Breaking News

HUKUM Terkait Transisi KPK, Forum LHI: Presiden Jokowi Dapat Bekukan Sementara 14 Sep 2019 19:55

Article image
Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. (Foto: Ist)
"Ini jelas memberi pesan kepada publik bahwa pimpinan KPK sedang melakukan manuver politik," nilai Petrus.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co-- Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai dapat membekukan sementara aktivitas Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepemimpinan Agus Rahardjo, dan menunjuk Pelaksana tugas (Plt) hingga pimpinan KPK definitif dilantik.

Penilaian itu diutarakan Forum Lintas Hukum Indonesia (LHI) dalam rilis yang diterima media ini, Sabtu (14/9/19).

Koordinator Forum LHI, Petrus Selestinus mengatakan bahwa Pimpinan KPK kepemimpinan Agus Rahardjo secara terbuka telah menyatakan menyerahkan kembali mandat pimpinan KPK kepada Presiden Jokowi pada Jumat (13/9).

"Dengan demikian secara yuridis, tanggung jawab pengelolaan tugas KPK terhitung sejak tanggal 13 September berada dalam keadaan vakum (transisi, red) karena tidak mungkin Presiden Jokowi dapat melaksanakan tugas-tugas pimpinan KPK," kata Petrus.

Ia menilai, sebagai Lembaga Negara, KPK telah kehilangan lima orang pimpinannya karena tindakan pimpinan KPK mengembalikan mandatnya kepada Presiden. Hal itu identik dengan 'berhenti' dari pimpinan KPK karena mengundurkan diri.

"Masalahnya sekarang adalah tindakan berhenti secara serentak dan secara secara kolektif. Jelas keputusan itu tidak prosedural bahkan merupakan tindakan 'pemboikotan' atau insubordinasi, karena cara menyampaikan berhentinya itu dilakukan melalui konferensi pers di hadapan media," ujarnya. 

Advokat Peradi ini mengatakan bahwa mekanisme pengembalian tanggung jawab pimpinan KPK kepada Presiden dilakukan dengan cara yang tidak sesusi dengan ketentuan berhenti, diberhentikan atau mengundurkan diri menurut ketentuan Pasal 32 UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK. 

"Ini jelas memberi pesan kepada publik bahwa pimpinan KPK sedang melakukan manuver politik," nilai Petrus.

Ia mengatakan, implikasi hukumnya yakni bahwa KPK sebagai lembaga negara berada dalam kekosongan pimpinan, kevakuman penyidik dan penuntut umum serta terutama KPK berada dalam kekosongan penanggung jawab tertinggi.

"Padahal salah satu organ pimpinan KPK berdasarkan ketentuan Pasal 21 adalah penanggung jawab penyidik dan penuntut umum yang bekerja secara kolektif. Maka, penyidikan dan penuntutan di KPK menjadi stagnan atau berjalan dengan cacat hukum karena pimpinannya selaku penangung jawab tertinggi di KPK vakum," lanjutnya.

Manurut Petrus, dengan terjadinya kekosongan pimpinan KPK, maka kini KPK hanya memiliki dua organ yang masih eksis meskipun sedang bermasalah, yaitu organ tim penasehat dan organ pegawai KPK sebagai pelaksana tugas.

"Sikap pimpinan KPK ini sungguh memalukan, oleh karena sebagai pimpinan lembaga negara yang 'super body', ternyata lima orang pimpinan KPK ini sangat lemah, tidak memiliki karakter kepemimpinan yang kuat, mudah menyerah tidak saja terhadap kritik dari masyarakat tetapi juga mudah didikte oleh apa yang disebut sebagai wadah pegawai KPK," kritik Petrus.

Tindakan Insubordinasi dan Pembangkangan

Dengan penyerahan mandat pimpinan KPK kepada Presiden Jokowi, kata Petrus, maka tidak adanya soliditas antar pimpinan KPK, tidak adanya kepatuhan dan loyalitas dari pegawai KPK terhadap pimpinannya, terlebih-lebih sudah tidak adanya kepemimpinan yang kolektif kolegial.

"Sikap oleh KPK ini harus dipandang sebagai tindakan insubordinasi atau pembangkangan bahkan tindakan 'desersi' sekaligus pemboikotan, di tengah proses pergantian pimpinan KPK tengah berlangsung," ujar Petrus.

Ia menyayangkan bahwa di balik sikap boikot itu terdapat sikap yang aneh dari pimpinan KPK, di mana meskipun sudah mendeclare mengembalikan pimpinan KPK kepada Presiden, namun masih berharap agar Presiden tetap memberikan kepercayaan memimpin KPK hingga Desember 2019 mendatang. "Oleh karena itu, Presiden dan DPR harus bersikap tegas menanggapi sikap pimpinan KPK, apalagi secara hukum pengembalian pimpinan KPK kepada Presiden, telah berimplikasi terjadi kekosongan pimpinan KPK," imbuhnya.

Ia menandaskan bahwa setidaknya sejak tanggal 15 September, Presiden Jokowi sudah membekukan kepemimpinan Agus Rahardjo, dkk sembari menunjuk lima orang Plt pimpinan KPK atau segera melantik pimpinan KPK baru 2019-2023 untuk segera bertugas. 

"Sikap pimpinan KPK mengembalikan mandat kepada Presiden merupakan langkah politis. Secara hukum tindakan ini bisa ditafsirkan sebagai tindakan menghalangi dan menghambat tugas pemberantasan korupsi yang sedang berjalan, sehingga bisa dikualifikasi sebagai tindak pidana korupsi sesuai ketentuan pasal 21, yaitu menghalangi secara langsung maupun tidak langsung penyidikan dan penuntutan kasus-kasus korupsi di KPK," tandasnya.

--- Guche Montero

Komentar