Breaking News

HUKUM Terkait Pemeriksaan Saksi, FAPP Apresiasi Sikap Tegas Majelis Hakim MK 21 Jun 2019 00:36

Article image
Forum Advokat Pengawal Pancasila (FAPP) saat konferensi pers di depan gedung MK. (Foto: Dok. FAPP)
Keberanian mengubah sistem pemeriksaan saksi dan membatasi jumlah saksi hanya memeriksa saksi fakta yang berkualitas sesuai dengan Hukum Acara dan Praktek Peradilan.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co-- Forum Advokat Pengawal Pancasila (FAPP) mengapresiasi sikap tegas Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) terutama keberanian untuk mengubah sistim pemeriksaan saksi "seorang demi seorang", berbeda dari periode sebelumnya yang mana semua saksi yang diajukan oleh para pihak, diperiksa secara serentak atau gelondongan. 

"Dalam perkara PHPU ini, Majelis Hakim membuat terobosan dengan mengubah sistem pemeriksaan saksi, "seorang demi seorang" secara terpisah sebagaimana lazimnya pemeriksaan saksi sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku. Dengan sistim ini, para saksi tidak saling kompak untuk bersaksi palsu saat sedang diperiksa Majelis Hakim," ungkap juru bicara FAPP, Petrus Selestinus dalam rilis yang diterima media ini, Kamis (21/6/19).

Menurut Advokat senior Peradi ini, keberanian mengubah sistem pemeriksaan saksi dan membatasi jumlah saksi hanya memeriksa saksi fakta yang berkualitas sesuai dengan Hukum Acara dan Praktek Peradilan di dalam persidangan PHPU, sebagai sikap elegan Majelis Hakim MK.

"Ini pertanda bahwa Majelis Hakim MK sangat hati-hati dan tidak mau terjebak dalam skenario Tim Hukum Paslon 02 yang membangun konstruksi "hukum progresif" untuk menggiring Majelis Hakim dalam jebakan melanggar asas legalitas, terutama larangan bertindak melampaui wewenang, mencampur-adukan wewenang dan bertindak sewenang-wenang," ungkapnya.

Ia melanjutkan, Majelis Hakim dengan jeli melihat ada muatan itikad tidak baik dari Tim Hukum Paslon 02, yaitu ingin mendapatkan kekuasaan dengan menghalalkan segala cara, pasca gagal dengan skenario people powe (makar) yang berpuncak pada kerusuhan 21-22 Mei 2019.

"Upaya hukum ke MK meskipun di luar skenario awal, tetapi tujuannya jelas yaitu mem-"fait accompli" Majelis Hakim dengan konstruksi permohonan PHPU secara gelondongan yaitu semua jenis pelanggaran Pemilu dan proses Pemilu, dimohon untuk diperiksa dan diadili oleh MK. Padahal, soal pelangaran Pemilu dan Proses Pemilu tidak masuk dalam kewenangan MK untuk mengadili," katanya.

Alat Bukti "Hoax" Harus Dinyatakan Terlarang

Menurut FAPP selaku pemohon pihak terkait tidak langsung, tuntutan PHPU secara gelondongan dan tidak beraturan, nampak jelas di dalam permohonan PHPU tanggal 24 Mei 2019 dan dalam versi perbaikan PHPU tanggal 10 Juni 2019.

"Banyak muatan cerita fiksi tanpa bukti dan menggunakan hoax, seolah-olah telah terjadi pelanggaran Pemilu secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) di seluruh Indonesia, memvonsi secara tidak bertanggung jawab bahwa Paslon 01 telah melakukan pencurian dan penggelembungan suara, lantas menuntut dilakukan Pemungutan Suara Ulang di seluruh Indonesia," imbuh Petrus.

FAPP menegaskan bahwa pola penggunaan berita hoax sebagai alat bukti dalam persidangan di MK, memberi pesan nyata bahwa perjuangan Paslon 02 dan kelompoknya sedang mendaur ulang berita hoax melalui persidangan MK untuk digunakan kembali sebagai agenda lanjutan tagar #2019 Ganti Presiden# pasca sidang di MK.

Oleh karena itu, tandas Petrus, FAPP sangat berkepentingan meminta melalui pihak Termohon dan Pihak Terkait, meminta kepada Majelis Hakim MK agar dalam putusannya nanti khusus mengenai penggunaan alat bukti berita hoax dalam perkara PHPU, harus dijadikan pertimbangan dan dinyatakan sebagai terlarang digunakan dalam perkara apapun.

"Menjadikan berita hoax sebagai alat bukti dalam persidangan sangat membahayakan akal sehat publik dan merusak persatuan dan kesatuan bangsa," tandasnya.

--- Guche Montero

Komentar