Breaking News

HUKUM Terkait Kasus Gratifikasi Oknum Jaksa, Praktisi Hukum: Langkah Jaksa Agung Keliru 05 Aug 2019 09:21

Article image
Advokat Peradi dan Praktisi Hukum, Petrus Selestinus. (Foto: Dokpri PS)
"Ini sebetulnya sebuah tamparan keras bagi lembaga yang dipimpin H.M Prasetyo, bahkan berimplikasi jabatan Prasetyo sebagai Jaksa Agung harus dicopot," tandas Koordinator TPDI ini.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co-- Praktisi hukum, Petrus Selestinus menilai Jaksa Agung RI, H.M. Prasetyo mengambil langkah keliru dalam menangani kasus dugaan gratifikasi beberapa oknum Jaksa dalam proses Rencana Penuntutan (Rentut) kasus-kasus besar selama ini.

Petrus menilai, Kejaksaan Agung terkesan terburu-buru memberi status tersangka kepada Jaksa Kusnin, Aspidsus Kejati Jawa Tengah, dalam perkara dugaan gratifikasi Rentut perkara Tindak Pidana Kepabeanan atas nama Terdakwa Surya Sudharna yang merugikan negara sebesar Rp 34 milyar.

"Jaksa Agung seharusnya memberi perhatian dan prioritas khusus kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yakni memberi ruang yang leluasa bagi KPK untuk membongkar jaringan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) akut dalam proses Rentut di dalam tubuh Kejaksaan," nilai Petrus dalam keterangan tertulis kepada media ini, Minggu (4/8/19).

Advokat Peradi ini mengatakan bahwa selama ini masyarakat pencari keadilan sering mengeluh karena lembaga Rentut telah menjadi ajang transaksi suap (gratifikasi, red) untuk menaikan atau menurunkan angka tuntutan lamanya pidana terhadap seorang terdakwa dalam persidangan di Pengadilan Negeri.

"Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK karena gratifikasi yang melibatkan Aspidum DKI Jakarta, Agus Winoto dkk, semakin memperkuat keyakinan masyarkat bahwa Lembaga Rentut sering diperjual-belikan," kata Petrus.

Karena itu, tegas Petrus, upaya Kejaksaan Agung meminta KPK agar menyerahkan dua oknum Jaksa, masing-masing Jaksa Yadi Herdianto dan Jaksa Yuniar Sinar Pamungkas (anak buah Agus Winoto yang sama-sama terjaring OTT) untuk ditangani sendiri oleh Kejaksaan Agung, semakin menguatkan kecurigaan.

"Penyidikan atas dua oknum Jaksa yang terjaring OTT KPK tersebut, diduga bertujuan untuk melindungi pelaku korupsi yang sesunguhnya, yaitu otak dan pelaku gratifikasi dalam Lembaga Rentut selama ini," kritik Petrus.

Petrus juga menandaskan bahwa dugaan gratitifikasi menyangkut Rentut terhadap terdakwa Surya Sudharna dalam kasus kepabeanan yang ditangani oleh Kejati Jawa Tengah, konon sudah diendus oleh KPK ketika terjadi penyadapan kasus Rentut perkara penipuan yang ditangani Kejaksaan Negeri Jakarta Barat.

"Dalam kasus itulah, kemudian KPK melakukan OTT terhadap Aspidum Kejati DKI Jakarta, Agus Winoto dan Pengacara Alvin Suherman. Keduanya saat ini menjadi tersangka dan berada dalam tahanan KPK," imbuhnya.

Dengan melihat rentetan itu, Petrus mengaku heran terhadap sikap penyidik Kejagung maupun penyidik KPK melakukan penggeledahan di beberapa tempat secara terpisah di wilayah hukum Kejati Jawa Tengah.

"Ini untuk kasus yang sama pada waktu yang bersamaan atau hampir bersamaan, terhadap kasus dugaan gratifikasi Rentut perkara pidana Kepabeanan dengan terdakwa Surya Sudharna," ujar Petrus.

Petrus meminta agar mantan Kajati Jawa Tengah, Sadiman, harus dimintai pertanggungjawaban secara pidana karena proses Rentut perkara pidana Kepabeanan atas nama Terdakwa Surya Sudharna dimulai dan berlangsung sejak Sadiman menjabat Kajati Jawa Tengah.

"Dari fakta-fakta ditemukan bahwa terdapat dugaan kuat lembaga Rentut telah lama menjadi sumber penghasilan tambahan di luar gaji resmi bagi sejumlah oknum Jaksa yang memiliki jabatan strategis," nilai Petrus.

Ia pun menduga kebobrokan jaringan Rentut ini dibiarkan terus-menerus berlaku hingga saat ini.

"Ini sebetulnya sebuah tamparan keras bagi lembaga yang dipimpin H.M Prasetyo, bahkan berimplikasi jabatan Prasetyo sebagai Jaksa Agung harus dicopot," tandas Koordinator TPDI ini.

--- Guche Montero

Komentar