Breaking News
  • BI Sudah Habiskan Rp 11 T untuk Kuatkan Rupiah
  • Gempa 7,8 SR Guncang Fiji
  • Kemensos: Bansos Saja Tak Cukup Tangani Kemiskinan
  • Resmi! Pendaftaran CPNS 2018 Dibuka 19 September
  • Wadahi Mahasiswa yang Suka Piknik, Kemenpar Resmikan GenPI UBM

HUKUM Terkait Pemilikan Lahan Keranga di Labuan Bajo, TPDI: Bupati Inkonsisten 06 May 2018 23:07

Article image
Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus (Foto: Dok. PS)
"Penegasan dalam bentuk larangan diduga sebagai motif untuk menyembunyikan kenyataan bahwa Pemda Mabar secara diam-diam telah mengalihkan pemilikan tanah itu secara illegal. Oleh karena itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk segera mengint

JAKARTA, IndonesiaSatu.co-- “Bupati Manggarai Barat (Mabar), Agustinus Ch. Dulla harus konsisten dan persisten mempertahankan pendiriannya atas pemilikan lahan seluas 30 hektare (ha) di Keranga, Labuan Bajo, sebagaiman pernyataan dalam Surat Penegasan nomor: Pem.130/340/X/2014, tanggal 22 Oktober 2014. Surat tersebut ditujukan kepada Kepala BPN Mabar, Camat Komodo, PPAT/PPATS/NOTARIS se-kabupaten Mabar dan para Kepala desa/Lurah se-kecamatan Komodo dan tembusan surat disampaikan kepada Polres Mabar, Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Labuan Bajo, DPRD Manggarai Barat dan Kakanwil BPN Provinsi NTT. Jika tidak konsisten soal pemilikan lahan Keranga atau Toroh Lema Batu Kalo, Bupati Dulla bisa dinilai inkonsisten dan berkepribadian ganda.”

Hal itu diungkapkan Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus melalui rilis yang diterima media ini, Sabtu (5/5/18).

Menurut Petrus, isi Surat Penegasan Bupati Dulla merupakan penegasan bahwa tanah seluas 30 hektare yang berlokasi di Keranga, kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, dengan batas-batas; Utara dengan tanah Ir. Niko Naput dan Tanah Yayasan; Selatan dengan pantai atau laut Flores; Timur dengan jalan Wae Cecu-Batu Gosok; dan Barat dengan pantai atau laut Flores, merupakan tanah milik pemerintah kabupaten (Pemkab) Manggarai Barat.

Adapun asal perolehan/penyerahan tanah yakni pada tahun 1997 secara adat dari Bapak Dalu Ishaka (alm) selaku fungsionaris adat atas tanah Kedaluan Nggorang di Labuan Bajo dan telah dilakukan pengukuran  oleh Badan Pertanahan tahun 1997 sesuai dengan Surat Ukur dan Sket lapangan terlampir, juga memimbulkan perdebatan soal letak tanah apakah di Kerangan atau di Toroh Lema Batu Kallo dan apakah sudah dilakukan Penyerahan di hadapan PPAT.

“Atas dasar penyerahan dan pengukuran lahan tersebut, maka Bupati Dulla dalam Surat Penegasannya meminta kepada Pihak BPN, Camat, PPAT, Lurah setempat agar jangan sekali-kali melayani warga masyarakat untuk melakukan transaksi dalam bentuk jual-beli atau apapun jenis dan sifatnya yang mengakibatkan beralihnya hak atas tanah tersebut, kecuali untuk dan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat,” terang Petrus.

Advokat Peradi ini menerangkan bahwa pada tanggal, bulan dan tahun yang sama (22 Oktober 2014), mantan Bupati Manggarai Barat, Gaspar Ehok (Alm) juga membuat Surat Pernyataan di atas meterai Rp. 6000, disaksikan oleh Bupati Manggarai Barat, Agustinus Ch. Dulla, Sekda Mabar, Mbon Rofinus, dan Kabag Administrasi Pemerintahan Umum, Setda Mabara, Ambrosius Sukur, sekaligus bertindak sebagai saksi mewakili pihak-pihak yang hadir, menegaskan bahwa ketika menjadi Bupati Manggarai periode pertama (1989-1994) dan periode kedua (1994-1999), telah mendatangi Kraeng Dalu, fungsionaris adat Kedaluan Nggorang, H. Ishaka (Alm.) dengan meminta sebidang tanah ulayat untuk pembangunan Sekolah Perikanan dan Kelautan.

Dijelaskan bahwa permintaan Bupati Gaspar Ehok langsung dikabulkan oleh Kraeng Dalu dengan menyebut dan menunjuk tanah ulayat di Kerangan sehingga Bupati Ehok langsung membentuk tim dan menugaskannya untuk menyelesaikan semua urusan adat dan seluruh proses administrasi pertanahan. Namun, hingga akhir masa jabatan sebagai Bupati Manggarai tahun 1999, tim yang dibentuk Bupati Ehok belum melaksanakan tugas tersebut. Belum tuntasnya kerja tim, lantas berimplikasi kepada status pemilikan tanah oleh Pemda sehingga terkesan prematur.

Petrus menilai, surat Bupati Dulla yang diterbitkan tanggal 22 Oktober 2014 bertujuan untuk mengamankan posisi pemilikan Pemda Mabar dari upaya pemilikan pihak lain berdasarkan penyerahan/pemberian tanah adat hak ulayat dari pemangku adat setempat. Namun, dengan adanya peralihan hak kepada pihak lain yang mengakibatkan luas tanah berkurang hampir 10 hektar serta beredarnya Surat Pernyataan Bupati Dulla tanggal 8 Januari 2017 yang menyangkal pemilikan oleh Pemda, justru menjadi polemik serius.

“Sikap tidak konsisten dari Bupati Dulla berpotensi bukan saja menyeret sang Bupati kepada tindak pidana korupsi karena beralihnya tanah milik pemda kepada hak perorangan secara ilegal, melainkan juga sikap Bupati dinilai tengah mengalami kepribadian ganda (multiple personalitiy disorder) karena sikapnya yang tidak konsisten,” sorot Petrus.

Petrus menduga bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ada, Surat Penegasan Bupati yang berisi larangan untuk tidak melakukan transasksi dan administrasi jual-beli, menggambarkan bahwa peristiwa penyerahan lahan 30 hektar di Keranga benar-benar telah terjadi. Namun anehnya, kini klaim itu justru bergeser ke lokasi Toroh Lemma Batu Kallo.

“Saat ini muncul hal berbeda dan bertolak belakang dari sikap Bupati Dulla melalui dokumen berupa Surat Keterangan Bupati tanggal 8 Januari 2017. Telah terjadi tumpang-tindih kepemilikan dan sikap inkonsisten oleh Bupati. Penegasan dalam bentuk larangan diduga sebagai motif untuk menyembunyikan kenyataan bahwa Pemda Mabar secara diam-diam telah mengalihkan pemilikan tanah itu secara illegal. Oleh karena itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk segera mengintervensi polemik tersebut,” tandas Petrus.

 

--- Guche Montero

Komentar