Breaking News

HUKUM Terkait Persidangan Perkara Terdakwa Jonas Salean, TPDI: Tontonan Akrobatik Jaksa 04 Nov 2020 09:26

Article image
Koordinator TPDI dan Advokat Peradi, Petrus Selestinus. (Foto: Ist)
"Inilah wajah hukum kita. Akrobatik yang tercipta tidak untuk kepentingan penegakan hukum melainkan untuk kepentingan politik. Bung harus ingat ini Kupang dan ini NTT Bung," tegas Advokat Senior asal Sikka ini.

KUPANG, IndonesiaSatu.co-- Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) kembali menyoroti langkah hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang terhadap terdakwa Mantan Walikota Kupang, Jonas Salean.

Dalam keterangan media, Senin (2/11/2020), Koordinator TPDI, Petrus Selestinus menilai proses hukum yang terkesan 'dipercepat' hingga agenda pembacaan Dakwaan tanpa alasan urgensi terhadap perkara tersebut.

"Yang sangat menarik dalam perkara ini yakni prosesnya yang super cepat dari jeda waktu Penyidikan ke P-21 dan Pelimpahan ke Persidangan, seolah-olah JPU sedang kejar setoran yang ditunggu atau dihantui ancaman Praperadilan. Ini jelas sikap tidak sportif, tidak laki, dan harus buru-buru sekedar menghadang Praperadilan. Padahal tidak ada urgensi untuk memproses begitu cepat bahkan tidak ada urgensi untuk menahan para Terdakwa," kata Petrus.

Sorotan itu menanggapi jadwal pemeriksaan persidangan perdana kasus Dugaan Korupsi Pengalihan Hak Atas Tanah Negara di Kota Kupang, pada tanggal 3 November 2020 oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang, dengan agenda tunggal pembacaan Surat Dakwan oleh JPU Kejaksaan Tinggi NTT dan/atau Kejaksaan Negeri Kota Kupang kepada terdakwa Mantan Walikota Kupang periode 2012-2017, Jonas Salean.

Lebih lanjut, Petrus menjelaskan bahwa pada sisi yang lain Terdakwa juga tidak mau kalah namun tetap bersikap sportif, karena meskipun Terdakwa Jonas Salean dalam keadaan sakit, namun dipastikan Jonas Salean akan hadir dan membuktikan komitmennya menghormati proses peradilan yang dihadapinya. 

Menurutnya, hal itu sebagai pemenuhan terhadap panggilan sidang Pengadilan dan juga sebagai pememuhan terhadap syarat Pemberian Penangguhan Penahanan oleh JPU.

Padahal, pada umumnya, ujar Petrus, Terdakwa yang sakit tidak akan menghadiri sidang, cukup dengan surat pemberitahuan dengan melampirkan Surat Dokter, namun hal berbeda dan menjadi menarik justru terjadi dalam kasus Terdakwa Jonas Salean yang walaupun dalam kondisi sakit malah datang ke persidangan, memenuhi kewajibannya sebagai sorang Terdakwa.

Akrobatik Jaksa Penuntut Umum

Menurut Petrus, sikap sportif Terdakwa membuktikan bahwa baik Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya, punya komitmen menghormati persidangan Pengadilan Tipikor.

Artinya, pada saat Majelis Hakim memverifikasi identitas Terdakwa dan menanyakan soal kesehatan Terdakwa; apakah Terdakwa sehat untuk bisa menghadapi persidangan perkaranya, lalu Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa sedang tidak sehat (sakit, red) sehingga tidak kuat menghadapi sidang perkaranya.

"Dalam keadaan demikian, persidangan Terdakwa Jonas Salean tidak boleh dilanjutkan dan harus ditunda, karena Terdakwa (Jonas Salean) masih menderita sakit dengan kondisi selang masih menempel di kepala sebagai alat bantu penyembuhan atau dalam proses penyembuhan. Di sinilah netralitas Majelis Hakim dalam persidangan perkara ini ditunggu publik," kata Petrus.

Advokat Peradi ini menyentil bahwa pada persidangan perdana ini, akrobatik Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan sebuah pertunjukan yang akan ditonton publik; apakah berjalan sempurna atau akan tercederai, terkait dengan tuntutan konsitensi atas komitmen JPU untuk bersikap linear dengan kondisi ketika JPU menangguhkan penahanan atas alasan Jonas Salean Sakit, dan JPU juga harus konsisten untuk meminta Penundaan sidang atas alasan Terdakwa sakit, hingga Terdakwa sembuh dari sakit.

"Jonas Salean dipastikan akan secara jujur menjawab pertanyaan Ketua Majelis Hakim; apakah Saudara Terdakwa dalam keadaan sehat dan siap diperiksa, maka Terdakwa akan menjawab saya (terdakwa) dalam keadaan sakit dan tidak kuat menghadapi persidangan perkara ini. Bahkan Penangguhan Penahanan terhadap diri Terdakwa oleh JPU, juga karena alasan Terdakwa sakit," sentilnya.

Petrus beralasan, hal itu bukan rekayasa atau sandiwara atau akrobat, tetapi merupakan uji kejujuran dan fakta-fakta hukum, yang nantinya akan melahirkan kebenaran dan merontokan akrobatik JPU.

Kebenaran versus Akrobatik

Petrus menerangkan bahwa ketika Terdakwa menyatakan dirinya sakit atau tidak sehat, Majelis Hakim akan bermusyawarah untuk menentukan apakah sidang dilanjutkan atau ditunda.

Pasalnya, dalam praktek peradilan biasanya Majelis Hakim mengeluarkan penetapan menunda persidangan sampai Terdakwa pulih dari sakitnya, baru persidangan dibuka kembali atau perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Terdakwa, namun urgensinya tergantung bagaimana pilihan sikap Majelis Hakim.

"JPU Kejaksaan Tinggi Kupang dalam menyikapi kondisi tidak sehat Terdakwa Jonas Slaean dalam persidangan, harus linear dengan sikap JPU ketika mengeluarkan Penangguhan Penahanan terhadap Terdakwa karena kondisi Terdakwa yang secara faktual masih menderita sakit. Artinya JPU sudah terikat dengan sikapnya ketika menangguhkan Penahanan Terdakwa karena sakit yang dibuktikan dengan selang yang masih menempel di kepala Terdakwa," tegas Petrus.

Sikap netral Majelis Hakim, lanjutnya, akan memporak-porandakan akrobat JPU dan pihak lain yang menginginkan Jonas Salean, dkk, diproses hukum secepat-cepatnya apapun alasannya, tidak peduli prosedurenya sudah sesuai atau belum, dan tidak peduli bukti materilnya sesuai dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan atau belum, yang penting dijadikan Tersangka dulu, dijadikan Terdakwa dan ditahan dulu, apalagi sampai sudah disidangkan.

"Inilah wajah hukum kita. Akrobatik yang tercipta tidak untuk kepentingan penegakan hukum melainkan untuk kepentingan politik. Bung harus ingat ini Kupang dan ini NTT Bung," tutup Advokat Senior asal Sikka ini.

--- Guche Montero

Komentar