Breaking News

HUKUM Terkait Revisi UU KPK, TPDI: DPR dan Pemerintah Harus Jujur Pada Rakyat 11 Sep 2019 11:26

Article image
Mantan Komisioner dan Advokat PERADI, Petrus Selestinus (Foto: Dokpri PS)
DPR dan Pemerintah harus jujur kepada rakyat bahwa revisi UU KPK sangat mendesak dalam rangka memperkuat kelembagaan KPK.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co-- "Tugas utama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah mencegah dan memberantas korupsi hingga lembaga pemerintah yang menangani tindak pidana korupsi (Polri, Kejaksaan dan Pengadilan) berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi. Untuk itu, KPK dibentuk sebagai lembaga yang independen dengan tugas dan wewenang melakukan pemberantasan korupsi."

Demikian hal itu diungkapkan mantan komisioner Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN), Petrus Selestinus dalam rilis yang diterima media ini, Selasa (10/9/19).

Namun demikian, kata Petrus, meskipun sudah berusia 15 tahun, KPK belum berhasil memberantas dan mencegah korupsi termasuk belum berhasil membangun suatu sistem pemberantasan korupsi yang efektif dan efisien sesuai dengan wewenangnya yang diberikan oleh UU KPK.

"Indikator suksesnya KPK memberantas dan mencegah korupsi terletak pada apakah telah lahir budaya masyarakat khususnya Penyelenggara Negara untuk hidup dan berperilaku anti terhadap perbuatan KKN. Selama masyarakat khususnya Penyelengara Negara masih menjadikan KKN sebagai bagian dari gaya hidup bahkan mengidolakan korupsi, maka KPK dianggap gagal atau belum berhasil dalam pemberantasan korupsi," nilai Petrus.

Advokat Peradi ini beralasan, selama ini KPK hanya memberantas kejahatan korupsi pada bagian hilirnya, tetapi kejahatan nepotisme dan kolusi tidak pernah disentuh, bahkan pasal kejahatan nepotisme dan kolusi malah 'mati suri'.

"Padahal awal mula dari kejahatan korupsi adalah adanya kolusi dan nepotisme kemudian terjadilah korupsi, yang selama ini tidak pernah tercabut dari habitatnya," imbuhnya.

Koordinator TPDI ini mengatakan, memang KPK sering mengekspose keberhasilannya melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT), akan tetapi sukses OTT itu hanya merupakan sebagian kecil dari kerja KPK yang bersumber dari wewenang KPK yang sangat besar, yang seharusnya bisa dicapai KPK secara masif dalam memberantas korupsi pada bagian hulunya. 

"OTT hanya menangkap koruptor kecil bada bagian hilirnya saja, sedangkan kejahatan korupsi besar pada bagian hulunya di balik kejahatan suap itu tidak terdengar dilakukan oleh KPK. Inilah sebetulnya membuat KPK berada pada posisi sagat dilematis, karena memiliki kekuasaan besar sebagai lembaga penegak hukum 'superbody', akan tetapi tak berdaya dalam pelaksanaan di lapangan," katanya.

OTT memang tidak dikenal di dalam KUHAP, lanjutnya, yang dikenal adalah "tangkap tangan" yaitu tertangkapnya seseorang yang tengah melakukan kejahatan atau yang sesaat setelah terjadi kejahatan. 

"Di dalam UU KPK dan UU lainnya, kita tidak menemukan aturan yang mengatur sebuah mekanisme tentang OTT. Karena itu, OTT KPK itu sebagai sebuah terobosan perluasan dari pengertian "tangkap tangan" terhadap sebuah kejahatan yang tengah terjadi yang boleh dilakukan oleh siapa saja (siapa saja boleh melakukan penangkapan) saat menemukan sebuah kejahatan yang tengah berlangsung," nilainya.

Namun demikian, terangnya, perluasan pengertian "tangkap tangan" melalui OTT KPK dan berhasil menangkap sejumlah pelaku, namun OTT tidak memberikan efek jera apapun, karena para pelaku kejahatan korupsi pun semakin canggih melakukan kejahatan yang tidak dapat dideteksi melalui OTT KPK. Bahkan, ada indikasi bahwa OTT itu hanya mengungkap kejahatan suap pada bagian hilir sedangkan kejahatan korupsi pada bagian hulunya tidak terungkap. 

Petrus mengatakan bahwa semua prasangka buruk tentang kinerja KPK, harus dibuktikan melalui sebuah audit forensik guna memastikan sebab-sebab mengapa KPK gagal dalam 15 tahun pemberantasan korupsi. 

Menurutnya, hasil audit forensik terhadap kinerja KPK dimaksud diharapkan menjadi bahan refleksi untuk perbaikan kinerja KPK ke depan.

"Tanpa memperbaiki kinerja KPK inilah yang membuat kejahatan korupsi tidak akan pernah berkurang apalagi berhenti. Karena, ketika KPK menutup lubang yang satu, maka akan muncul banyak lubang yang lain, di mana KPK tidak memiliki cukup tangan yang kuat untuk menjangkau," katanya.

Revisi UU KPK

Usulan revisi UU KPK dengan melahirkan kewenangan SP3 bagi KPK, justru dinilai berpotensi memperlemah KPK dalam pemberantasan korupsi, bahkan akan muncul kriminalisasi terhadap sejumlah Penyelenggara Negara hanya untuk kepentingan menjegal lawan politik menuju suksesi. Lantas setelah kepentingan menjegal lawan politik tercapai, maka SP3 bisa dikeluarkan dengan alasan penyidikan sudah berlangsung satu tahun, tetapi belum selesai, sehingga dihentikan melalui SP3. 

"Jadi SP3 tidak perlu ada, karena KPK sudah punya wewenang mengalihkan proses penuntutan perkara menjadi gugatan perdata jika tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata keuangan negara dirugikan sebagaimana diatur dalam pasal 32 UU Tipikor Nomor 30 Tahun 1999," terangnya.

Petrus menegaskan bahwa DPR dan Pemerintah harus jujur kepada rakyat bahwa revisi UU KPK sangat mendesak dalam rangka memperkuat kelembagaan KPK. Karena, selama 15 tahun KPK sudah mengalami beberapa kali revisi, tetapi belum mendapatkan posisi hukum yang kuat sesuai kewenangannya.

"Tujuannya agar kelembagaan KPK semakin kuat dan berdaya guna untuk memperkokoh fungsi pencegahan yang selama ini 'mati suri' di tangan KPK. Karena itu, kewenangan KPK menelusuri kejahatan KKN Penyelenggara Negara melalui klarifikasi dan verifikasi LHKPN perlu diperjelas dalam revisi UU KPK," cetusnya.

Di samping itu, lanjutnya, KPK perlu memiliki sebuah Badan Pengawas yang kuat dan kredible agar kerja KPK diawasi.

"Badan Pengawas ini dapat mengawasi kerja KPK saat hendak melakukan penyadapan tanpa diperlukan izin, tetapi cukup dengan pemberitahuan kepada Badan Pengawas untuk tugas-tugas pengawasan," tandasnya.

--- Guche Montero

Komentar