Breaking News

HUKUM Terkait Pembebasan Napi Koruptor, TPDI Nilai Penolakan oleh Presiden Jokowi Seharusnya Disertai Pemberhentian Yasonna dari Menkumham 08 Apr 2020 01:14

Article image
Koordinator TPDI dan Advokat PERADI, Petrus Selestinus. (Foto: Ist)
"Oleh karena itu, mestinya usai Rapat Kabinet, Presiden Jokowi mengeluarkan keputusan memberhentikan Yasonna Laoly dari jabatan Menkumham RI, karena posisi offside yang sering dilakukan selama menjadi Menteri dalam Kabinet Indonesia Maju," tuntut Petrus.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co-- Penjelasan Pemerintah sebagaimana disampaikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Media di Istana Kepresidenan Bogor, Senin (6/4/20) bahwa kebijakan pembebasan narapidana selama pandemi Covid-19 ini hanya berlaku kepada Napi Tindak Pidana Umum, tidak untuk Napi korupsi.

"Penegasan Presiden ini tentu melegakan masyarakat, sekaligus membuktikan bahwa rencana untuk membebaskan Napi Korupsi atas alasan Covid-19 adalah visi-misi pribadi Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly," kata Koordinator TPDI, Petrus Selestinus kepada media ini, Rabu (8/4/20).

Selestinus menilai, penjelasan dan penegasan Presiden Jokowi bahwa pembebasan napi selama pandemi Covid-19 sebagaimana dilakukan oleh negara-negara lain yaitu Iran, Jerman, Brasil, juga dilakukan Pemerintah.

"Sebagaimana pada pekan sebelumnya, Presiden Jokowi sudah menyetujui agar ada  pembebasan napi karena alasan over capacity sehingga sangat beresiko untuk mempercepat penyebaran Covid-19 di lapas-lapas," kata Selestinus.

Namun demikian, Presiden Jokowi tetap menyatakan bahwa sikap Pemerintah mengenai Napi Koruptor tidak pernah dibicarakan dalam rapat-rapat Kabinet, sehingga tidak ada revisi terhadap PP Nomor: 99 Tahun 2012 untuk membebaskan Napi koruptor karena alasan Covid-19.

"Sekali lagi, untuk pembebasan Napi hanya untuk Napi Tindak Pidana Umum, tidak untuk Napi Koruptor," ujar Selestinus.

Advokat senior Peradi ini menilai, penegasan Presiden Jokowi sekaligus memastikan bahwa hanya ada visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden, tidak boleh ada visi dan misi Menteri.

"Penegasan ini sangat penting, karena sebelumnya publik dihebohkan oleh pernyataan Menkumham, Yasonna Laoly bahwa dirinya mengusulkan pembebasan terhadap Napi Korupsi, karena alasan Covid-19 dengan merevisi PP Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan," sorotnya.

Menteri Yasonna Pasang Jebakan

Selestinus berpandangan bahwa sikap agresif bahkan offside oleh Menteri Yasonna sudah sering dilakukan, terutama gagasannya untuk membebaskan Napi Korupsi melalui revisi PP Nomor 99 Tahun 2012, sudah ditolak sebelumnya karena bertentangan dengan visi-misi Presiden Jokowi sebagaimana pernah terjadi pada periode sebelumnya.

Namun demikian, lanjut dia, ide merevisi PP dimaksud masih terus diobral hingga sekarang setiap ada momentum.

"Bukankah ini bukan jebakan yang sedang dipasang sehingga masuk dalam perangkap gagasan yang agresif dan offside dengan alasan kemanusiaan yang jauh dari substansi solusi di tengah persoalan Covid-19?" timpal Selestinus.

Petrus menerangkan bahaa dalam Rapat Kabinet pertama Presiden Jokowi tanggal 24 Oktober 2019 lalu yang juga dihadiri Yasonna Laoly, Presiden Jokowi menegaskan bahwa tidak ada visi dan misi Menteri Kabinet, yang ada hanya visi- misi Presiden dan Wakil Presiden.

Presiden Jokowi juga menegaskan bahwa program kerja Kementerian harus sejalan dengan visi-misi Presiden dan Wakil Presiden. Tujuannya agar pemerintah dapat berjalan beriringan dan tidak terjadi tumpang-tindih dalam pengambilan kebijakan dan wewenang.

"Oleh karena itu, mestinya usai Rapat Kabinet, Presiden Jokowi mengeluarkan keputusan memberhentikan Yasonna Laoly dari jabatan Menkumham RI, karena posisi offside yang sering dilakukan selama menjadi Menteri dalam Kabinet Indonesia Maju. Pasalnya, Menteri Yasonna tidak mampu menjaga kohesifitas dalam kerja tim di Kabinet dan koherensi dalam memberi makna tentang visi dan misi Presiden," tuntut Petrus.

--- Guche Montero

Komentar