Breaking News
  • 12 parpol lama lolos verifikasi faktual
  • 150 ton bahan narkoba asal China gagal masuk ke Indonesia
  • Eropa murka, siap jawab tantangan perang dagang Donald Trump
  • KM Pinang Jaya tenggelam di Laut Jawa akibat cuaca buruk
  • Presiden Jokowi masih pertimbangan Plt Gubernur dari Polri

HUKUM Terkait Masyarakat Hukum Adat, Begini Proses Pengakuan Negara 02 Feb 2018 15:52

Article image
Pengakuan Negara terhadap Masyarakat Hukum Adat dijamin melalui Undang-Undang dan Keputusan Menteri (Foto: Ilustrasi)
Menteri Kehutanan menetapkan Masyarakat Hukum Adat sesuai dengan laporan hasil validasi yang diserahkan oleh panitia dalam bentuk keputusan Menteri.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co-- Pengakuan negara terhadap keberadaan Masyarakat Hukum Adat termuat dalam draft Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat. Karena itu, proses pengakuan negara terhadap Masyarakat Hukum Adat menjadi landasan yuridis penting guna melindungi dan menguatkan kearifan lokal termasuk menjamin hak-hak tradisional dan adat-istiadat serta payung hukum adat yang dijamin dan dilindungi Undang-Undang.

Sebagaimana dilansir hukumonline.com, Jumat (2/2/18), dalam draf RUU tentang Masyarakat Hukum Adat (MHA) tanggal 23 Januari 2018, terdapat empat tahapan yang mesti dilalui agar mendapat pengakuan negara (pemerintah pusat).

Pertama, tahap identifikasi. Pada tahap ini, hal-hal yang mesti memenuhi persyaratan oleh MHA yakni, memiliki komunitas tertentu yang hidup berkelompok dalam satu ikatan karena kesamaan keturunan dan/atau teritorial; mendiami suatu wilayah adat dengan batasĀ tertentu secara turun- menurun; memiliki pranata perangkat hukum dan ditaati kelompoknya sebagai pedoman dalam kehidupan masyarakat hukum adat; dan/atau memiliki lembaga adat yang diakui masyarakat hukum adat.

Dijelaskan, identifikasi dapat dilakukan oleh MHA yang berada dalam satu wilayah kabupaten/kota atau provinsi secara berjenjang. Hasil identifikasi ini memuat data dan informasi mengenai pemenuhan persyaratan. Ketika identifikasi sudah dilakukan oleh MHA, maka panitia MHA tidak lagi melakukan identifikasi terhadap masyarakat adat bersangkutan. Hasil identifikasi ini digunakan untuk melakukan verifikasi. Masyarakat Hukum Adat yang sudah melakukan identifikasi, menyampaikan hasilnya ke pihak panitia MHA di masing-masing wilayah, selanjutnya menyampaikan hasil identifikasi ke panitia masyarakat adat pusat.

Kedua, tahap verifikasi. Dalam rumusan Pasal 13, verifikasi merupakan kegiatan pemeriksaan lapangan oleh panitia MHA atas kelengkapan dan kebenaran data dan informasi hasil indentifikasi. Panitia MHA di tingkat kabupaten/kota, provinsi dan pusat melakukan verifikasi terhadap hasil indentifikasi oleh MHA.

Ada pun mekanisme verifikasi, panitia MHA di tingkat kabupaten/kota, provinsi dan pusat dapat meminta MHA untuk melengkapi data dan informasi yang diperlukan. Selanjutnya, panitia MHA mulai dari tingkat kabupaten, kota hingga pusat memiliki waktu 60 hari kerja dalam melakukan verifikasi, sejak hasil identifikasi diterima.

Hasil verifikasi yang telah dilakukan panitia masyarakat hukum adat, kemudian diumumkanĀ  ke masyarakat hukum adat yang bersangkutan melalui kantor kepala desa atau kelurahan. Jangka waktu pengumuman yang diberikan ke panitia masyarakat hukum adat selama 30 hari kerja sejak verifikasi selesai dilakukan. Pada tahap ini, MHA masih diberikan ruang mengajukan keberatan terhadap hasil verifikasi yang diumumkan panitia MHAdan ditujukan ke panitia MHA kabupaten/kota, provinsi atau pusat. Terhadap keberatan tersebut, panitia MHA akan melakukan verifikasi ulang.

Waktu yang diberikan pembuat UU untuk melakukan verifikasi ulang yakni 30 hari kerja sejak keberatan diajukan MHA. Bila praktiknya tidak terdapat pihak yang keberatan atas hasil verifikasi, maka panitia MHA dapat langsung melakukan validasi. Tentunya, proses tersebut dituangkan dalam berita acara verifikasi.

Ketiga, tahap validasi. Kegiatan validasi merupakan pemeriksaan kelengkapan administrasi atas keabsahan hasil verifikasi yang dilakukan panitia MHA. Lamanya kegiatan validasi dilakukan dalam kurun waktu 15 hari kerja. Hasilnya pun dituangkan dalam berita acara validasi. Selanjutnya, panitia masyarakat MHA melaporkan hasil validasi ke pihak Menteri Kehutanan untuk ditetapkan sebagai Masyarakat Hukum Adat sebagimana termuat dalam rumusan Pasal 18 ayat (4) RUU tentang Masyarakat Hukum Adat.

Keempat, tahap penetapan. Dalam rumusan Pasal 19 RUU tersebut, pihak yang melakukan penetapan terhadap MHA adalah Menteri Kehutanan. Penetapan diputuskan setelah pihak Kementerian mendapatkan kelengkapan dan persyaratan yang telah dipenuhi oleh MHA yang mengajukan pengakuan dari Negara.

Menteri Kehutanan menetapkan Masyarakat Hukum Adat sesuai dengan laporan hasil validasi yang diserahkan oleh panitia dalam bentuk keputusan Menteri.

Demikian proses pengakuan Negara terhadap Masyarakat Hukum Adat sebagaimana termuat dalam draft pembahasan RUU tentang Masyarakat Hukum Adat.

--- Guche Montero

Komentar