Breaking News

REGIONAL Terkait Pabrik Semen di Matim, TPDI Sebut Bupati Agas Terjerat Maladministrasi 04 May 2020 20:59

Article image
Koordinator TPDI dan Advokat PERADI, Petrus Selestinus. (Foto: Ist)
“Sangat tertutup untuk sesuatu yang memerlukan peran dan kontrol publik justru menimbulkan kepentingan yang tendensius dan patut diduga sebagai konspirasi," ungkap Petrus.

BORONG, IndonsiaSatu.co-- Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) menyebut ada aroma konspirasi dan terjadi mal-administrasi dalam proses perizinan lokasi pabrik semen yang berlokasi di Luwuk, Desa Satar Punda, Kecamatan Lambaleda, Kabupaten Manggarai Timur (Matim), Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Koordinator TPDI, Petrus Selestinus, dalam keterangan tertulis kepada media ini, Senin (4/5/29) mengatakan bahwa mal-administrasi sendiri menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, diartikan sebagai perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut; termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan.

Petrus menduga ada aroma konspirasi untuk memuluskan rencana pendirian Pabrik Semen dan eksplotasi batu gamping di Kampung Luwuk dan Lingko Lolok, Desa Satar Punda, terutama antara Bupati Matim, Agas Andreas; Kepala Kantor BPN Kabupaten Matim, Lambertus Lau; PT Istindo Mitra Manggarai dan PT Singa Merah.

"Dugaan konspirasi tersebut terkait rekomendasi BPN Kabupaten Matim untuk izin lokasi Pabrik Semen di Luwuk, dan  diperkuat dengan tidak diumumkannya secara terbuka kepada publik lahan tambang batu gamping seluas 505 Hektare (ha)," sebut Petrus.

Menurut Advokat Peradi ini, semestinya sebelum mengeluarkan izin lokasi Pabrik Semen dan aktivitas tambang batu gamping, perlu membuka ruang konsultasi publik.

"Jika konsultasi publik bukan menyasar kepada masyarakat Matim pada umumnya, namun setidak-tidaknya untuk warga Desa Satar Punda, agar warga benar-benar paham akan hak dan kewajiban beserta dampak buruk yang bakal terjadi, sebelum rekomendasi dan izin lokasi dikeluarkan,” katanya.

Petrus beralasan, Bupati Agas dan Kepala Kantor BPN Matim telah terikat kepada sumpah jabatan untuk menjalankan hukum, termasuk menjalankan prinsip penghormatan terhadap hak atas tanah.

"Sebab, hak atas tanah selalu melekat martabat manusia dan merupakan satu-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, wajib dilindungi dan dihormati sesuai UUD 1945," imbuhnya.

Aroma Konspirasi

Petrus menjelaskan bahwa prinsip penghormatan terhadap hak atas tanah menuntut Bupati Agas dan Kepala Kantor BPN Matim harus transparan dan tidak boleh terjebak dalam relasi yang tidak sehat dengan PT. Singa Merah dan PT. Istindo Mitra Manggarai.

“Sangat tertutup untuk sesuatu yang memerlukan peran partisipasi publik karena menyangkut kontrol publik atas kepentingan publik yang lebih besar yang harus diselamatkan, justru menimbulkan kepentingan yang tendensius dan patut diduga sebagai konspirasi. Apalagi sudah tercium aroma maladministrasi dalam rekomendasi dan izin lokasi yang sudah diberikan," sentilnya.

Ia menegaskan bahwa hal tersebut menurut pratanda sebuah relasi yang tidak sehat, mengarah kepada konspirasi jahat yang sedang berjudi dengan mempermainkan nasib rakyat miskin.

"Dengan mengatasnamakan tambang untuk mensejahterakan masyarakat, maka bentuk konspirasi cenderung berlindung di balik kedok investasi dengan menyalahgunakan kewenangan demi memuluskan izin. Ini bentuk kejahataan sistematis yang harus ditentang. Investasi berkedok konspirasi, justru hanya mengorbankan kepentingan rakyat," sorot Petrus.

--- Guche Montero

Komentar