Breaking News

REGIONAL Terkait Resistensi Wacana Tambang Semen di Matim, TPDI: DPRD Matim dan DPRD NTT Dapat Hentikan Praktek Makelar Berdasi 11 Apr 2020 23:31

Article image
Pabrik PT. Semen Indonesia (Persero) di Kecamatan, Gunem, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah. (Foto: Republika.co.id)
"Pansus Hak angket DPRD penting untuk menyelidiki pola hubungan hukum antara Pemda Mantim dengan PT. Singa Merah; apakah ada unsur KKN maupun pelanggaran hukum yang berdampak buruk terhadap warga di sekitar lokasi industri," rekomendasi Petrus.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co-- Wacana pembangunan proyek pabrik semen di kampung Luwuk dan Lingko Lolok, Desa Satar Punda, Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai Timur (Matim), menuai resistensi dari banyak pihak.

Selain masyarakat Matim, juga masyarakat Diaspora NTT lintas profesi di Jakarta (Wartawan, Advokat, Aktivis Lingkungan Hidup, HAM bahkan sejumlah Politisi DPRD dan DPR RI asal NTT) yang menyatakan bersatu mengadvokasi warga korban Tambang Semen oleh PT. Singa Merah.

"Mengapa resisten? Karena peran yang dimainkan oleh Bupati Matim, Agas Andreas dalam mempertemukan warga pemilik tanah dengan PT. Singa Merah, bukanlah peran mediasi yang akomodatif sebagai pemimpin, tetapi peran yang identik dengan profesi Makelar Tanah."

Demikian sorotan itu dilontarkan Koordinator TPDI, Petrus Selestinus, kepada media ini, Sabtu (11/4/20).

Selestinus menilai, hal tersebut bisa saja terjadi karena faktor serakah untuk mempertebal pundi-pundi keuntungan dengan sengaja melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik dan bertindak sebagai Makelar Tanah berdasi.

"Maka, lembaga DPRD baik di Kabupaten Manggarai Timur, DPRD NTT maupun Anggota DPR RI Dapil NTT, dapat menghentikan modus praktek makelar berdasi yang memangsa hak pemilik tanah untuk kepentingan pabrik (tambang) semen di Matim," kata Petrus.

Makelar Tanah, lanjut Advokat Peradi ini, memang sebuah profesi yang sah dan menjanjikan. Namun jika Makelar Tanah ini diperankan oleh seorang Kepala Daerah (Bupati, red), maka inilah yang sangat disayangkan oleh banyak pihak.

"Karena seorang Bupati, oleh UU diharuskan mendahulukan kemaslahatan warganya dan menjauhkan praktek yang justru menghisap hak dan sumber hidup warganya," ujarnya.

Perlu Panitia Pengadaan Tanah

Menurut Petrus, mutlak diperlukan Panitia Pengadaan Tanah sehingga dapat menghindari praktek makelar tanah dan membatasi ruang gerak mafia tanah, sehingga warga pemilik tanah dapat merasakan kesetaraan hak-hak mereka secara adil dalam forum mediasi.

"Oleh karena itu, Bupati Agas mesti menjelaskan posisi Pemda; apakah sebagai fasilitator atau pengguna tanah atau bahkan  sebagai kepanjangan tangan PT. Singa Merah. Jika Pemda Matim sama sekali tidak ada hubungan hukum dengan PT. Singa Merah, maka peran mediasi yang akomodatif dari Pemda mutlak diperlukan demi melindungi warga dari mafia tanah makelar berdasi," sorotnya.

Petrus menegaskan, petan mediasi yang akomodatif menuntut sejumlah syarat yakni keterbukaan, diawasi oleh publik, kolektif- kolegial, tidak ada transaksi gelap, serta tidak melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

"Sementara, Bupati Agas disebut-sebut terjun langsung ke lapangan guna bertemu warga, menghasut dan memfait accompli warga demi mendukung positioning PT. Singa Merah dalam merealisasikan Industri Semen, tanpa melalui kajian komprehensif dan terukur termasuk dampak ekosob bagi warga sekitar," katanya.

Hak Angket DPRD

Petrus merekomendasikan agar DPRD Manggarai Timur maupun DPRD Provinsi NTT, harus membentuk Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPRD, memanggil Bupati Agas dan PT. Singa Merah.

"Pansus Hak angket DPRD penting untuk menyelidiki pola hubungan hukum antara Pemda Mantim dengan PT. Singa Merah; apakah ada unsur KKN maupun pelanggaran hukum yang berdampak buruk terhadap warga masyarakat di sekitar lokasi industri," rekomendasi Petrus.

Ia beralasan, penggunaan Hak Angket DPRD sangat mendesak untuk dilakukan sebelum terjadi polarisasi antara warga yang pro dan kontra dengan PT. Singa Merah bahkan potensi polarisasi antara warga dengan Bupati Agas.

"Lembaga DPRD harus mengeluarkan sebuah Rekomendasi agar Bupati Agas segera menghentikan seluruh aktivitasnya dalam proses transaksi tanah untuk kepentingan investasi PT. Singa Merah," tandasnya.

--- Guche Montero

Komentar