Breaking News

HUKUM Terkait Tindakan Penggeledahan Ruang Kerja Hasto Kristiyanto oleh KPK, TPDI: Tidak Melanggar Hukum dan Tuduhan Tak Berdasar 18 Jan 2020 08:07

Article image
Koordinator TPDI dan Advokat Peradi, Petrus Selestinus. (Foto: Ist)
Menurut Petrus, KPK berwenang melakukan Penyelidikan dan Penyidikan termasuk melakukan penggeledahaan dan penyegelan sesuai ketentuan pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2019 Tentang KPK.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co-- "Tuduhan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanggar hukum dalam upaya menggeledah dan menyegel ruang kerja Sekjend PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto sebagai asumsi tidak berdasar."

Demikian pandangan itu diutarakan Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus dalam rilis kepada media ini, Jumat (17/1/20).

Menurut Petrus, KPK berwenang melakukan Penyelidikan dan Penyidikan termasuk melakukan penggeledahaan dan penyegelan sesuai ketentuan pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2019 Tentang KPK.

"Untuk itu, Penggeledahan dan Penyegelan yang dilakukan oleh KPK di Kantor DPP PDIP P tidak melanggar hukum dan etika. Karena, prinsip KUHAP menegaskan tidak semua penggeledahan dan penyitaan wajib memerlukan izin, sebab dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak penyidik harus segera bertindak tanpa harus mendapatkan Surat Izin terlebih dahulu," katanya.

Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 33 ayat (5), lanjutnya, penyidik dapat melakukan penggeledahan sesuai pasal 34 ayat (1) KUHAP sebagai dasar pelaksanaan tugas penyidik KPK.

Advokat Peradi ini menilai tuduhan terhadap penyidik KPK ketika hendak melakukan penggeledahan dan penyegelan tanpa disertai Surat Izin Dewan Pengawas KPK sebagai telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum dan Etika, merupakan tuduhan yang sangat berlebihan dan tidak berdasar.

"Alasannya, baik KUHAP maupun UU KPK, tidak mensyaratkan izin dimaksud sebagai sesuatu yang mutlak. UU justru memberikan pengecualian, di mana tidak semua momen penggeledahan dan penyegelan wajib disertai Surat Izin dari pihak yang berwenang Cq. Pengadilan Negeri atau Dewan Pengawas bagi Penyelidik atau Penyidik KPK," katanya.

Selanjutnya, Petrus menerangkan bahwa di dalam pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK dikatakan bawa , ayat (1): Dalam proses penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan dan penyitaan atas izin tertulis dari Dewan Pengawas; dan ayat (2) : Dewan Pengawas dapat memberikan izin tertulis atau tidak memberikan izin tertulis terhadap permintaan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 x 24 jam sejak permintaan izin diajukan.

"Artinya, tanpa adanya Surat Izin dari Dewan Pengawas pun, KPK dapat melakukan penggeledahan dan penyegelan karena keadaan yang sangat perlu dan mendesak," tegasnya.

Tindakan KPK Sah Menurut Hukum

Petrus beralasan, kondisi di mana keadaan yang sangat perlu dan mendesak itu, oleh pembentuk UU KUHAP diserahkan sepenuhnya pada pertimbangan subyektif Penyelidik atau Penyidik di lapangan ketika melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan termasuk oleh KPK sendiri.

"Oleh karena itu, tindakan Penyelidik dan Penyidik KPK yang melakukan penggeledahan dan penyegelan, meskipun belum dilengkapi dengan Surat Izin tertulis dari Dewan Pengawas, tindakan itu tetap sah menurut hukum atas pertimbangan keadaan yang sangat perlu dan mendesak menurut Penyidik KPK bukan menurut Satgas DPP PDI Perjuangan," tandasnya.

Ia menimpali bahwa justru sikap tolak DPP PDI Perjuangan terhadap pelaksaan tugas Penyelidik dan Penyidik KPK, justru dapat dikualifikasi sebagai Perbuatan Melanggar Hukum (sebagai Tindak Pidana Lain yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi, red).

"Pasalnya, langkah itu sudah merupakan tindakan nyata yang bertujuan untuk mencegah, merintangi dan menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan terhadap Tersangka atau Terdakwa ataupun para Saksi dalam perkara korupsi yang dipidana dengan pidana penjara 3 tahun hingga 12 tahun penjara. Karenanya, tindakan demikian dikategorikan sebagai Tindak Pidana Lain yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi menurut pasal 21 UU Tipikor," pungkasnya.

--- Guche Montero

Komentar