Breaking News

HUKUM Terkait Izin Otopsi dan SP3 Penyidikan Kasus Ansel Wora, TPDI Menilai Keluarga dan Publik Dibohongi oleh Tim Penyidik Direskrimum Polda NTT 02 Mar 2020 19:19

Article image
Keluarga korban almarhum Ansel Wora usai mengikuti gelar perkara hasil otopsi di Polda NTT. (Foto: Ist)
"Maka, SP3 penyidikan kasus ini terlalu prematur dan dipaksakan demi kepentingan politik atau uang. Quo Vadis polisi PROMOTER Polda NTT? Waktu dan kebenaranlah yang akan membuktikan," tandas Petrus.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co-- "Izin Otopsi dan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) kasus kematian Anselmus Wora oleh Wadireskrimum, AKBP Anton C. Nugroho dan Tim Polda Nusa Tenggara Timur (NTT), secara logika hukum merupakan dua domain yang saling bertentangan dan telah membohongi keluarga almarhum Ansel Wora dan segenap publik pencari keadilan, baik di NTT maupun Diaspora di Jakarta."

Demikian hal itu diutarakan Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus dalam rilis kepada media ini, Senin (2/3/20).

Petrus merujuk pada sebuah berita media online beberapa waktu lalu yang mengungkap iming-iming Tim Penyidik Direskrimum Polda NTT yang dipimpin Wadireskrimum Polda NTT, AKBP Anton C. Nugroho, saat bertemu keluarga almarhum Ansel Wora di Ende, untuk meminta izin otopsi, bahwa pihaknya memiliki keyakinan 90% hasil penyidikan sudah bisa mengungkap dugaan pembunuhan almahrum. Karena itu, diperlukan 10% tambahan bukti melalui otopsi untuk memperkuat hasil penyidikan yang sudah ada.

"Iming-iming Tim Penyidik AKBP Anton C. Nugroho, yang katanya memiliki keyakinan 90% hasil penyidikan mengungkap dugaan pembunuhan, telah membuat Keluarga luluh hati dan mengizinkan ekshumasi dan Otopsi jenazah pada tanggal 27 November 2019 dengan upacara adat, agama dan KUHAP. Namun nyatanya, iming-iming dimaksud hanya tipu muslihat belaka. Karena Visum Et Repertum (VER) tanggal 18 Desember 2019, ternyata digunakan untuk menutup 90% bukti hasil penyidikan kematian Ansel Wora," sorot Petrus.

Advokat Peradi ini menilai, VER Ahli Forensik Polri yang ambigu dan minim analisis itu, diduga buah dari konspirasi jahat dan dirancang dengan target menutup kasus tersebut. 

"Karena fakta-fakta temuan Dokter Ahli Forensik soal luka akibat kekerasan tumpul dan tidak didapatkan kelainan nyata pada paru-paru dan tanda-tanda infark, tidak dilakukan pendalaman, terlebih kesimpulan Dokter bahwa sebab-sebab kematian korban tidak dapat ditentukan karena jenazah sudah mengalami pembusukan lanjut. Jelas kesimpulan tidak logis, karena jenazah almarhum baru 28 hari dikubur," sanggah Petrus.

Sudah Jatuh Tertimpa Tangga

Keluarga almarhum Ansel Wora, kata Petrus, telah menjadi korban kebohongan berantai (sudah jatuh tertimpa tangga, red) akibat iming-iming Tim dari AKBP Anton C. Nugroho, dkk, yang seharusnya bekerja dengan menjunjung tinggi prinsip Polisi PROMOTER, bukan sebaliknya membarter 90% hasil penyidikan yang diyakini dapat mengungkap pelaku pembunuhan Almahrum dengan VER semu, sekedar alat untuk menutup penyidikan kasus ini.

Ia beralasan, semua pihak berkepentingan dengan pengungkapan siapa pelaku pembunuhan dalam kasus ini, mengingat pemeriksaan sudah memasuki tahap penyidikan. 

"Artinya, kematian Ansel Wora sudah dikualifikasi sebagai suatu peristiwa pidana. Karena itu, pihak keluarga sepakat memberi izin otopsi. Namun kemudian keluarga harus kecewa dan merasa dibohongi oleh Tim Penyidik Direskrimum Polda NTT, karena hasil penyidikan yang katanya sudah 90% dapat mengungkap pelaku, justru dihentikan setelah otopsi diizinkan," imbuhnya.

Petrus mengatakan bahwa satu hal yang menjadi tanda tanya publik yakni; mengapa VER yang diterbitkan tanggal 18 Desember 2019 tertahan selama dua bulan lebih di tangan Direskrimum Polda NTT, tidak kunjung diumumkan tanpa Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP), dan baru diumumkan tanggal 21 Februari 2020 setelah protes dari keluarga dan masyarakat, sekaligus penyidikan dinyatakan ditutup.

"Apa saja yang dilakukan oleh Penyidik pasca VER dikeluarkan? tidak ada yang tahu kecuali terdapat dugaan kuat adanya konspirasi jahat untuk menutupi kasus ini," timpalnya.

Hutang Darah dan Nyawa Harus Ditebus

Menurut Petrus, tidak adanya Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) pasca VER dikeluarkan pada tanggal 18 Desember 2019 kepada keluarga almahrum, menunjukkan dengan jelas bahwa betapa VER Dokter Ahli Forensik telah dirancang matang dan dikapitalisasi untuk kepentingan menutup kasus ini secara permamen dan diduga demi memenuhi pesanan kekuatan politik tertentu di balik perisitiwa kematian ini. "Padahal, ini adalah persoalan hutang darah dan nyawa manusia yang menuntut pertanggungjawaban pidana sampai kapanpun," katanya.

Salah satu sesepuh NTT Diaspora Jakarta ini beralasan, tidak adanya pendalaman terhadap 'kesimpulan' dalam VER tentang 'trauma tumpul pada kepala yang menyebabkan pendarahan pada otak, dapat menyebabkan kematian', tidak adanya pendalaman terhadap fakta, tidak didapatkan kelainan nyata pada sampel jaringan paru-paru dan tanda-tanda infark, terutama tidak adanya SP2HP dari Direskrimum Polda NTT kepada pihak keluarga pasca VER dikeluarkan, memberi signal kuat bahwa terdapat oknum di dalam Direskrimum Polda NTT yang sedang 'bermain'.

Demikian pula, lanjut dia, tidak adanya penjelasan tentang fakta materil hasil penyidikan yang sudah 90% mengungkap peristiwa pembunuhan, yang seharusnya dielaborasi dengan VER untuk memperkuat hasil penyidikan, membuktikan bahwa prinsip Polisi PROMOTER yang menjadi program Kapolri, justru diabaikan oleh Polda NTT.

"Karena bagaimanapun, Polisi PROMOTER harus diterapkan oleh Penyidik Direskrimum Polda NTT, yaitu melanjutkan penyidikan pasca VER dibacakan, karena ada hal-hal baru dalam VER yang perlu pendalaman melalui Penyidikan," ujarnya.

Pertanyaan lain yang muncul, timpal dia, yakni apa urgensi Direskrimum Polda NTT menghadirkan second opinion, dr. Arief Wahyono, yang pada akhirnya memberi kesimpulan sesat dengan memvonis Almahrum Ansel meninggal karena penyakit jantung (koroner). Apalagi, publik belum tahu apakah dr. Arief Wahyono yang hadir saat gelar perkara sebagai Ahli, pendapatnya telah di-BAP di bawah sumpah atau tidak. Sebab sebagai Ahli, maka pendapatnya itu baru bisa menjadi rujukan SP3 jika dituangkan dalam BAP sebelum SP3 kasus ini dikeluarkan.

"Dengan demikian, tidak ada urgensi apapun untuk menutupi penyidikan kasus ini secepatnya, karena Penyidik telah mendeclare bahwa 90% hasil penyidikan sudah mendekati pengungkapan pelaku pembunuhan ini. Artinya, otopsi hanya menyumbang 10% untuk memperkuat hasil penyidikan yang sudah ada. Maka, SP3 penyidikan kasus ini terlalu prematur dan dipaksakan demi kepentingan politik atau uang. Quo Vadis polisi PROMOTER Polda NTT? Waktu dan kebenaranlah yang akan membuktikan," tandasnya.

--- Guche Montero

Komentar