Breaking News

HUKUM Terkait Dugaan Persekusi, TPDI: DPRD Sikka Bisa Gunakan Hak Angket 14 Dec 2019 11:16

Article image
Foto: ilustrasi tindakan persekusi.
"Presiden Jokowi selaku Panglima Tertinggi TNI, telah menyerukan larangan persekusi oleh Aparatur Negara atau melaksanakan tindakan yang menjadi wewenang Penegak Hukum," kata Petrus.

MAUMERE, IndonesiaSatu.co-- "Dugaan tindakan persekusi yang dialami Abel Fernando pada tanggal 18-21 November 2019 yang lalu, tidak boleh dipandang hanya sebagai persoalan pribadi. Maka, DPRD Sikka, melalui Haka Angket dapat memanggil Komandan Kodim dan Ibu Salasawati Suyoso Putri Prihatin terkait dugaan persekusi tersebut."

Demikian hal itu kembali disoroti Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus dalam keterangan tertulis kepada media ini, Jumat (13/12/19).

Petrus menjelaskan, pendidikan politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Interaksi antara sesama warga dan antar warga masyarakat dengan aparatur negara, selalu melekat dengan persoalan hak, kewajiban dan tanggung jawab, karena itu pendidikan politik menjadi penting.

Di mata masyarakat, kata Petrus, aparatur negara termasuk anggota TNI dan Polri, idealnya menjadi 'guru' yang baik dalam pendidikan politik, karena dari sanalah proses pembelajaran dan pemahaman akan hak, kewajiban dan tanggung jawab sebagai anak bangsa untuk bernegara dan berbangsa, berlangsung.

Namun yang terjadi dengan Babinsa Kodim 1603 Sikka justru berbanding terbalik, yaitu perilaku tidak terpuji (insubordinasi) berupa dugaan tindakan persekusi yang melanggar larangan Presiden.

Advokat Peradi ini menilai, dugaan persekusi yang dialami Abel Fernando, tidak boleh dipandang hanya sebagai persoalan pribadi antara seorang Abel Fernando dengan seorang Babinsa atau seorang Salasawati Suyoso P. Prihatin, melainkan sebagai persoalan hak, kewajiban dan tanggung jawab kita semua, setidak-tidaknya warganet Sikka, Kodim dan Persit Kartika Chandra Kirana (PKCK) Cabang XIV Kodim 1603 Sikka.

Persekusi sebagai Tindakan Melanggar HAM

Meskipun kita belum tahu apa saja yang terjadi dengan Abel Fernando di Kantor Kodim sejak malam tanggal 18-21 November 2019, namun peristiwa penjemputan atau "persekusi" terhadap Abel Fernando secara sewenang-wenang dan dikekang di Kantor Kodim Sikka, adalah peristiwa yang memerlukan pertanggungjawaban secara hukum.

"Karena dampaknya telah melahirkan rasa takut bagi warganet untuk berekspresi sebagai wujud kebebasan dan turunnya kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah dan aparatur negara," sorot Petrus.

Hingga saat ini, pihak Kodim 1603 Sikka dan Ketua PKCK Cabang XIV Kodim 1603 Sikka, belum menjelaskan kepada publik tentang apa dasar wewenang dan dengan mekanisme apa Babinsa Kodim 1603 Sikka, membawa Abel Fernando ke Kantor Kodim 1603 Sikka pada malam hari tanggal 18 November 2019 dan di-BAP tengah malam hingga pagi.

"Apakah ada urgensinya bagi negara, sehingga Abel Fernando harus mendapat perlakuan sewenang-wenang di Kantor Kodim 1603 Sikka hingga  21 November 2019?" timpal Petrus.

Hasil investigasi TPDI, diperoleh fakta bahwa Abel Fernando dijemput paksa oleh aparat BABINSA di Kantor Kodim 1603 Sikka tanggal 18 November 2019, pukul 20.30, dan ketika sampai di Kantor Kodim, disuruh berlutut (bentuk penyiksaan), dikekang, dirampas kemerdekaannya (tidak boleh pulang, red), hanya karena Salasawati Suyoso Putri Prihatin, Ketua PKCK XIV Kodim 1603 Sikka, tidak menerima dikritik dan menganggap kritik itu sebagai fitnah.

Bagi Masyarakat Desa Kajowair dan sekitarnya bahkan bagi kita semua, peristiwa di mana Babinsa Kodim 1603 Sikka menjemput paksa Abel Fernando, hal itu jelas di luar wewenang Babinsa atau Kodim 603 Sikka, karena tindakan demikian jelas merupakan tindakan sewenang-wenang, menyalahgunakan institusi Kodim 1603 Sikka untuk kepentingan pribadi, melakukan persekusi terhadap Abel Fernando sekedar untuk memeras pengakuan bersalah dan meminta maaf.

Hak Angket untuk Warganet dan Pemerintah

Kasus yang dialami Abel Fernando, telah membuka mata kita bahwa di Sikka persoalan malpraktek dalam dunia pendidikan politik masih saja terjadi dan dilakukan oleh aparatur negara, termasuk aparatur negara dari Institusi Kodim 1603 Sikka.

"Karena itu, DPRD Sikka sebagai lembaga yang memiliki tanggung jawab dan legal standing melaksanakan pendidikan politik, diminta untuk menggunakan Hak Angket dalam rangka penyelidikan dan melaporkan hasil penyelidikan kepada atasan Kodim 1603 Sikka, karena persekusi telah meresahkan warganet," kata Petrus.

Petrus beralasan, perlunya Hak Angket DPRD Sikka, karena persoalan persekusi adalah persoalan hukum serius yang menjadi program Penegakan Hukum Presiden Jokowi demi menjamin HAM bagi warga masyarakat dari perlakuan sewenang-wenang oleh siapa pun termasuk Kidim 1603 Sikka.Karena persekusi berdampak menimbulkan ketakutan dan trauma secara kolektif di kalangan warga dalam waktu lama, apalagi dilakukan oleh aparat Babinsa.

"DPRD Sikka perlu memanggil Komandan Kodim 1603 Sikka, Ibu Salasawati Suyoso Putri Prihatin dan oknum Babinsa untuk meminta penjelasan dan pertanggung jawaban tentang apa yang menjadi dasar Babinsa menjemlut paksa Abel, siapa yang mengadu dan apa dasar pengaduannya, siapa yang jadi korbannya sehingga Kodim 1603 Sikka, boleh mengekang kemerdekaan dan menyiksa Abel Fernando dalam posisi berlutut sebelum di BAP," desak Petrus.

Menurutnya, tindakan Babinsa Kodim 1603 Sikka, merupakan Perbuatan Melanggar Hukum dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, melanggar larangan penyalahgunaan wewenang bagi Badan atau Pejabat Pemerintahan termasuk merupakan bagian dari "insubordinasi" atau pembangkangan.

"Presiden Jokowi selaku Panglima Tertinggi TNI, telah menyerukan larangan persekusi oleh Aparatur Negara atau melaksanakan tindakan yang menjadi wewenang Penegak Hukum," pungkasnya.

--- Guche Montero

Komentar