Breaking News
  • BI Sudah Habiskan Rp 11 T untuk Kuatkan Rupiah
  • Gempa 7,8 SR Guncang Fiji
  • Kemensos: Bansos Saja Tak Cukup Tangani Kemiskinan
  • Resmi! Pendaftaran CPNS 2018 Dibuka 19 September
  • Wadahi Mahasiswa yang Suka Piknik, Kemenpar Resmikan GenPI UBM

HUKUM Terkait Kasus Penembakan Ferdinandus Taruk, TPDI Desak Pertanggungjawaban Hukum 13 Apr 2018 00:04

Article image
Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus (Foto: Dok. PS)
“Ini terkesan pembiaran dan kelalaian dari dua instansi yang seharusnya bertanggung jawab untuk menyelamatakan korban dan bertanggung jawab untuk kepentingan penyelidikan dan proses hukum," kata Petrus.

Jakarta, IndonesiaSatu.co-- Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) menyoroti kasus penembakan terhadap Ferdinandus Taruk, warga Karot, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai hingga korban akhirnya meninggal dunia pada Selasa (7/4/18) dengan peluru yang masih bersarang di kepala korban.

Menyikapi hal tersebut, coordinator TPDi, Petrus Selestinus dalam rilis yang diterima media ini, Kamis (12/4/18) mendesak tanggung jawab dan transparansi Kapolres Manggarai dalam menyelidiki dan mengungkap tuntas kasus tersebut termasuk pelaku penembakan yang diduga misterius.

“Pihak kepolisian daerah (polres) Manggarai harus bertanggung jawab dan transparan kepada publik dalam menyikapi kasus penembakan ini. Sebab, sejak terjadi penembakan hingga korban meninggal dunia, terdapat peluru yang bersarang di kepala korban sebagai barang bukti untuk keperluan penyidikan Polres Manggarai,” kata Petrus.

Advokat senior Peradi ini menilai, kematian Ferdinandus Tarok menjadi bukti bahwa Polres dan pihak Rumah Sakit tidak menjalankan fungsi pelayanan publik dengan baik dan diduga melakukan pembiaran karena tidak ada upaya yang dilakukan berupa tindakan medis berupa mendatangkan dokter ahli untuk operasi mengeluarkan peluru baik untuk kepentingan penyidikan maupun untuk kepentingan medis (penyembuhan, red).

“Ada dua instansi yang harus bertanggung jawab yaitu pihak RSUD Ban Mboi dan pihak Polres Manggarai, karena diduga telah membiarkan korban tetap menderita selama 12 hari hingga ajal menjemputnya dengan peluru tetap bersarang di kepala. Tidak ada upaya intensif baik pihak Polres maupun Rumah Sakit sehingga korban meninggal dunia. Ini soal tanggung jawab dan pelayanan publik yang harus diungkap secara transparan termasuk ranah hukum,” nilai Petrus.

TPDI, kata Petrus, mendesak agar pihak RSUD Ben Mboi dan Polres Manggarai harus bertanggung jawab kepada publik karena dianggap melakukan pembiaran secara medis serta menghambat kepentingan penyidikan terkait barang bukti peluru hasil penembakan oleh pelaku misterius termasuk mengungkap motif-motif penembakan.

Petrus menilai, tidak maksimalnya upaya baik Polres Manggarai maupun Pihak RSUD Ben Mboi merupakan presenden buruk terhadap pelayanan publik hingga mengakibatkan korban nyawa.

“Ini terkesan pembiaran dan kelalaian dari dua instansi yang seharusnya bertanggung jawab untuk menyelamatakan korban dan bertanggung jawab untuk kepentingan penyelidikan dan proses hukum. Model pelayanan dan tanggung jawab syang demikian layak dimintai tanggung jawab hukum,” nilainya.

Menurutnya, kewajiban hukum sebagai tuntutan utama adalah upaya bersama untuk menyelamatkan jiwa jiwa korban serta memperjuangkan keadilan bagi korban dengan mengungkap pelaku dan motif penembakan.

“Problem hukum yang muncul sekarang adalah soal autopsi melalui operasi untuk mengeluarkan peluru guna pengungkapan sebab-sebab kematian dan mengungkap siapa pelaku penembakan misterius melalui izin dari keluarga korban. Kasus tersebut layak dimintai pertanggungjawaban hukum,” tandasnya.

--- Guche Montero

Komentar