Breaking News
  • BI Sudah Habiskan Rp 11 T untuk Kuatkan Rupiah
  • Gempa 7,8 SR Guncang Fiji
  • Kemensos: Bansos Saja Tak Cukup Tangani Kemiskinan
  • Resmi! Pendaftaran CPNS 2018 Dibuka 19 September
  • Wadahi Mahasiswa yang Suka Piknik, Kemenpar Resmikan GenPI UBM

POLITIK Terkait Proses Seleksi Calon Komisioner KPUD NTT, TPDI: Waspada Mafia Pemilu 03 Dec 2018 00:24

Article image
Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus (Foto: Dok. PS)
"Mentalitas koruptif justru berawal dari sistem yang rusak,” ungkap Petrus Selestinus.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co-- Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) turut menanggapi proses seleksi calon Komisioner Komisi Pemilihan Umum Daerah Nusa Tenggara Timur (KPUD NTT) yang dinilai tendensius dan politis.

Koordinator TPDI, Petrus Selestinus mendesak agar semua organ penting penyelenggara Pemilu 2019  mendatang, baik KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) maupun Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) harus menunjukkan kinerja profesional dan kredibel dengan mencermati serta merespons aspirasi masyarakat maupun dari para pengamat politik.

“Waspada mafia Pemilu. Karena, diduga ada tendensi politis dan konspiratif dalam proses seleksi calon Komisioner KPUD NTT. Bahkan, ada pengamat politik yang meminta agar proses seleksi anggota Komisioner KPU NTT dihentikan karena ditengarai ada sebagian calon peserta merupakan titipan kelompok tertentu ,” ungkap Petrus dalam rilis kepada media ini, Sabtu (1/12/18). 

Meskipun tanpa menyebut siapa kelompok tertentu yang dimaksud, namun menurut Petrus, dugaan tersebut merujuk pada kepentingan partai-partai politik (Parpol) yang merasa memilki kewenangan kekuasaan tertentu bahkan dari calon incummbent anggota DPR RI yang ingin mempertahankan kursi legislatif.

Advokat senior Peradi ini menilai, jika tidak segera dicegah dan dievaluasi oleh organ-organ penting penyelenggara Pemilu, maka hal tersebut akan menjadi semacam ‘budaya KKN’ yang terus muncul pada setiap kontestasi pemilu dan pilkada.

“Ini berpotensi menciptakan sistem politik yang konspiratif karena adanya unsur Kolusi dan Nepotisme sehingga berdampak pada kualitas demokrasi oleh lemahnya pengawasan dan kredibilitas dari lembaga penyelenggara itu sendiri.  Maka ‘budaya KKN’ harus dihentikan agar demokrasi sungguh melahirkan para pemimpin, baik tingkat Eksekutif maupun Legislatif secara demokratis dan bermartabat. Mentalitas koruptif justru berawal dari sistem yang rusak,” tegasnya.

Petrus mengharapkan agar para organ penyelenggara Pemilu harus secara sungguh-sungguh menegakkan Pemilu yang demokratis dan bermartabat sesuai amanat Undang-Undang.

“Dengan menciptakan sistem demokrasi yang bermartabat dan beradab, maka konteks Pemilu dan Pilkada, sejatinya tidak hanya melahirkan para pemimpin yang baik, melainkan justru mengurangi para pemimpin koruptif terus berkuasa bahkan merasa nyaman dengan kekuasaan sehingga menghalalkan segala cara,” pungkasnya.

--- Guche Montero

Komentar