangkan jika potensi berharga itu dikapitalisasi oleh kepentingan segelintir orang atas nama investasi bisnis dan kekuasaan yang justru berdampak pada hak-hak ekosob masyarakat setempat.

Gabriel mengatakan bahwa alasan mendasar yang menjadi temuan hukum terhadap proyek tersebut yakni tidak adanya realisasi (bukti fisik, red) pembangunan.

"Apresiasi untuk penggiat anti-korupai Lembata yang terus mengawal kasus Awololong ini hingga kini ditangani Polda NTT. Namun, ada fakta miris terkait proses hukum di lingkup Polda NTT yang terkesan "menajam ke bawah, menumpul ke atas" terkait penetapan status tersangka. Kami akan kawal terus proses hukum kasus ini," komit Gabriel.

Gabriel menyinggung, logika hukum 'menajam ke bawah' karena pihak Polda NTT hanya menetapkaan status tersangka kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Silvester Samun dan Kuasa Direktur PT. Bahana Krida Nusantara (kontraktor pelaksana), Abraham Yehezkibel Tsazaro L.

Adapun penetapan tersangka tersebut disampaikan oleh Kanit 1 Subdit III Ditreskrimsus Polda NTT, AKP. Budi Guna Putra, SIK didampingi Kasubdit Penmas Polda NTT, Kompol Samuel Koehuan kepada awak media.

"Mengapa hanya dua orang yang ditetapkan tersangka oleh Polda NTT? Sementara, pihak yang ditetapkan tersangka itu, secara kewenangan tentu berkoordinasi dengan atasan seperti Kepala Dinas Pariwisata, juga atas persetujuan Bupati maupun Pimpinan DPRD. Ini yang akan kami telusuri dan kawal hingga tuntas," timpal Gabriel.

Modus Operandi

Gabriel berkomitmen, pihaknya bersama Lembaga PADMA Indonesia siap memberikan advokasi hukum kepada pihak yang ditersangkakan, karena dinilai sebagai korban di balik modus operandi kebijakan pembangunan dan siap melawan mafia penegakan hukum yang 'tebang-pilih'.

"Ini bentuk kapitalisasi yang justru ditunggangi oleh mafia penegakan hukum.  Ini yang harus dikawal dan dilawan bersama oleh segenap penggiat Anti-Korupsi," ajak Gabriel.

Desak KPK Supervisi

Selain mengawal proses hukum di Polda NTT, Gabriel menegaskan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan Lembaga KPK RI, Komnas HAM, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Ombudsman, dan segenap insan pers untuk mengawal hingga tuntas proses hukum kasus tersebut.

"Kita minta KPK untuk mengawal kasus ini bahkan melakukan supervisi. Jika ada indikasi 'permainan' di balik kasus ini, maka KPK perlu untuk mengambil alih (intervensi) kasus ini," desak Gabriel.

Ia juga mengaku siap mendampingi tersangka (PPK) untuk berani bersikap sebagai justice collaborator dalam mengungkap kebenaran fakta di balik kasus tersebut.

"Jika ini berindikasi pada konspirasi, maka korban (tersangka, red) harus berani mengungkap kebenaran. Jika citra penegakan hukum adalah bagian dari permainan para oknum, maka institusi hukum harus jadi panglima. Tegakan hukum, berantas korupsi, serta jadikan NTT bermartabat dan beradab di mata hukum," tandas Gabriel.

--- Guche Montero

Komentar