Breaking News

REGIONAL Terkait Polemik Pelantikan Sekwan DPRD Sabu Raijua, Politisi PDI Perjuangan Sebut Gubernur NTT Tidak Konsisten 26 Apr 2020 21:50

Article image
Anggota DPRD Sarai dari Fraksi PDI Perjuangan, Lazarus Riwu Rohi. (Foto: Dokpri LRR)
Lazarus meminta ketegasan sikap Gubernur NTT dalam menanggapi Surat Mendagri guna menyelesaikan polemik Pelantikan Sekwan Sarai agar tidak berlarut-larut yang justru memicu konflik kepentingan dan menghambat penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Sara

SABU RAIJUA, IndonesiaSatu.co-- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sabu Raijua (Sarai) menyebut Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Viktor Bungtilu Laiskodat tidak konsisten dalam menegakkan aturan dan tata kelola birokrasi seturut jalur koordinasi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah Kabupaten.

Hal tersebut terkait polemik pelantikan Sekretaris Dewan (Sekwan) lingkup DPRD Sarai yang dinilai cacat prosedural karena sikap Bupati Sarai, Nikodemus Nithanel Rihi Heke, yang menyalahgunakan kekuasaan dengan mengabaikan Rekomendasi Lembaga DPRD Sarai dan Surat dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Dirjen Otonomi Daerah, Nomor: 170/1825/Otda pada 1 April 2020 lalu.

Anggota DPRD Sarai, Lazarus Riwu Rohi, dalam keterangan rilis kepada media ini, Minggu (26/4/20) menerangkan bahwa atas rekomendasi DPRD Sarai terkait pelantikan Sekwan, pihak Kemendagri melalui Dirjen Otda telah menanggapi melalui Surat Resmi, yang pada intinya meminta Gubernur NTT sebagai Wakil Pemerintah di daerah, dapat melantik Sekwan sebagaimana yang telah direkomendasikan oleh DPRD Sarai atas nama Piter Mara Rohi dan mencabut SK Pelantikan Sekwan atas nama Salmon D. Pelokila oleh Bupati.

"Sudah tiga pekan berlalu sejak Surat Dirjen Otda Kemendagri, namun Gubernur NTT justru tidak gubris. Ini bentuk sikap inkonsistensi yang patut disayangkan, bahkan terkesan Gubernur NTT melindungi Bupati Sarai. Ini ada apa?" sorot Lazarus.

Anggota DPRD dari Fraksi PDI Perjuangan ini meminta ketegasan sikap Gubernur NTT dalam menanggapi Surat Mendagri guna menyelesaikan polemik Pelantikan Sekwan Sarai agar tidak berlarut-larut yang justru memicu konflik kepentingan dan menghambat penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Sarai.

"Kami meminta agar Gubernur NTT konsisten dan tegas dalam mendukung reformasi birokrasi di Sarai. Jika terus dibiarkan berlarut, maka sangat berpotensi memicu konflik kepentingan antara pihak eksekutif dan legislatif sebagai lembaga mitra dan berdampak pada kepentingan masyarakat Sarai," imbuhnya.

Lazarus beralasan bahwa sejak memimpin NTT, Gubernur sangat tegas dalam penataan birokrasi, menegakkan kedisiplinan di lingkup ASN, bahkan berkomitmen membangun koordinasi yang sinergis antara lembaga pemerintahan menuju Visi-Misi: NTT Bangkit, NTT Sejahtera.

"Awalnya, gebrakan Gubernur dalam menata kualitas birokrasi (pemerintahan) di NTT patut diapresiasi. Namun kondisi yang terjadi di Kabupaten Sarai hari ini justru berbanding terbalik dengan komitmen dan konsistensi Gubernur. Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka patut dipertanyakan otoritas pemerintah Pusat (Surat Mendagri) yang hingga saat ini tidak digubris," sentilnya.

Lazarus juga menyinggung bahwa penyalahgunaan kekuasaan justru menunjukkan karakter arogan, menciptakan politik dinasti dan kecenderungan untuk korup baik dalam hal korupsi kebijakan, kewenangan bahkan anggaran.

"Tidak ada kekuasaan yang absolut di muka bumi ini. Jika ada tendensi menggunakan kekuasaan untuk kepentingan kelompok atau membangun dinasti (politik), maka niscaya kekuasaan itu akan berakhir tragis. Maka kekuasaan hanyalah alat untuk hidup secara arif dan bijaksana serta menegakkan keadilan," tandasnya.

--- Guche Montero

Komentar