Breaking News

HUKUM Terkait Perilaku Ormas Laskar Solo, FAPP: Negara Harus Bersikap 10 Aug 2020 08:32

Article image
Ketua Tim Task Force Forum Advokat Pengawal Pancasila (FAPP), Petrus Selestinus. (Foto: Ist)
"Negara harus hadir memberi perlindungan dan rasa aman kepada segenap warga negara," kata Petrus.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co-- "Negara tidak boleh berpangku tangan atau menutup mata menyikapi perilaku Ormas Laskar Solo yang menghakimi keluarga Habib Asegaf Al-Jufri di Solo. Negara harus hadir memberi perlindungan dan rasa aman kepada segenap warga negara."

Demikian hal itu diutarakan Ketua Tim Task Force Forum Advokat Pengawal Pancasila (FAPP), Petrus Selestinus, dalam rilis kepada media ini, Senin (10/8/20).

Petrus menerangkan bahwa perisitiwa main hakim sendiri oleh sekelompok orang mengatasnamakan Laskar Solo, mendatangi sebuah acara keluarga almahrum Habib Asegaf Al-Jufri di Solo, pada malam (8/8/20), memaksa pihak tuan rumah untuk membubarkan acara adat Midodareni.

"Tindakan itu merupakan perbuatan yang sangat tercela dalam pandangan moralitas bangsa Indonesia, terlepas dari latar belakang etnis, agama dan kebangsaan pelakunya," katanya. 

Massa yang disebut Kelompok Laskar itu, kata dia, juga merusak sejumlah mobil dan memukuli beberapa anggota keluarga, menggeruduk acara Midodareni (doa malam sebelum Akad Nikah), melakukan penghancuran sejumlah Mobil dan mengeroyok tuan rumah, sembari menanyakan penyelenggaraan acara keagamaan tuan rumah dengan dalil Syiah bukan Islam, Syiah musuh Islam dan darah Syiah halal dibunuh.

"Perilaku ini tidak boleh dipandang sebagai perisitiwa heroik untuk membela agama, tidak boleh dipandang sebagai tindak pidana biasa, melainkan perilaku intoleran dan radikal, karena telah memaksakan kehendak menolak pelaksanaan keyakinan kelompok beragama lain yang tidak sejalan dengan keyakinan kelompok agama para Laskar Solo," nilainya. 

Petrus menyebut perilaku tersebut jelas sebagai tindakan melanggar hukum, persekusi, tidakan mengambilalih tugas dan wewenang Penegak Hukum, yang sesungguhnya dilarang dan diancam dengan pidana oleh pasal 59 ayat (3) huruf a dan d,  jo. pasal 82 A ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Ormas Menjadi Undang-Undang.

Negara Harus Hadir dan Digdaya

Pertrus berpandangan bahwa Perbuatan kelompok yang menamakan diri Laskar Solo dapat dikualifikasi sebagai perbuatan kriminal yang dilarang oleh UU bagi Ormas manapun, yaitu melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras atau golongan dan melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang Penegak Hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan bahkan diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau paling rendah lima tahun dan paling tinggi 20 tahun penjara.

Diterangkan dalam pemberitaan media setempat (Solo) telah mengungkap fakta bahwa kejadian yang berkategori intoleran, SARA dan radikal itu bermula saat keluarga almarhum Habib Segaf Al-Jufri menggelar acara Midodareni (doa malam sebelum akad nikah), di Tempat Kejadian Perkara (TKP). 

Adapun rumah tempat acara itu digelar yakni terletak di jalan Cempaka No. 81 Kp. Mertodranan Rt 1/1 Kel/Kec. Pasar Kliwon Kota Surakarta, tiba-tiba digeruduk massa berbusana muslim dan mengenakan penutup kepala.

Massa yang disebut sebagai Kelompok Laskar itu mempertanyakan kegiatan yang sedang berlangsung di dalam rumah, di mana mereka mencurigai tuan rumah penyelenggara menyelenggarakan acara keagamaan.

Gerombolan itu lalu berteriak-teriak "Allahuakbar, Bubar, Kafir", bahkan ada yang mengatakan "Syiah bukan islam, Syiah musuh Islam, darah kalian halal, Bunuh," dan sebagainya.

Advokat Peradi ini menyoroti bahwa UU Nomor 16 tahun 2017 tentang Ormas, bukan macam ompong yang hanya menjadi pajangan teoretis tanpa implementasi penegakan.

Menurutnya, Kapolda Jawa Tengah, Kapolres Solo dan Polsek setempat, tidak boleh hanya sekedar membubarkan aksi kelompok yang menamakan diri sebagai Laskar Solo, tetapi harus menindak dengan tindakan Kepolisian (hukum) yang tegas, menangkap dan menahan serta mengadili kelompok yang menamakan diri Laskar Solo dengan menerapkan UU Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Ormas atau Perppu Ormas secara konsisten.

"Presiden Jokowi dengan segala resiko politik yang ada, telah mengeluarkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Terhadap UU Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Ormas yang disahkan menjadi UU Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Ormas. Inilah payung hukum yang harus dijabarkan dalam sikap konkrit melalui alat negara (kepolisian)," ujarnya.

Koordinator TPDI ini menegaskan bahwa dikeluarkannya Perppu, karena UU Ormas Nomot 17 Tahun 2013, secara nyata dan sisitematis telah memperlemah Negara ketika hendak mengeksekusi kebijakannya guna menindak Ormas Radikal, Intoleran dan Ormas anti Pancasila.

Oleh karena itu, imbuh dia, mestinya Apartur Negara seperti Polri, menjadi digdaya ketika Ormas intoleran, radikal dan teroris muncul dan melakukan aksi brutal secara sporadis terhadap kelompok minoritas yang akhir-akhir ini muncul di hampir seluruh wilayah NKRI.

"Sementara Aparatur Negara hanya berpangku tangan berdiam diri, atau datang sesudah aksi brutal selesai dan membiarkan masyarakat menjadi korban tak berdaya. Negara harus menjadi garda terdepan menjamin hak-hak perlindungan dari segala bentuk teror, intimidasi dan diakriminasi rasial," tegasnya.

Akibatnya, lanjutnya, cepat atau lambat negeri ini tidak lagi disebut NKRI, tidak lagi memiliki slogan harga mati, malah sebaliknya mati harga di hadapan kelompok radikal dan intoleran manakala pimpinan Polri lemah.

Petrus membandingkan, kejadian di Solo Jawa Tengah, Jogyakarta, Kuningan, Cianjur Jawa Barat, Riau, Medan, Padang dan tempat-tempat lain, secara jelas memperlihatkan aksi intoleran yang dilakukan secara terbuka dan berani oleh kelompok Ormas, tanpa rasa takut sedikitpun.

"Namun demikian, aksi-aksi itu nyaris tidak terdengar diproses hingga ke Pengadilan, tetapi selalu berujung dengan damai dan menegasikan proses pidana. Artinya, kepentingan umum, kepentingan penegakan keadilan dan kebenaran telah dikorbankan," sorotnya.

Itulah celah yang membuat kelompok iadikal dan intoleran menjadi besar kepala dan merajalela dimana mana, karena Kapolda, Kapolres dan Kapolsek tidak digdaya dan lemah menghadapi kelompok ini.

"Publik lantas curiga, jangan-jangan beberapa pimpinan Polri dan beberapa anggotanya sudah terpapar radikalisme dan intoleransi, karena banyak kasus pidana terkait tindakan radikal dan intoleran diselesaikan dengan cara damai sedangkan proses pidananya dikesampingkan," tutupnya.

--- Guche Montero

Komentar