Breaking News
  • Banjir landa 21 kelurahan di Tebing Tinggi
  • Imigrasi Ngurah Rai beri "exit pass" seminggu bagi wisman
  • Jokowi: Kawasan GBK Harus Jadi Ruang Publik Bagi Masyarakat
  • PVMBG: gas SO2 Gunung Agung menurun
  • Sebanyak 50 ton ikan Danau Maninjau mati

PENDIDIKAN Terkait Kepastian Universitas PGRI NTT, PADMA Indonesia Desak Pertanggungjawaban Menteri Nasir 30 Nov 2017 20:06

Article image
Perwakilan Mahasiswa PGRI NTT Didampingi PADMA Indonesia Mendatangi Komnas HAM RI (Foto: Gabriel)
“Keputusan Menteri terkait pencabutan ijin terhadap Universitas PGRI NTT adalah bentuk kesewenang-wenangan dengan menggunakan jabatan sehingga melakukan maladministrasi sehingga merugikan hak atas pendidikan bagi ribuan mahasiswa/i yang sedang melakukan

Jakarta, IndonesiaSatu.co-- Lembaga Hukum dan Hak Asasi Manusia, Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian (PADMA) Indonesia, Senin (27/11/17) menyurati pihak Ombudsman RI dan mendatangi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI agar segera memanggil Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Muhammad Nasir untuk dimintai pertanggungjawaban terkait pengabaian hak dan pelanggaran HAM atas pendidikan terhadap ribuan mahasiswa-mahasiswi Universitas Nusa Tenggara Timur (NTT).

“Pihak PADMA Indonesia secara resmi telah menyurati pihak Ombudsman RI dan Komnas HAM RI untuk memanggil dan meminta pertanggungjawaban Menteri Nasir terkait persoalan Universitas PGRI NTTyang hingga saat ini tidak mendapatkan kepastian terkait legalitas maupun masa depan bagi para mahasiswa. Surat ini diperkuat dengan berbagai landasan dan pertimbangan yuridis,” ungkap Kepala Divisi Hukum PADMA, Paulus Gregorius Kune dalam rilis yang diterima IndonesiaSatu.co, Rabu (29/11/17).

Paulus menjelaskan bahwa salah satu alasan keabsahan legalitas Universitas PGRI NTT yakni Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan RI Nomor 89/D/10/1999 tentang pemberian status terdaftar pada 12 program studi untuk jenjang pendidikan program Strata satu (S1) di lingkungan Universitas PGRI NTT yang diselenggarakan oleh Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi, Persatuan Guru Republik Indonesia Nusa Tenggara Timur (YPLP PT PGRI NTT).

“Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menegaskan legalitas status pendirian PGRI NTT yang telah memberikan ijin operasional kepada YPLP PT PGRI NTT untuk menjalankan aktivitas pendidikan serta telah menghasilkan ribuan produk ijazah alumni Universitas PGRI NTT. Untuk mewujudkan kepastian hukum terkait legalitas badan penyelenggara universitas PGRI NTT, sejak 23 Oktober 2015, Menteri Muhammad Nasir telah bersurat secara resmi kepada Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (kopertis) wilayah VIII Denpasar, Bali dengan perihal penegasan badan hukum penyelenggara Universitas PGRI NTT dengan nomor 166/M/X/2015,” jelas Paul.

Paulus menilai, sesuai dengan pertimbangan legalitas tersebut, pihak PADMA Indonesia menyayangkan tindakan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang telah mencabut ijin pendirian Universitas PGRI NTT dengan Nomor 208/M/KPT/2017 sehingga berdampak pada ketidakpastian nasib ribuan mahasiswa/i sebagai generasi muda NTT yang tengah dan telah mengikuti pendidikan di lembaga Perguruan Tinggi tersebut.

“Keputusan Menteri terkait pencabutan ijin terhadap Universitas PGRI NTT adalah bentuk kesewenang-wenangan dengan menggunakan jabatan sehingga melakukan maladministrasi sehingga merugikan hak atas pendidikan bagi ribuan mahasiswa/i yang sedang melakukan aktivitas perkuliahan di bawah naungan YPLP PT PGRI NTT. Selain menimbulkan polemik akademis dan ketidakpastian terkait keputusan Menteri, hal ini juga merupakan bentuk pengabaian hak pendidikan bagi anak bangsa bahkan terindikasi telah melakukan pelanggaran HAM atas pendidikan. Diharapkan adanya pertanggungjawaban dari Menteri Riset terkait persoalan ini,” tegas Paul.

Menurut Paul, PADMA Indonesia memiliki beberapa kajian dan pertimbangan dengan mengacu pada penegasan yuridis konstitusional.

“Sesuai isi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea IV menegaskan tanggung jawab pemerintah negara Indonesia untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pasal 28c UUD 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperolah manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Selanjutnya, UU RI nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 12 dan 31 menekankan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggungjawab, berakhlak mulia, bahagia dan sejahtera sesuai dengan HAM demi kesejahteraan pribadinya, bangsa dan umat manusia,” tandasnya.

Sebagaimana tertera dalam rilis, tembusan surat juga disampaikan kepada Presiden RI, Kepala Kepolisian RI, Deputi II Kepala Staf Kepresidenan RI, Sekretaris Jenderal PGRI di Jakarta serta Gubernur NTT.

--- Guche Montero

Komentar