Breaking News

HUKUM Terkait Pencopotan Dirjen Imigrasi, TPDI Sebut Alasan Hindari Konflik Kepentingan Hanya Kamuflase 31 Jan 2020 08:40

Article image
Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly. (Foto: Ist)
Petrus menilai, kekhawatiran bahwa Ronny memiliki konflik kepentingan, justru kamuflase yang aneh.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co-- "Dampak 'tsunami' PAW Harun Masiku yang berujung pada OTT KPK, tidak hanya mengacak-acak posisi aparat Penyidik di KPK ditarik kembali ke institusi asalnya, tetapi juga saat ini dampaknya sudah menghantam Dirjen Imigrasi Irjen Pol. Ronny Sompie yaitu dengan pencopotan dari jabatan Dirjen Imigrasi oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly pada Selasa (28/1/20), dengan alasan agar tidak terjadi konflik kepentinganan. Ini adalah kamuflase alasan untuk mengalihkan perhatian publik."

Demikian hal itu diutarakan oleh Koordinator TPDI, Petrus Selestinus dalam keterangan rilis kepada media ini, Kamis (30/1/20).

Petrus menyebut, Harun Masiku, Hasto Kristiyanto dan Wahyu Setiawan adalah tiga sosok yang namanya sangat populer di jagat media sosial (medsos), bukan karena ketiga orang ini mencetak prestasi besar dalam bidang tugas masing-masing, tetapi justru karena dihantam 'tsunami' OTT KPK dalam kasus dugaan suap Harun Masiku, caleg gagal PDI Perjuangan terhadap Komisioner KPU RI, Wahyu Setiawan yang ikut menyeret nama Sekjend PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto dalam pusaran kasus suap tersebut.

Advokat Peradi ini justru mempertanyakan alasan, mengapa baru sekarang muncul kesadaran Menteri Yasona Laoly akan bahaya konflik kepentingan dalam jabatan publik seseorang.

"Bukankah Menkumham sendiri berada dalam posisi konflik kepentingan yang akut, karena dalam waktu yang bersamaan, selain menjabat Menkumham juga Ketua DPP PDI Perjuangan selama dua periode Kabinet Jokowi, dan saat ini harus mencekal Harun Masiku, tetapi juga sekaligus membelanya karena Harun Masiku kader penting PDI Perjuangan," sorot Petrus.

Faktanya, lanjut dia, posisi Ronny Sompie sebagai Dirjen Imigrasi sudah dicopot. Padahal, posisi Ronny Sompie jauh dari konflik kepentingan bahkan dapat disebut sebagai telah teruji, karena meskipun selama empat tahun terhimpit di tengah posisi konflik kepentingan, namun Ronny tergolong profesional dalam bekerja.

Petrus menilai, kekhawatiran bahwa Ronny memiliki konflik kepentingan, justru kamuflase yang aneh.

Ia menduga, apakah alasan pencopotan karena Ronny mengakui terjadinya delay sistem pada pencatatan Imigrasi di Bandara Soetta.

"Apakah saat Harun Masiku kembali ke Indonesia tanggal 7 Januari 2020 lalu, terjadi delay sistem, lantas menjadi alasan bagi Menkumham untuk mencopot Ronny dari jabatan Dirjen Imigrasi dengan alasan menghindari konflik kepentingan? Ini kamuflase aneh yang menggiring opini publik," sentilnya.

Padahal dalam kasus Harun Masiku, timpal dia, Menkumham Yasona Laoly nyaris mencurahkan seluruh waktunya untuk membela kepentingan PDI Perjuangan sehingga terkadang tidak bisa dibedakan kedua jabatan yang melekat pada Yasona Laoly .

"Di sinilah sebetulnya letak mesin konflik kepentingan sedang memakan korban, termasuk Ronny Sompie dan calon korban lain. Begitu dahsyatnya 'tsunami' Harun Masiku, karena meskipun masih berada dalam 'persembunyian' (disembunyikan, red), namun kedahsyatannya belum juga reda. Sangat berpotensi masih akan memakan korban lain. Oleh karena itu, jika Ronny dicopot dari jabatannya guna menghindari konflik kepentingan, maka Menkumham Yasona Laoly harus di-reshuffle dari Kabinet, karena telah dua periode berada dalam konflik kepentingan di Kabinet Jokowi," tandasnya.

--- Guche Montero

Komentar