Breaking News
  • Bos First Travel Andika Divonis 20 Tahun, Istrinya 18 Tahun
  • Dolar AS Melambung, Harga Premium dan Solar Tak Naik Tahun Ini
  • Hendropriyono: TNI/Polri Jangan Takut Tegakkan Hukum
  • JK: Eks Koruptor Dilarang Nyaleg Agar Wibawa DPR Baik
  • Jonan Targetkan Akuisisi Saham Freeport Rampung Juni

HUKUM Terkait RKUHP, KPK Pertanyakan Sikap Pemerintah 07 Jun 2018 12:00

Article image
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laode M Syarif (Foto: Ist)
Sebagai pimpinan KPK, Syarif berharap pembaruan hukum di negara ini mampu menciptakan kepastian hukum dan memberi manfaat.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co-- Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laode M Syarif mempertanyakan sikap pemerintah terkait Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Syarif menegaskan korupsi harus masuk dalam tidak pidana khusus dan tidak masuk dalam KUHP.

Syarif mengisahkan bahwa saat dirinya menjadi delegasi Indonesia di forum antikorupsi internasional, dirinya saat itu bertanya ke KPK Prancis yang mengadopsi pasal-pasal korupsi dari Indonesia melalui Belanda. Syarif pun mendengar penjelasan bahwa pidana korupsi di Prancis masuk dalam tindak pidana khusus.

"Jadi, Prancis saja menjadikan korupsi sebagai tindak pidana khusus. Sekarang kita mau memasukan lagi dalam KUHP, menurut saya sikap pemerintah perlu kita pertanyakan," ujar Syarif dalam acara Mata Najwa yang disiarkan Trans 7, Rabu (6/6/18).

Syarif juga mengaku akan diundang oleh Menko Polhukam, Wiranto guna membahas RKUHP. KPK menilai masih banyak pertanyaan yang mengganjal soal RKUHP.

"Kami akan diundang oleh Menko Polhukam dengan menteri. Kita akan mengemukakan kembali masukan-masukan, karena memang kami melihat dari draf yang ada sekarang itu masih banyak pertanyaan yang mengganjal di KPK dan masyarakat," ungkap Syarif.

Sebagai pimpinan KPK, Syarif berharap pembaruan hukum di negara ini mampu menciptakan kepastian hukum dan memberi manfaat.

"Terus terang, dengan RKUHP ini, saya melihat bukan menciptakan kepastian, tetapi menciptakan ketidakpastian atau kekacauan," tegasnya.

Sementara Menkum HAM, Yasonna Laoly menyebut RKUHP sudah dibahas oleh para pakar hukum jauh hari sebelumnya. Dia meminta semua pihak tidak berburuk sangka terhadap RKUHP tersebut.

"Undang-undang ini sudah dibahas oleh para pakar jauh-jauh sebelumnya, bahkan sebelum saya menjadi menteri pada periode yang lalu. Jadi saya yakin kepada para pakar-pakar hukum Pidana yang memiliki integritas. Jadi, kita juga harus berpikir jangan berburuk sangka. Kita semua harus didudukkan dalam perspektif dan kepala yang dingin," jelas Yasonna.

--- Guche Montero

Komentar